Hensat Kritik soal Urun Dana Warga untuk IKN: Emang Nggak Ada Uang

Beranda
Komunitas
News
Berita dan Politik
Hensat Kritik soal Urun Dana Warga untuk IKN: Emang Nggak Ada Uang

.barbarian.

27-03-2022 21:39

Hensat Kritik soal Urun Dana Warga untuk IKN: Emang Nggak Ada Uang

Quote:

Hensat (Foto: Karin Nur Secha/detikcom)

Minggu, 27 Mar 2022 22:35 WIB

Jakarta - Pengamat politik dari KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) mengkritik pemerintah terkait skema pembiayaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan skema Public-Private-People Participation (PPPP/4P) atau urun dana. Dia mempertanyakan apakah tidak ada uang untuk pembangunan IKN.

"Itu menunjukkan emang nggak ada uangnya untuk IKN. Kan kalau ada nggak perlu panik kan? Ini tuh udah panik,"ujar Hendri dalam diskusi Total Politik bertajuk 'Antara GP Mandalika dan Formula E, Adu Politik Mercusuar?' di Jakarta Pusat, Minggu (27/3/2022).

Selain itu, Hendri juga mengkritisi sikap pemerintah karena belum terbuka mengenai sumber-sumber pendanaan IKN kepada publik. Dia juga meminta agar pemerintah perlu terbuka terkait sumber dana tersebut.

"Selama ini yang diomongin itu ada dana investor dari swasta, ada mau evaluasi aset negara untuk dijual, itu kan berarti sebuah rencana kosong aja," kata Hendri.

"Sekarang pemerintah harus tanggung jawab. Per hari ini yang dimiliki pemerintah untuk IKN itu berapa, itu kan belum pernah dijelaskan," sambungnya.

Dia juga menilai bahwa rencana pemindahan IKN hanyalah ego pemerintah belaka untuk membuat 'peninggalan besar' kepada pemerintahan selanjutnya. Dia kembali lagi menyinggung soal pendanaan.

"Seperti kepongahan pemerintah aja, kepongahan penguasa pokoknya 'gue pengen pindah'. Uangnya dari mana, ya nanti aja. Sekarang udah ketahuan nggak ada, ya bantuin kita dong, patungan dong," ungkap Hendri.

Diberitakan sebelumnya, tim komunikasi IKN Nusantara menjelaskan terkait isu pembangunan Ibu Kota melalui urun dana atau crowd funding. Pembangunan IKN Nusantara dapat dilakukan melakukan sejumlah cara secara sah, termasuk urun dana.

"Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari: APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata jubir IKN Nusantara Sidik Pramono dalam keterangannya, Jumat (25/3).

Sidik menjelaskan bahwa pemerintah sedapat mungkin menekan pendanaan yang bersumber dari APBN dengan memaksimalkan pendanaan yang dimungkinkan dan sesuai menurut ketentuan perundang-undangan.

https://news.detik.com/berita/d-6003...ggak-ada-uang.

Quote:

Otorita IKN Buka Opsi Urun Dana Masyarakat: Sah, Tak Ada Pemaksaan

Jumat, 25 Mar 2022 11:15 WIB

Jakarta - Tim komunikasi IKN Nusantara menjelaskan terkait isu pembangunan Ibu Kota melalui urun dana atau crowd funding. Pembangunan IKN Nusantara dapat dilakukan melakukan sejumlah cara secara sah, termasuk urun dana.

"Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari: APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata jubir IKN Nusantara Sidik Pramono dalam keterangannya, Jumat (25/3/2022).

Tim komunikasi IKN Nusantara menjelaskan terkait isu pembangunan Ibu Kota melalui urun dana atau crowd funding. Pembangunan IKN Nusantara dapat dilakukan melakukan sejumlah cara secara sah, termasuk urun dana.

"Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari: APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata jubir IKN Nusantara Sidik Pramono dalam keterangannya, Jumat (25/3/2022).

Sidik menjelaskan bahwa pemerintah sedapat mungkin menekan pendanaan yang bersumber dari APBN dengan memaksimalkan pendanaan yang dimungkinkan dan sesuai menurut ketentuan perundang-undangan.

Lalu, Sidik menyebut sejumlah sumber pendanaan lain pembangunan IKN Nusantara, antara lain dari BUMN, filantropi, hingga crowd funding atau urun dana dari masyarakat.

"Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain berasal dari: pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau pemanfaatan aset dalam penguasaan; penggunaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha; kontribusi swasta/BUMN (antara lain berupa pembiayaan dari ekuitas dan obligasi korporasi); dan creative financing, seperti crowd funding, dana filantropi, ataupun dana corporate social responsibility (CSR)," ujar Sidik.

Urun dana, kata Sidik, satu dari banyak alternatif pendanaan dari non-APBN. Urun dana dari masyarakat merupakan penggalangan dana yang melibatkan banyak orang dan sifatnya donasi secara sosial tanpa paksaan.

"Urun-dana ini sifatnya sukarela, tidak ada pemaksaan, dan yang menjadi pemrakarsa pun dari pihak masyarakat sendiri," ucap Sidik.

