Minggu 9 April 2023 kemarin TNI AU memperingati ulang tahun yang ke-77 Gan, acara dipusatkan di Lanud Halim Perdanakusma, Jakarta. Acara itu dimeriahkan oleh aksi penerjunan, manuver pesawat tempur, defile parade, hingga unjuk ketangkasan prajurit Kopasgat dari TNI AU. Total sekitar 3.000 personel Angkatan Udara hadir dalam acara tersebut.

Dalam acara HUT TNI atau TNI AU, atraksi pesawat tempur seperti F-16 atau Su-27/30 pasti jadi hal yang paling ditunggu. Tetapi, dengan jumlah pesawat tempur yang sedikit, dan sebagian diikutkan dalam kegiatan seperti HUT TNI AU. Maka armada pesawat tempur yang bersiaga untuk meronda kawasan udara Nusantara jadi bekurang. Berkaitan dengan hal ini, TNI AU pasti sudah menyiapkan pesawat pengganti untuk mencegat pesawat/drone yang masuk ruang udara RI secara ilegal.

Dan ancaman nyata terkait penerbangan ilegal yang masuk ruang pertahanan udara kita adalah "Black Flight."Yang jika diartikan adalah penerbangan gelap. Dalam doktrin Angkatan Udara, salah satu ancaman nyata dari black flight adalah penerbangan jet tempur berkecepatan supersonik yang memasuki ruang udara sebuah negara seecara ilegal.

Tetapi Gan, bukan hanya jet tempur saja yang dikategorikan sebagai black flight. Pesawat sipil dan helikopter (sipil/militer) juga bisa dikategorikan sebagai black flight. Jika black flight terdeteksi, maka akan dikerahkan pesawat tempur untuk mencegat (intercept) juga melakukan proses identifikasi.









Insiden terkait black flight sebenarnya belum lama terjadi Gan. Sekitar setahun yang lalu sebuah pesawat sipil terbang dari Kuching ke Senai Malaysia, pesawat itu diperintahkan mendarat oleh TNI AU, di Batam, Jumat (13/5/2022). Pesawat itu diterbangkan oleh MJT warga negara Inggris dan TVB (Copilot) serta CMP (Crew) diperintahkan mendarat di Lanud Hang Nadim Batam. Hal itu dilakukan karena peswat terbang memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin dan tidak punya kelengkapan dokumen penerbangan.

Awalnya F-16 dari Lanud Roesmin Nurjadin hendak dikirim untuk melakukan intercept, tetapi karena pilot pesawat mau mematuhi perintah yang disampaikan TNI AU, misi intercept dibatalkan. Sejatinya pesawat hendak kembali Malaysia, akan tetapi karena bahan bakar yang tidak cukup atas perintah Pangkoopsudnas, MCC mengarahkan pesawat tersebut mendarat di Lanud Hang Nadim Batam.



Setelah diselidiki, pesawat yang menerobos wilayah Indonesia tersebut adalah milik sebuah perusahaan Malaysia, pesawat diektahui sedang melaksanakan misi kalibrasi alat bantu navigasi pesawat. Pesawat diterbangkan oleh pilot perusahaan FCSL Inggris.

Pesawat tidak dilengkapi dokumen FC (Flight Clearence) dan FA (Flight Aproval), waktu itu pesawat dan krunya untuk sementara tidak boleh kembali ke Malaysia. Mereka baru boleh kembali setelah dua dokumen itu terbit. Ini adalah contoh kasus penanganan black flight pesawat sipil oleh TNI AU Gan.




Dan dengan jumlah pesawat tempur sedikit, maka setiap tanggal 5 Oktober (HUT TNI) dan 9 April (HUT TNI AU), harus ada pesawat yang disiapkan untuk melakukan intercept. Karena pada dua tanggal itu sebagian pesawat TNI AU mengikuti flypass dan terbang aerobatik dalam memeriahkan HUT TNI/TNI AU. Maka di dua tanggal itulah pihak asing semakin berani terbang melintasi ruang udara Indonesia, karena mereka mengetahui jika TNI AU kekurangan pesawat tempur untuk misi intercept.

