Jakarta, CNBC Indonesia - Demi mengatasi permasalahan polusi udara yang semakin memburuk di Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada jajarannya, salah satunya dengan menerapkan hybrid working hingga mengaktifkan kembali work from home (WFH).


Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) tidak adil, karena polusi udara bukan sebuah penyakit dan penyebab dari polusi udara sendiri ada banyak faktor.

Faktor pertama, adanya PLTU yang dikabarkan berlokasi di sekitar Jakarta. Dan faktor kedua disebabkan oleh kendaraan bermotor.

"Ini tidak adil, karena polusi udara bukan penyakit, penyebab polusi udara itu siapa? Banyak faktor. Dari berbagai informasi adanya PLTU di sekitar Jakarta menambah beban polusi udara," kata Said Iqbal dalam Konferensi Pers Partai Buruh, Senin (21/8/2023).

"Kedua, asap kendaraan bermotor. Para pejabat aja nggak pake transportasi publik. Nggak usah pejabat deh, eselon 1, 2, dan 3 semua pakai mobil. Dan kendaraan bermotor itu adalah kendaraan buruh, kenapa? Karena biaya transportasi masih mahal, maka dia menggunakan motor. Di perkampungan kan nggak ada transportasi publik, sehingga dia pakai motor. Jadi jumlahnya banyak puluhan juta, orang yang kerja di Jakarta kan dari Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), bukan orang Jakarta, orang Jakarta sedikit," lanjutnya.

Said Iqbal mempertanyakan nasib para buruh di pabrik jika pemerintah kembali mengaktifkan WFH bagi pekerja kantoran di Jakarta. Dia mengatakan, apabila memang ingin diberlakukan WFH maka perlu diatur jam kerjanya, karena tidak mungkin jika pabrik libur.

"Misal yang biasa 2 shift, shift 1 masuk hari ini, shift 2 nya libur. Besok, shift 1 nya libur, shift 2 nya masuk. Itu kan aturan jam kerja. Memang dipikir buruh pabrik itu bukan manusia? Jadi kebijakan macam apa kayak gini, ada ketidakadilan dan diskriminasi," ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, apabila memang WFH ingin diberlakukan lantaran karena polusi udara, maka WFH juga harus berlaku di pabrik dengan konsekuensi pengaturan jam kerja.

Selain itu, Said Iqbal juga menilai para buruh pabrik juga harus mendapat perlindungan. "Sudah tahu itu polusi udara maka WFH, memang buruh di pabrik nggak perlu dilindungi? Pakai motor lagi, terbuka kan, kalo mobil masih untung," lanjutnya.

Dia memberikan contoh, "Misal di Pulogadung, Transjakarta memang sampai di depan jalan utama, terus ke dalamnya naik apa? Bus jemputan nggak ada, nah orang yang kerja di pabrik ini gimana dengan dampak polusi udara?."
Untuk itu, Said Iqbal meminta agar para buruh disiapkan masker dan rutin dilakukan medical check up, baik itu dibiayai oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta maupun perusahaan tempat buruh itu bekerja.

"Perusahaan mau nggak nyiapin masker? Atau Pemda DKI Jakarta, PJ Gubernur mau nggak nyiapin masker? Pemeriksaan rutin MCU (medical check up). Ini kan penyakit, ini kan udara, secara reguler dia kan masuk kerja menghirup udara polusi. Memangnya buruh nggak perlu dilindungi? Jadi selain masker dia juga harus medical check up tiap bulan, pengaruh nggak polusi udara?," pungkasnya.

SUMURRR

ngamukk nih