Anggaran subsidi sudah mengalami kenaikan tiga kali, dari alokasi awal. Tahun depan, Kementerian Keuangan sudah mengajukan subsidi BBM Rp 336 triliun.



Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini menjawab pertanyaan wartawan seusai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/8/2022). Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp24,17 triliun kepada masyarakat sebagai tambahan bantalan sosial atas rencana pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, terhitung sejak Sabtu (3/9) siang. Meskipun begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, subsidi BBM dan listrik masih akan besar, meskipun harga bahan bakunya mengalami penurunan.

"Kalau (harga minyak global) turun ke US$ 95 dolar, maka jumlah subsidi BBM dan listrik masih akan sebesar Rp 647 triliun atau Rp 653 triliun, kalau harganya agak menurun seperti sekarang, sampai Desember," kata Sri Mulyani dalam pernyataan pers secara virtual di Jakarta, Sabtu (3/9)

Untuk tahun depan, dalam RUU APBN, Kementerian Keuangan sudah mengajukan subsidi BBM Rp 336 triliun. Dia juga menjelaskan, meskipun ada kenaikan harga BBM, pemerintah masih memiliki tambahan Rp 100 triliun lebih, lantaran adanya kurang bayar yang masuk di APBN 2023. Namun, dalam nota keuangan RUU APBN 2023, Presiden sudah mencanangkan anggaran Rp 336 triliun untuk subsidi BBM.

Harga Minyak Turun, Masih Layakkah Harga BBM Naik ?
Selain itu, Sri Mulyani mengingatkan bahwa anggaran subsidi saat ini di level Rp 502,4 triliun sudah mengalami kenaikan tiga kali, dari alokasi awal Rp 152,5 triliun. Hal itu seiring kondisi harga minyak dunia, sehingga memberikan kesenjangan antara harga pasar dengan harga keekonomian.


Dia juga tidak menampik bahwa dana subsidi masih akan dinikmati kalangan masyarakat menengah atas yang memiliki mobil. "Subsidi yang melalui komoditas seperti BBM tidak bisa dihindarkan, pasti dinikmati oleh kendaraan yang mengonsumsi subsidi tersebut," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah berupaya menciptakan keadilan dengan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada kelompok 40 % terbawah. Di mana, 20,67 juta dari kelompong terbawah, sekitar 30 % merupakan masyarakat termiskin. Di samping itu, Kementerian Tenaga Kerja turut mengcover hampir 50% bansos masyarakat ekonomi terbawah.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan lebih dari 70% subsidi saat ini, justru dinikmati masyarakat mampu. "Mestinya uang negara diprioritaskan subsidi kepada masyarakat kurang mampu," ujarnya.

Jokowi menyatakan bahwa keputusan menaikkan harga BBM merupakan hal sulit, karena dia menginginkan harga BBM tetap terjangkau bagi masyarakat. Namun, langkah tersebut tetap dilakuan menimbang anggaran subsidi dan kompensasi BBM yang sudah naik tiga kali hingga menembus Rp 500 triliun saat ini.

"Sebagian subsidi BBM akan dialihakn untuk bantuan lebih tepat sasaran. BLT BBM Rp 12,4 triliun kepada 20,6 juta penduduk," kata Jokowi.

https://katadata.co.id/intannirmala/...bm-masih-besar





Masyarakat HARUS MENGERTI !
Ngurus Negara ga sama dengan ngurus warung ! INGET ITU DRUN !


Penyesuaian
#BantuanBBMUntukRakyat
#BLTBBMTepatSasaran
#HematCermatBBM



Yuk terus mencintai negara sebaik baiknya dengan terus mendukung program pemerintah 🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩🇮🇩