Lebih lanjut, Sidik menyebut alternatif urun dana ini adalah kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan mempunyai rasa memiliki di IKN Nusantara.

Pendanaan dari urun dana bisa dialokasikan untuk jenis-jenis fasilitas umum dan fasilitas sosial tertentu dengan skala tertentu, seperti misalnya taman anggrek hutan, rumah diaspora global, ataupun museum artefak hutan.

"Intinya: urun-dana sebagai salah satu alternatif pembiayaan adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat," imbuhnya.

https://news.detik.com/berita/d-6000...ada-pemaksaan.

Quote:

Skema Crowdfunding Dinilai Tidak Tepat untuk Pembangunan IKN

27 Mar 2022, 14:06 WIB

JAKARTA - Crowdfunding atau urun dana menjadi salah satu sumber dana alternatif dalam membangun proyek Ibu Kota Negara (IKN). Namun, pendanaan menggunakan crowdfunding dinilai kurang tepat untuk pembangunan IKN.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Rendy Yusuf Manilet menilai wacana pemerintah menggunakan crowdfunding untuk pembiayaan IKN adalah hal yang wajarKendati demikian, menurut Yusuf crowdfunding mungkin hanya sekedar alternatif tambahan.

"Kita juga tahu crowdfunding juga terbatas sehingga kemampuan masyarakat untuk menarik dana dari sana juga relatif kecil,"kata Yusuf kepada Bisnis, Sabtu (26/3/2022).

Daripada menggunakan crowdfunding, Yusuf justru meminta pemerintah untuk mendorong pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan swasta, investasi dan mengoptimalkan Lembaga Pembiayaan Investasi (LPI).

"Saya kira cukup ketiga alat ini menjadi utama yang perlu didorong oleh pemerintah untuk mendorong pembangunan IKN nanti dibandingkan crowdfunding," ujarnya.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Azyumardi Azra mengingatkan bahwa tidak ada sejarah dana urunan digunakan untuk pembangunan suatu kota lantaran itu merupakan tanggungjawab pemerintah.

"Pun dana filantropi juga tidak ada yang digunakan untuk membangun sebuah kota. Dana filantropi biasanya untuk membangun masjid, pesantren,sekolah Islam, beasiswa apalagi dana zakat, infaq sedekah untuk membangun IKN itu tidak pernah ada dan pasti ditolak," kata Azyumardi Azra dalam zoominari, dikutip Minggu (27/3/2022).

Berdasarkan rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan IKN serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sumber lainnya dapat berupa pendanaan kreatif (creative financing) seperti crowdfunding, dana filantropi, ataupun dana corporate social responsibility (CSR).

Mengutip Bisnis, Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono menjelaskan, crowdfunding merupakan mekanisme yang sah untuk mendapatkan pendanaan IKN. Selain itu, penggalangan dana melibatkan banyak orang dan bersifat sukarela alias tanpa paksaan.

Alternatif tersebut menurutnya dapat memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam membangun IKN. Dengan begitu, akan timbul rasa memiliki dari masyarakat terhadap IKN.

"Intinya, urun dana sebagai salah satu alternatif pembiayaan dari, oleh, dan untuk masyarakat," ujarnya.

https://m.bisnis.com/amp/read/202203...embangunan-ikn

Di karenakan pindah ibu kota di lakukan demi kebutuhan yg sangat teramat mendesak yaitu jakarta di ramalkan akan tenggelam pada tahun 2030 serta untuk mewujudkan pemerataan ekonomi setiap provinsi atau daerah serta pemerataan infrastruktur dari sabang sampai merauke maka dari itu selaku rakyat di harapkan untuk memberikan donasi berupa skema urun dana untuk proyek IKN agar ibu kota nusantara nantinya bisa berubah drastis seperti WASHINGTON DC.

Di harapkan kesadaran nya dari kalian kalian semua sebagai ladang amal kalian bagi negara tercinta ini. Agar negara indonesia tercinta semakin dan semakin dan semakin dan semakin dan semakin maju pesat.

Apabila skema urun dana untuk proyek IKN dana nya tidak terkumpul sesuai keinginan maka ibu kota nusantara sangat siap menjadi wahana mistis terbuka bagi masyarakat karna terletak di tengah tengah hutan. Yg terpenting dalam proyek IKN ini adalah NIAT. Urusan nanti ya nanti saja kita urusin. Begitu lah kira kira.

emoticon-Wakaka

Diubah oleh .barbarian. 27-03-2022 21:42

nomorelies dan 2 lainnya memberi reputasi

2.6K

Kutip

Balasan

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Tampilkan semua post

botolchivas

27-03-2022 23:38

"Itu menunjukkan emang nggak ada uangnya untuk IKN. Kan kalau ada nggak perlu panik kan? Ini tuh udah panik," ujar Hendri

Panik?

Gue kasih tau apa iti panik, panik itu Kalo lo jadi anggota MUI terus ditunjuk jadi korlap bela adzan dan lo salah geralan shalat, itu baru panik.

emoticon-Cool

rizkyarif23 memberi reputasi

Kutip

Balas

Tutup