Jakarta - Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul buka suara atas kontroversi pernyataannya soal RUU Perampasan Aset harus dibicarakan dengan para ketua umum partai politik (parpol). Pacul menegaskan tidak semua undang-undang yang dibahas para legislator diintervensi para ketua umum parpol.

Bambang Pacul menegaskan partai merupakan bagian dari bangsa yang di dalamnya terdapat aspirasi. Para kader, kata dia, bekerja berdasarkan garis ideologi partai. Pacul menyebut ketua umum memang punya hak mengingatkan anggotanya yang salah dalam bekerja.

"Jadi kalau kita itu berpartai, itu kewenangan ketua umum untuk mengingatkan kita. Kalau saya bicara soal RUU Perampasan Aset ini penting. Yang lain-lain, mungkin nggak perlu," kata Pacul dikutip dari channel Total Politik, Selasa (11/4/2023).

Pacul memberi contoh pembahasan undang-undang yang tidak ada campur tangan ketua umum parpol. Para anggota yang bekerja di DPR, kata Pacul, hanya memberikan laporan pembahasan undang-undang.

"Aku membahas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 waktu itu nggak ada campur tangan ketua umum, kita hanya ngelapor saja, 'Ini begini, mohon izin, Bu, kita konsepnya inisiasi. Inisiasi kita buat'. Kemudian, 'Untuk kebutuhan kita pakai ini', begitu," ujarnya.

Lebih jauh soal RUU, dia melanjutkan, tak semua perlu lobi hingga ketua umum. Anggota DPR juga bisa bertindak atas inisiatifnya setelah menampung aspirasi konstituen. Namun, ada sejumlah RUU penting yang menyangkut masalah bangsa perlu dikonsultasikan dengan ketua umum partai.

Pacul menyebut para ketua umum harus tahu kerja anggotanya di DPR atas pertimbangan eksistensi ideologi partai dan aktivitas politik di masa depan. Pacul menegaskan tidak semua hal yang diputuskan di DPR mewakili perintah ketua umum partai.

"Kalau kita ini kan dipimpin ide, ketua umum representasi daripada ide, kader-kader juga berjuang atas nama ide, kan gitu. Bahwa itu kemudian ada yang salah itu tugas partai meluruskan, kan gitu. 'Eh keliru itu, kau bekerjanya keliru, ini dasarnya'. Inilah yang saya mengatakan tidak setiap undang-undang akan ini, akan diintervensi ketua umum. Yo tidak," katanya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP ini menyebut RUU Perampasan Aset menyangkut kekuasaan. Dia menyebut RUU ini harus dibicarakan secara mendalam karena berpotensi disalahgunakan dalam konteks kekuasaan di masa depan.

"Tapi bagi kami yang penting kalau tadi (RUU) Perampasan Aset ini, itu menyangkut kekuasaan yang saya khawatir bisa untuk membunuh sesama anak bangsa beda partai, atau yang berkuasa nanti menjadi otoritarian dengan senjata ini, kan itu berbahaya. (Partai bisa) digembosi habis," kata Pacul.

"Dilobikan dulu. Sangat penting. Kalau yang namanya Bambang Pacul membahas undang-undang banyak, nggak ada sama... selama saya itu dipimpin ide saya," imbuh Pacul.

Pernyataan Pacul soal RUU Perampasan Aset

Pernyataan Bambang Pacul yang menjadi kontroversi tersebut disampaikan dalam rapat Komisi III DPR bersama Ketua Komite Nasional Koordinator Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud Md. Saat itu Mahfud meminta Pacul untuk membantu pengesahan dua undang-undang, salah satunya RUU Perampasan Aset.

"Pak Mahfud tanya kepada kita, 'tolong dong RUU Perampasan Aset dijalanin'. Republik di sini nih gampang Pak di Senayan ini. Lobinya jangan di sini Pak. Ini di sini nurut bosnya masing-masing," kata Pacul dalam rapat yang berlangsung pada Rabu (29/3/2023).

detik.com