JAKARTA, Tak lama lagi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan segera lengser dari jabatannya.

Masyarakat pun mulai mempertanyakan nasib sejumlah program yang telah digaungkan Anies sejak masa kampanye pemilihan calon gubernur Ibu Kota pada 2016 hingga 2017 silam.

Salah satu janji kampanye Anies adalah membangun sumur resapan untuk menanggulangi banjir yang menahun di Jakarta.

Selama masa kepemimpinan Anies, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan akan membangun sekitar 1,8 juta sumur resapan.

Akan tetapi, berdasarkan catatan Kompas.com, target tersebut belum terpenuhi.

Berikut fakta terkait pembangunan sumur resapan di Ibu Kota:

Janji kampanye

Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies optimis bahwa pembuatan sumur resapan mampu mengendalikan genangan hingga banjir ketika Ibu Kota diguyur hujan.

Anies, saat kampanye, mengatakan bahwa ada empat hal yang akan dia lakukan jika terpilih sebagai Gubernur DKI. Rinciannya adalah:

1. Membereskan sumber banjir di hulu sehingga volume air yang sampai ke Jakarta berkurang,

2. Melakukan gerakan membangun sumur-sumur resapan di Jakarta,

3. Memastikan aliran air tidak terhambat dengan membersihkan gorong-gorong hingga sungai,

4. Memastikan tidak terjadi sedimentasi yang berlebihan di hilir.

Apa itu sumur resapan?

Dilansir dari akun Instagram Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, sumur resapan adalah sistem peresapan air yang diharapkan dapat meningkatkan volume air tanah.

Di sisi lain, sumur ini dapat berfungsi sebagai medium pengendali banjir.

Sumur resapan bisa dibangun di sisi-sisi jalan, sehingga mencegah genangan yang berkelanjutan saat hujan.

Air akan masuk melalui tali-tali menuju bak kontrol, disaring, dan baru masuk ke dalam sumur resapan.
Di sisi lain, sumur resapan juga diharapkan menghasilkan cadangan air pada musim kemarau.

Progres pembangunan sumur resapan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, per 2020, dilaporkan telah membangun 2.974 titik sumur resapan.

Kemudian, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp 441 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2021 untuk proyek yang sama.

Per Februari 2021, tercatat ada 3.964 titik sumur resapan yang telah dibangun. Kemudian, per November 2021, Pemprov DKI telah membangun 16.035 titik sumur resapan.

Pada Desember 2021, Pemprov DKI berencana membangun 1.150.242 sumur resapan tipe dangkal berkapasitas tampung 11.502.420 meter kubik.
Target tersebut diperkirakan bakal tercapai dalam beberapa tahun.

Namun, berdasarkan catatan Kompas.com, Pemprov DKI belum meneruskan pembangunan sumur resapan di empat wilayah administrasinya, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat.

Sehingga, target satu juta lebih sumur resapan itu belum tercapai hingga kini.

Sumur resapan tuai polemik

Belakangan, sumur resapan yang jadi program andalan Anies menuai polemik, salah satunya sumur yang terletak di sepanjang Jalan Raden Said Soekanto, kawasan Kanal Banjir TImur (KBT), Duren Sawit, Jakarta Timur.

Proyek itu menuai polemik sebab sumur resapan itu dibangun di atas trotoar.

Ketua Forum Warga Jakarta (Fakta) Azaz Tigor Nainggolan saat itu menilai, pembangunan sumur resapan itu salah tempat karena lokasi penyerapan air yang terlalu tinggi.

"Saya bilang ini bukan menyerap air, sumur resapan-nya untuk menyerap anggaran APBD DKI Jakarta 2021," kata Tigor, ditemui di kantornya di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, 11 November 2021.

Tigor menambahkan, jika Pemprov DKI Jakarta serius membangun sumur resapan, seharusnya pembangunan tidak dikerjakan mepet dengan musim hujan.

"Kalau mau bener-bener, harusnya dari jauh-jauh hari, bukan November. Misal bulan Maret lah," ujar Tigor.

Menurut dia, pembangunan sumur resapan di atas trotoar kurang pas karena letak trotoar lebih tinggi dibandingkan jalan raya.

Sementara itu, pengamat tata kota Nirwono Yoga menyebut bahwa pembangunan yang amburadul menandakan Jakarta tak memiliki rencana induk pembangunan sumur resapan untuk penanganan banjir Ibu Kota.

"Terkait pembangunan sumur resapan, banyak yang tidak tepat seperti di trotoar karena mereka (Pemprov DKI) tidak memiliki rencana induk pembangunan sumur resapan," tutur dia.

Nirwono menyebut sumur resapan atau drainase vertikal hanya berfungsi mengurangi genangan air dalam skala kecil.

Dia memberi contoh genangan di halaman rumah, selokan, halaman parkir, gang atau jalan lingkungan sekitar dan lainnya dan bukan diperuntukan dalam skala kawasan atau kota.

Sumur resapan juga hanya bisa dibangun di wilayah yang masih mampu menjadi daerah serapan seperti Jakarta Timur bagian selatan dan Jakarta Selatan.

"Sementara ke arah utara seperti Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur bagian utara dan Jakarta Utara itu praktis tidak bisa. Karena kedalaman air tanah yang dangkal sehingga pembangunan sumur resapan akan tidak berguna. Itu pun di lokasi-lokasi yang bukan cekungan, tidak dekat sungai atau kanal," ujar dia.

Tanggapan Pemprov DKI

Menanggapi polemik soal pembangunan sumur resapan di atas trotoar, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berujar bahwa sumur resapan yang dibuat di atas trotoar itu tetap bisa menyerap air.

“Air akan masuk (dari permukaan jalan) melalui tali-tali air ke bak kontrol yang (berbentuk) kotak,” ujar Riza melalui akun Instagram resmi pribadinya.

Sebagai informasi, tali-tali air merupakan celah di dinding trotoar yang berbatasan langsung dengan aspal permukaan jalan.

Sementara itu, bak-bak kontrol itu dibuat persis bersebelahan dengan sumur resapan.

“Air (dari bak kontrol) akan disaring, ada penyaring sederhana, sebelum masuk ke sumur resapan (yang berbentuk) bulat,” jelas Riza.

Ia menambahkan, model seperti ini sudah dipakai di wilayah lain, seperti misalnya di sumur resapan Gandaria City.

“Terima kasih untuk Dinas SDA dan ibu/bapak kami, petugas lintas dinas, yang terus bekerja,” tutup Riza.

SUMBER