- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Zaman SBY Galak Tolak Kenaikan BBM, Era Jokowi PDIP 'Maklum' Pemerintah Lagi Susah
TS
Chikashi.Masuda
Zaman SBY Galak Tolak Kenaikan BBM, Era Jokowi PDIP 'Maklum' Pemerintah Lagi Susah
Minggu, 4 September 2022 07:51Reporter : Tantiya Nimas Nuraini
https://www.merdeka.com/trending/zaman-sby-galak-tolak-kenaikan-bbm-zaman-jokowi-pdip-maklum-pemerintah-lagi-susah.html
Merdeka.com - Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada hari Sabtu (3/9). Penyesuaian harga baru BBM ini dimulai pada pukul 14.30 WIB.
"Ini berlaku satu jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini jadi akan berlaku pada pukul pada 14.30 Waktu Indonesia Bagian Barat," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif saat konferensi Pers di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9).
Adapun penyesuaian harga BBM bersubsidi yang sudah berlaku adalah sebagai berikut:
Pertalite dari Rp7.650/liter menjadi Rp10.000/liter
Solar bersubsidi dari Rp5.150/liter menjadi Rp6.800/liter
Pertamax non subsidi dari Rp12.500/liter menjadi Rp14.500/liter.
Jika dulu di zaman Presiden SBY, sikap PDIP begitu keras menentang kenaikan harga BBM, di era Presiden Jokowi, sikap partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu berubah tak galak seperti dulu.
Sikap PDIP di Era Jokowi
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan sikap partainya terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pihaknya mengatakan pemerintah tengah kesulitan.
"BBM berulang kali kami lakukan sikap tegas, sikapnya bukan personal mendukung atau tidak, tetapi keberpihakan. Jadi, keberpihakan PDI Perjuangan ini, kan, pada wong cilik, kepada marhaen. Tetapi pada saat yang sama, kita melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah," kata Hasto, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (2/9).
Lebih lanjut Hasti menyampaikan, PDIP ingin pemerintah mencari cara lain dalam mengatasi krisis dan kesulitan anggaran akibat adanya krisis global. Pihaknya juga meminta kenaikan harga BBM ini menjadi opsi paling akhir.
"Itu adalah opsi paling terakhir, jika tidak ada jalan lagi. Itu pun masih harus dilakukan konfrontasi dengan DPR dengan partai politik pendukung Pak Jokowi, sehingga masa-masa yang sulit ini akan dihadapi bersama dan kepentingan rakyatlah yang dikedepankan," kata Hasto.
"Berikan empowering kepada mereka, memberikan bantalan-bantalan sosial yang membuat mereka bisa melakukan recovering kepada persoalan yang selama dua tahun lebih yang memberatkan rakyat kecil akibat pandemi Covid-19," jelas dia.
PDIP Galak Tolak Kenaikan BBM di Zaman SBY
Kenaikan BBM ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Terlebih pemulihan perekonomian masyarakat Indonesia hingga ini belum dirasakan secara menyeluruh. Ini juga bukan pertama kalinya pemerintah Indonesia membuat kebijakan kenaikan harga BBM.
Sebelumnya, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga terjadi kenaikan harga BBM. Namun pada saat itu, PDIP adalah salah satu partai yang paling gencar menolak kebijakan tersebut. Bahkan, PDIP tak segan menggelar unjuk rasa hingga ke Istana agar kebijakan kenaikan harga BBM dibatalkan.
Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM ini juga sempat dilakukan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Rieke dua kali berada di tengah para demonstran guna mendesak SBY membatalkan kebijakan yang disebutnya memberatkan rakyat kecil.
Upaya menggagalkan kenaikan BBM juga terjadi di dalam gedung parlemen. Dengan sekuat tenaga, para politikus PDIP berusaha mengganjal persetujuan RAPBNP 2013 di mana salah satunya berisi pengurangan subsidi untuk BBM. Bahkan, mereka memilih walkout saat permintaannya tidak diakomodir mayoritas anggota DPR pada saat itu.
Gencar Tolak Kenaikan BBM
Selain Rieke, politikus PDIP lainnya, Ribka Tjiptaning juga mengancam pemerintahan SBY kala itu akan mengerahkan 15 ribu orang ke Istana untuk menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, massa tersebut akan dipimpinnya sendiri.
"Saya anggap perjuangan ada dua, parlemen dan ekstraparlemen. Kalau di parlemen buntu dan gagal harus gunakan langkah kedua, berjuang bersama rakyat dalam ekstraparlemen," kata Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Mereka juga membagi-bagikan buku mengenai sikap penolakan di sela-sela rapat paripurna terkait RAPBN-P 2013 tersebut. Buku berukuran sekitar 20x10 cm ini dibagikan oleh staf fraksi PDIP kepada wartawan dan orang-orang yang hadir di luar ruang rapat paripurna.
Buku tersebut berisikan usulan postur APBN-P 2013 versi PDIP melalui program pro desa, untuk menghadapi postur APBN-P 2013 yang akan disahkan dalam rapat paripurna hari ini. Buku kecil ini juga disebut-sebut akan dibagikan kepada masyarakat sebagai pengetahuan.
"Kami sudah bagikan buku kecil. Kenapa PDIP mempunyai postur tandingan, karena sampai saat ini pemerintah belum menaikkan BBM dan DPR membahas APBN-P 2013," kata Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani.
Buku berjumlah 24 halaman itu menjabarkan detail mulai dari apa itu APBN, mengapa APBN negara defisit sehingga harus mengubah APBN dan menaikkan harga BBM. Kemudian sikap fraksi PDIP sampai usulan PDIP untuk postur APBN-P 2013.
"Kenaikan harga BBM bersubsidi hanyalah upaya pemerintah untuk memperoleh dana Rp 43 triliun yang akan digunakan untuk program pencitraan seperti BLSM dan Bansos sebanyak Rp 30 triliun," demikian kutipan buku kecil itu.
vaklentine dan 6 lainnya memberi reputasi
7
1.9K
53
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Tampilkan semua post
Post telah dihapus azhuramasda