Siswa Penghayat di Jogja Butuh Waktu 1,5 Tahun untuk Dapat Pelajaran Kepercayaan



Foto cover: Kumparan

Meski hak-hak sipil penganut penghayat kepercayaan sudah diakui negara, namun sampai saat ini para pelajar penghayat kepercayaan di Jogja dinilai belum mendapat perlakuan memadai.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Perempuan Penghayat Indonesia (Puanhayati) Jogja, Sri Endang Sulistyowati, dalam workshop daring yang diadakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jogja, Rabu (20/4).

Sri Endang mengatakan, sampai saat ini masih ditemukan pelajar penghayat yang kesulitan untuk mendapatkan pendidikan kepercayaan di sekolahnya. Kasus ini ditemukan terutama di Gunungkidul dan salah satu SD di Bantul. Di Bantul, butuh waktu sekitar 1,5 tahun untuk memproses sampai pelajar penghayat tersebut mendapatkan pendidikan kepercayaan sampai sempat ada rencana pelajar tersebut untuk pindah sekolah.

“Di Gunungkidul sampai saat ini belum terlaksana (pendidikan kepercayaan),” kata Sri Endang Sulistyowati.



Foto: Widi Erha Pradana

Terkendalanya pendidikan kepercayaan untuk pelajar penghayat menurut Sri Endang disebabkan karena beberapa faktor. Pertama karena pemahaman sekolah yang masih kurang terhadap hak-hak pelajar untuk mendapatkan pendidikan kepercayaan. Kedua, dari sisi internal pelajar juga ada ketakutan mendapatkan perundungan baik dari teman-temannya maupun gurunya karena dia adalah seorang penghayat.

“Akhirnya di situ tertunda pelaksanaan pendidikan kepercayaannya. Semoga saja pada tahun ajaran 2022 nanti, pendidikan kepercayaan di SD di Gunungkidul sudah bisa berjalan,” lanjutnya

Tak cuma kesulitan mendapat pendidikan kepercayaan di sekolah, penganut penghayat kepercayaan di Jogja menurut Sri Endang sampai saat ini juga masih kesulitan untuk mengurus kartu tanda penduduk (KTP). Dia mencontohkan kasus yang dialami anggota paguyuban Walang Putih Nusantara di Gunungkidul dan paguyuban Sapta Darma di Bantul, dimana masih banyak ditemukan penghayat kepercayaan yang kesulitan dalam mengurus perubahan keterangan agama menjadi kepercayaan di dalam KTP.

“Itu sulit sekali ketika mau mengubah KTP-nya dari agama jadi kepercayaan. Katanya butuh waktu yang lama dan berbulan-bulan, sampai puluhan kali saya menghadap pemangku kepentingan,” ujarnya.

Sampai saat, penghayat perorangan untuk mendapatkan layanan dalam mengurus KTP juga belum diakomodir. Sebab mereka tidak tercantum di dalam database Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sementara berdasarkan aturan, yang dapat mengakses layanan pengurusan KTP hanyalah anggota-anggota paguyuban tertentu yang telah terdaftar.

“Di Jogja sendiri sebetulnya banyak warga dari perorangan, tapi akhirnya tidak bisa (mengurus KTP). Sebetulnya ada juga paguyuban yang belum terinventarisasi, itu juga warga-warganya belum bisa mengakses untuk KTP,” kata Sri Endang Sulistyowati.



Foto: WIdi Erha Pradana

Dosen Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga aktif meneliti tentang penghayat kepercayaan, Samsul Maarif, mengatakan bahwa apa yang dialami para penganut penghayat kepercayaan tersebut merupakan potret bahwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sampai saat ini masih berlangsung.

“Pelanggaran HAM, kebebasan orang beragama, berkeyakinan, sesuai dengan kewajiban negara terhadap warganya, sampai detik ini itu masih berlangsung,” kata Samsul dalam kesempatan yang sama.

Sayangnya, keberlangsungan pelanggaran HAM ini diterima sebagai sesuatu yang wajar di tengah masyarakat. Menurut dia ada pengetahuan dan persepsi yang tertanam di publik bahwa diskriminasi terhadap penganut penghayat adalah sesuatu yang wajar.

“Penganut agama punya banyak fasilitas dari negara, (tapi) penghayat kurang. Dan itu kita terima sebagai satu kewajaran dan itu masalah besar kita yang perlu kita transformasi,” ujarnya.

https://m.kumparan.com/pandangan-jog...vpr47X5qE/full

Mendingan pendidikan agama dihapus aja, nggak ada gunanya sama sekali