Politikus PDIP, Andreas Hugo Pareira, menilai klaim Menko Marves Luhut B Pandjaitan bahwa ada 110 juta masyarakat yang setuju pemilu ditunda, menurut big data, tak masuk akal. Menurut dia, klaim Luhut sama seperti crazy rich yang menawarkan investasi bodong ke publik.


“Lama-lama isu big data ini seperti para penawar investasi bodong, crazy rich yang sedang menawarkan produk investasi bodongnya ke publik," kata Andreas dalam pernyataannya dikutip kumparan, Jumat (18/3).


Sebab itu, Andreas menekankan klaim Luhut tak relevan. Apalagi, ia mengingatkan, tahapan pemilihan umum sudah berlangsung serta anggaran untuk pemilu juga sudah diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ia meminta Luhut untuk fokus pada tupoksinya saja sebagai menteri.

“Enggak relevanlah, bicara big data yang tidak jelas, bisa dipertanggungjawabkan, dan tidak ada dasar hukumnya untuk menjadi patokan pengambilan keputusan. Tutuplah wacana ini," jelasnya.


"Ya bekerja membantu presiden sesuai tupoksinya dong, masa menteri enggak tahu tugasnya," imbuh dia.

Di sisi lain, Andreas mengatakan wajar apabila Luhut tak mau membuka big data yang diklaimnya itu. Andreas menambahkan, PDIP juga tak akan memaksa membuka big data karena klaim tersebut sama saja dengan penawaran investasi bodong.

“Ya punya dia dan beliau enggak mau, masa mau dipaksa. Makanya anggap saja tawaran bodong," pungkas dia.


Kumparan

Data bodong?