Sebagai contoh dalam HUT TNI AU kemarin, kurang lebih 16 pesawat tempur dari Lanud Iswahjudi dan Lanud Roesmin Nurjadin mengikuti flypass di Lanud Halim. Maka kekuatan intercept TNI AU tentu berkurang drastis. Meski sudah disiapkan pesawat tempur untuk mengantisipasi black flight, tetapi tidak semua pesawat dalam kondisi siap untuk misi tersebut. Sebagian lagi harus melakukan perawatan rutin (maintenaance).

Mengutip artikel indomiliter.com, pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah udara nasional dibagi menjadi tiga, mulai dari pelanggaran wilayah udara nasional, pelanggaran air defence identification zone (ADIZ), dan laporan sasaran tidak dikenal (Lasa X)/black flight. Masih dari artikel yang sama, data pada tahun 2009 sampai Juni 2010, terjadi 23 kali pelanggaran kedaulatan pada wilayah udara nasional. Dan pelanggaran black flight adalah yang paling sering terjadi (11 kali).



Dari data di atas, ancaman black flight masih sangat tinggi Gan. Maka dari itu, di setiap hajatan besar tentu TNI AU dituntut untuk bisa menyiapkan pesawat tempur yang cukup untuk hadapi potensi penerbangan gelap dari pihak asing. Di sisi lain, wilayah Indonesia Timur masih kekurangan radar militer. Jadi TNI AU harus bekoordinasi dengan radar sipil untuk memantau wilayah tersebut.

Menurut artikel indomiliter.com, saat ini Koopsudnas TNI AU memiliki 17 unit radar yang terbagi dalam Kosek (Komando Sektor). Kosek I bermarkas di Halim punya 6 radar, Kosek II di Makassar memiliki 5 radar, Kosek III di Medan memiliki 4 radar, dan Kosek IV di Biak punya 2 radar. Dalam melakukan operasi, Koopsudnas juga berkoordinasi dengan radar sipil. Oh ya Gan, selain pesawat baru, TNI AU sebenarnya juga sangat membutuhkan radar baru untuk memantau wilayah timur. Terlebih untuk mengendus ancaman black flight.




TNI AU tentu berharap pembelian jet tempur baru seperti Rafale dan KF-21 Boramae berjalan lancar Gan, dengan begitu ketika sebagian jet tempur menghadiri hajatan besar seperti HUT TNI. Maka masih ada jet tempur lain yang benar-benar siap bertugas untuk patroli udara maupun melakukan misi inetercept. Dan memang secara kuantitas pesawat tempur, Indonesia masih kurang, amunisinya juga.

Seandainya, ini masih seandainya Gan, karena kita tidak tahu apakah wacana pembelian pesawat tempur kelak bisa disesuaikan dengan wacana yang ditetapkan. Seandainya membeli 42 unit Rafale ditambah 50 unit KF-22 Boramae, maka kekuatan pesawat tempur TNI AU sudah sangat ideal. Belum lagi ditambah 16 Su-27/30 dan sekitar 30-an F-16. Maka jika ada pesawat tempur yang dapat tugas untuk joget-joget di Lanud Halim, maka postur kekuatan untuk misi intercept TNI AU masih mencukupi. Tapi, itu jika semuanya sesuai rencana.

Untuk Rafale, sejauh ini sudah ada 18 Rafale yang dibayar DP-nya (kabar bagus). Setidaknya jika F-16 atau Su-27 joget-joget (atraksi aerobatik) di Lanud Halim, masih ada yang bersiap di markas untuk melakukan intercept atau patroli. Nah, untuk KF-21 masih abu-abu, entah apakah Indonesia sanggup membeli 50 unit pesawat buatan Korea Selatan ini (sesuai kesepakatan) ? Tapi harapannya, semua bisa terbeli, kalau nggak bisa, beli separuh dari jumlah yang ditetapkan aja juga sudah bagus.

Di ulang tahun ke-77 ini kita berharap segala pengadaan alutsista yang direncanakan untuk TNI AU bisa terpenuhi Gan, tentunya alutsista baru akan dimaksimalkan untuk menjaga kedaulatan udara Indonesia; terutama dari potensi ancaman black flight. Dirgahayu TNI AU, jauh di langit dekat di hati







Referensi Tulisan: indomiliter.com& TNI AU
Sumber Foto: sudah tertera