TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan program rumah DP Nol Rupiah tetap dijalankan. Menurutnya program pembangunan hunian era Anies Baswedan dilakukan dengan skema business to business.

"Itu business to business kan, Sarana Jaya, tetap jalan," ujarnya setelah meresmikan Rumah Digital Untuk Disabilitas, Jumat, 4 November 2022.

Kemarin, Pelaksana Tugas Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadiani menuturkan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya tetap dapat membangun rumah DP nol Rupiah. Menurutnya, tidak mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) bukan berarti pendirian hunian tanpa uang muka itu berhenti.

"Sebenarnya bukan berarti ketika tidak ada PMD, (pembangunan) berhenti. Proses pembangunan tetap (bisa) dilaksanakan," katanya di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 2 November 2022.

Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 2 November 2022 membahas soal usulan PMD 2023 untuk sembilan BUMD DKI. Sarana Jaya adalah salah satu yang meminta tambahan modal Rp 350 miliar untuk menyelesaikan proyek di area transit oriented development (TOD).

Dari paparan Fitria, tidak ada usulan PMD Sarana Jaya untuk melanjutkan pembangunan rumah DP Nol Rupiah. Sementara itu, Sarana Jaya mendapat modal Rp 250 miliar agar bisa membangun rumah dari program itu di Cilangkap, Jakarta Timur. Anggaran ini dialokasikan dalam APBD DKI 2022.

Rumah DP nol di Cilangkap rampung dibangun dengan total 868 unit. Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikannya pada 8 September 2022.

Fitria mengatakan masyarakat harus bisa menikmati proyek yang dibangun BUMD DKI. Maka dari itu, Sarana Jaya perlu memaksimalkan okupansi hunian DP Nol Rupiah lebih dulu sampai penuh sesuai target.

"Kalau kemudian tidak diajukan PMD oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) berarti mereka (Sarana Jaya) harus 'jualan' dulu, deliver dulu ke masyarakat sampai bisa penuh sesuai dengan target," tuturnya.

Rumah DP 0 jalan terus

Pelaksana tugas Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya tetap dapat membangun rumah DP nol rupiah. Menurut dia, tidak mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) bukan berarti pendirian hunian tanpa uang muka itu terhenti.

"Sebenarnya bukan berarti ketika tidak ada PMD, (pembangunan) berhenti. Proses pembangunan tetap (bisa) dilaksanakan," kata dia di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 2 November 2022.

Kemarin Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta membahas soal usulan PMD 2023 untuk sembilan BUMD DKI. Sarana Jaya adalah salah satu yang meminta suntikan modal senilai Rp 350 miliar untuk mengeksekusi proyek di area transit oriented development (TOD).

Dari paparan Fitria, tidak ada usulan PMD Sarana Jaya untuk melanjutkan pembangunan rumah DP nol. Sementara itu, Sarana Jaya mendapatkan modal Rp 250 miliar agar bisa membangun DP nol di Cilangkap, Jakarta Timur. Anggaran ini dialokasikan dalam APBD DKI 2022.

Rumah DP nol di Cilangkap telah selesai dibangun dengan total 868 unit. Bekas Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikannya pada 8 September 2022.

Fitria menuturkan, masyarakat harus bisa menikmati proyek yang dibangun BUMD DKI. Karena itu, Sarana Jaya perlu memaksimalkan okupansi hunian DP nol terlebih dulu hingga penuh sesuai target.

"Kalau kemudian tidak diajukan PMD oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) berarti mereka (Sarana Jaya) harus 'jualan' dulu, deliver dulu ke masyarakat sampai bisa penuh sesuai dengan target," jelas dia. Pemerintah DKI, lanjut dia, nantinya akan melihat hasil evaluasi pembangunan rumah DP nol.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik realisasi program rumah DP 0 Gubernur Anies Baswedan yang masih jauh dari target. Pada awal kampanye, Anies berjanji bakal membangun 250 ribu unit rumah dengan uang muka Rp0, tapi realisasinya baru 942 unit.

"Ini, kan, salah satu janji utama kampanye Pak Anies Baswedan. Apalagi waktu debat pilgub sangat percaya diri sekali, jadi, ya, hal ini harus dipenuhi, dong, kalau mau konsisten dengan janjinya," ujar Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari PSI, Anthony Winza, dalam keterangannya, Jumat, 11 Februari 2022.

https://metro.tempo.co/amp/1653140/h...h-dari-target?

Kau tak butuh diriku
Aku patung bagimu
Cinta bukan kebutuhanmu