Perampasan Aset, Sekjen PDI-P: Korupsi Tak Selesai dengan Buat Undang-Undang

Beranda
Komunitas
News
Berita dan Politik
Perampasan Aset, Sekjen PDI-P: Korupsi Tak Selesai dengan Buat Undang-Undang

KangPri

16-04-2023 02:32

Perampasan Aset, Sekjen PDI-P: Korupsi Tak Selesai dengan Buat Undang-Undang

Quote:

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, pencegahan korupsi tidak selesai dengan pembuatan Undang-Undang. Hal itu dia katakan saat ditanya awak media apakah PDI-Perjuangan akan mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset yang saat ini sedang didorong oleh Presiden Joko Widodo. Hasto mengatakan, tidak serta merta PDI-P mendukung pembentukan itu. Mereka akan melihat substatif RUU Perampasan Aset layak untuk diperjuangkan atau tidak. "Secara substansif kan kita harus melihat dulu, karena mencegah korupai itu tidak selesai dengan pembuatan Undang-Undang," ujar Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (15/4/2023).

Hasto mengatakan, Indonesia pernah memiliki Undang-Undang pemberantasan korupsi yang terlalu kuat sehingga menimbulkan lembaga yang super power. Ia mencontohkan kasus kriminalisasi yang dilakukan oleh Antasari di masa lalu, kemudian bocornya sprindik Anas Urbaningrum yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Berbagai bentuk bagaimana kekuasaan itu ikut mempengaruhi terhadap gerak karena adanya oknum-oknum yang menggunakan hukum dan kekuasaan itu tentu, saja itu tidak boleh terjadi," ucap Hasto. Untuk itu, kata Hasto, PDI-Perjuangan akan melihat aspek prinsip dan manajemen, termasuk tata kelola RUU Perampasan Aset ini dibentuk. "Tetapi di luar adanya Undang-Undang itu pun PDI Perjuangan terus bergerak di dalam mencegah korupsi," pungkas dia. Adapun terkait RUU Perampasan Aset kembali muncul dalam wacana publik setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pernyataan terkait isu tersebut. Dalam pernyataan terbarunya pada Kamis (13/4/2023), Kepala Negara menyinggung soal proses penerbitan RUU tersebut yang tidak kunjung selesai.

Padahal, kata Jokowi, aturan itu sangat penting dalam kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi. "Kita terus mendorong agar RUU Perampasan Aset segera diselesaikan, penting sekali UU ini," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Depok, Jawa Barat pada Kamis. Jokowi menyebut sudah menyampaikan kepada DPR dan kementerian terkait agar segera merampungkan prosesnya.

Setelah itu, dia akan menerbitkan surat presiden (surpres) untuk pembahasan RUU menjadi UU. "Saya sudah sampaikan juga pada DPR, kementerian terkait segera selesaikan. Kalau sudah rampung ya bagian saya untuk terbitkan surpres secepatnya. Sudah kita dorong sudah lama kok. Masa enggak rampung-rampung," ungkap Jokowi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal RUU Perampasan Aset, Sekjen PDI-P: Korupsi Tak Selesai dengan Buat Undang-Undang", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2023/04/15/21250131/soal-ruu-perampasan-aset-sekjen-pdi-p-korupsi-tak-selesai-dengan-buat-undang.
Penulis : Singgih Wiryono
Editor : Sabrina Asril

Dejavu U-20
Akankah presiden ditikung lagi sama partainya ? Sama seperti U-20 ? emoticon-Wkwkwk

Apa kata Incess ? manut artinya nembak anak buah sendiri, kagak manut artinya ngulang U-20 kemarin . Ditunggu komenya agan @puancen.oye

Proloque dan 12 lainnya memberi reputasi

2.1K

Kutip

Balasan

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Tampilkan semua post

junoon

16-04-2023 03:11

Memang tidak akan selesai.

Karena solusi utama untuk menyelesaikan korupsi adalah pengurangan kekuasaan negaradan mengalihkan sebagian besar kekuasaannya kepada lembaga2 masyarakat. Dengan solusi ini, bukan hanya peluang korupsi berkurang karena aset negara tinggal dikit, tapi kita bahkan tidak perlu membayar pajak. Negara bisa hidup dari sumbangan sukarela, tanpa perlu dipalak melalui pajak.

Tapi sudah tentu solusi ini sangat tidak disukai oleh pemerintah yang berambisi menguasai segala galanya termasuk melalui BUMN, sekolah negeri, faskes dll.

Sementara rakyatnya juga masih banyak yang manja, pengennya disusuin melulu sama pemerintah, gak mau mandiri.

UU Perampasan Aset itu bukan untuk menyelesaikan korupsi, tapi untuk merebut kembali kekayaan negara yang telah dicuri oleh orang2 di dalamnya sendiri.

Selanjutnya memang lebih baik aset2 yang dirampas oleh koruptor ini langsung dikembalikan ke masyarakat. Jangan jadi milik pemerintah. Kembalikan sebagian besar wewenang pemerintah kepada masyarakat luas. Jangan dimonopoli baik oleh pemerintah maupun oleh2 para kapitalis rakus.

Diubah oleh junoon 16-04-2023 03:56

InRealLife dan 2 lainnya memberi reputasi

Kutip

Balas

Tutup