Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

kushkoosAvatar border
TS
kushkoos
Boyamin Saiman: Presiden Mesti Batalkan Penunjukan Heru Budi Hartono
LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
Minggu, 09 Oktober 2022, 08:26 WIB



 Presiden Joko Widodo diminta untuk membatalkan penunjukan Heru Budi Hartono (HBD) sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Mengingat, jika tetap dilantik, maka akan berdampak menjadikan jalannya pemerintahan menjadi timpang karena yang bersangkutan dianggapmemiliki catatan yang kurang bagus.

Begitu harapan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menanggapi kabar ditunjuknya Heru Budi selaku Kepala Sekretariat Presiden menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Jokowi.

"Presiden semestinya membatalkan penunjukan HBD dan ganti orang lain yang lebih bersih," ujar Boyamin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (9/10).
Karena kata Boyamin, jika Heru tetap dilantik, maka akan berdampak menjadikan jalannya pemerintahan timpang, karena pimpinannya pernah punya catatan kurang bagus.

"Sehingga tidak berwibawa dan tidak bisa jadi tauladan bagi bawahan, sehingga bawahan akan banyak yang tidak patuh," pungkas Boyamin.

Rekam jejak Heru Budi ramai diperbincangkan publik. Terlebih rekam jejak yang berkaitan dengan sejumlah kasus yang pernah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti saat menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi sempat diperiksa KPK terkait kasus suap reklamasi pantai Jakarta.

Heru Budi juga kerap dikaitkan dengan kasus pembelian tanah Cengkareng dan tanah RS Sumber Waras di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Perkumpulan Aktivis Jakarta (PAJ) pernah menggelar aksi mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa dan menangkap Heru Budi Hartono yang dicurigai ikut dalam tindak pidana pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta tahun 2015 dan 2016.

Selain itu, Heru juga diduga memiliki informasi mengenai skandal Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di pulau-pulau reklamasi yang berada di pantai utara Jakarta. 
EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTO

sumber

kalau dibatalkan berarti masa jabatan pak Anies bisa diperpanjang gan sampai pilpres
Diubah oleh kushkoos 09-10-2022 04:07
I.Just.Run
xneakerz
muhamad.hanif.2
muhamad.hanif.2 dan 5 lainnya memberi reputasi
6
2.7K
71
GuestAvatar border
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Tampilkan semua post
yusukoAvatar border
yusuko
#1
kalo pake logika kadrun : cuma diperiksa gak ditangkep ya artinya gak korupsiemoticon-Traveller
dexvils
muhamad.hanif.2
galuhsuda
galuhsuda dan 10 lainnya memberi reputasi
11
Tutup