JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menilai wajar aksi Pemuda Pancasila (PP) Pegadungan, Jakarta Barat, yang meminta pungutan kepada pengusaha dengan dalih menjaga keamanan selama Lebaran.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri berujar, sebagai ormas, PP Pegadungan merasa bertanggung jawab untuk menjaga keamanan.

Namanya juga ormas, ya organisasi kemasyarakatan sebagai sebuah bentuk lembaga, yang dia (PP Pegadungan) menganggap ikut juga menjaga situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing," kata dia.

Menurut Taufan, meski diminta dukungan moral hingga materiil oleh PP Pegadungan, pihak perusahaan boleh menolaknya.

Namun, boleh saja pihak perusahaan memberikan dukungan moral dan materiil kepada ormas tersebut jika berkenan.

"Kan boleh menolak. Kami menyerahkan kepada perusahaannya sendiri. Kalau mereka (perusahaan) mau ngasih, silakan," ucap dia.

"Enggak (mau memberikan) juga boleh nolak kok," lanjut dia.

Di satu sisi, Taufan mengaku hendak mengonfirmasi soal keberadaan surat minta-minta dukungan itu kepada PP Pegadungan.

Baca juga: Dalih Jaga Keamanan Lebaran, PP Pegadungan Minta Dukungan Materiel ke Perusahaan

"Nanti saya coba (mengonfirmasi kepada PP Pegadungan)," tuturnya.

Untuk diketahui, PP Pegadungan meminta pungutan kepada perusahaan di wilayah Pegadungan dengan dalih menjaga keamanan selama periode Lebaran 2023.

Pungutan yang diminta oleh Pimpinan Ranting PP Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, tercantum dalam surat bernomor 001/PRT-PP/PGD/IV/23. Surat ini ditandantangani Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Stabilitas Pengaman Wilayah Sahrul Ramadhan serta sekretarianya, Angga S, pada 2 April 2023.

"(Pengamanan) kami laksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 26 April 2023 yang mana banyak perusahaan dan pengusaha cuti bersama," demikian yang tertulis dalam surat tersebut.

Dengan alasan tersebut, PP Pegadungan meminta perusahaan-perusahaan di wilayah kekuasaannya agar memberikan dukungan.

"Pimpinan perusahaan atau pengusaha agar bisa bekerjasama dan berpartisipasi untuk memberikan bantuan moral atau materil," tulis surat bernomor 001/PRT-PP/PGD/IV/23 itu. Untuk diketahui, permintaan seputar uang terkait Lebaran 2023 menjadi sorotan belakangan ini.

Perangkat RW07, Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat, serta perangkat RT09/RW16, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, yang meminta pungutan kepada warganya dengan dalih uang tunjangan hari raya (THR). Surat minta-minta pungutan ini lantas viral di media sosial.

https://megapolitan.kompas.com/read/...s?amp=1&page=2

Lalu apakah pemprov merestui atau menolak