Pejabat gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menetapkan Balaikota Jakarta sebagai lokasi pelaksanaan shalat Idul Fitri untuk dirinya dan jajaran pemerintah provinsi. Hal itu lantas mendapat reaksi berupa penolakan dari salah satu elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menilai tindakan Heru Budi menyalahi kebiasaan pendahulunya yang melaksanakan shalat Id di Jakarta International Stadium (JIS).

Sebagai sebuah partai Islam, tidak mengherankan jika Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Karyatin menyoroti keputusan gubernur terkait lokasi salat Id untuk lebaran tahun 2023. Sebab, salat Id merupakan ibadah penting bagi umat Islam dan pengaturan tempat pelaksanaannya merupakan hal yang penting juga. Namun, sebaiknya partai politik harus memperhatikan konteks dan urgensi masalah yang dihadapi oleh masyarakat lebih luas, bukan hanya hal yang bersifat politik.

Namun, dalam hal ini, sebaiknya kita melihat bahwa keputusan gubernur Heru Budi Hartono untuk melaksanakan salat Id di Balai Kota Jakarta bukanlah sebuah masalah yang sangat penting untuk menjadi perdebatan politik. Hal ini bisa dilihat dari sudut pandang bahwa pelaksanaan salat Id adalah hak pribadi masing-masing individu dan keluarga, dan bukan sesuatu yang harus diatur secara formal oleh pihak pemerintah.

Sebagai umat Islam, seharusnya mereka lebih fokus pada esensi dari pelaksanaan salat Id itu sendiri, yaitu untuk memperkuat hubungan manusia dengan Allah SWT dan merayakan kebahagiaan bersama keluarga dan sahabat. Lokasi tempat pelaksanaannya sebenarnya bukanlah hal yang harus menjadi perdebatan atau menjadi fokus utama yang dibesar-besarkan.

Oleh karena itu, sebaiknya kita semua menekankan pada pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama, serta memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berusaha menjaga kerukunan tersebut. Lebih baik kita memperkuat semangat kebersamaan dan toleransi antar sesama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang mengajarkan kedamaian dan kerukunan.

Dalam konteks ini, sebaiknya elite partai seperti PKS juga harus memperhatikan konteks dan urgensi masalah yang dihadapi oleh masyarakat lebih luas, bukan hanya hal-hal yang bersifat politik. Elite partai harus memperhatikan masalah-masalah sosial dan kebutuhan masyarakat, serta berusaha memperjuangkan hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat, bukan hanya fokus pada hal-hal yang bersifat politik semata.

Lebih jauh kisruh yang melibatkan elit politik harusnya jangan sampai merugikan masyarakat luas, utamanya umat Islam di DKI Jakarta. Sedianya, lebaran Idul Fitri adalah momen sukacita dan meleburkan diri menjadi satu kesatuan sebagai sesama warga bangsa, bukan malah dijadikan gontok-gontokan untuk komoditas pencitraan politik.

Bagaimana nih menurut Agan dan Sista semua? Berikan pendapat kalian di kolom komentar yaa. Terima kasih sudah membaca, see you on the next thread.

Narasi : Ulasan Pribadi

Sumber Referensi :

https://wartaekonomi.co.id/read49191...g-jadi-masalah

Copyright @albyabby912023, All right reserved