INVESTIGASI

Gerilya Tambah Masa Jabatan Presiden

Lobi-lobi penundaan Pemilu 2024 tetap gencar dilakukan kalangan elite meski sebagian besar masyarakat menolak. Pengejawantahannya bakal dilakukan melalui amandemen UUD 1945 dalam sidang MPR tahun ini.

---------------------------------------------------------------------------------------

Ide penundaan Pemilu 2024 muncul di tengah-tengah perbincangan santai Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar di sebuah kafe di bilangan Jakarta pada pertengahan Februari lalu. Ketua Umum Partai Golkar dan PKB itu sepakat untuk mengajukan usul tersebut kepada para petinggi partai yang lain.

Sumber detikX di PKB mengatakan, sebelum menyampaikannya kepada para petinggi partai, Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, sempat terlebih dulu mengajak sekitar 10 pakar ekonomi berdiskusi. Para ahli ekonomi dari Himpunan Bank Milik Negara serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia dikumpulkan di ruang kerja pimpinan DPR di Lantai 4 gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Di ruang kerja Cak Imin itu, mereka ditanya soal kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Cak Imin mencari alasan kuat untuk menyampaikan gagasan penundaan pemilu agar dapat diterima publik dan kader-kader partai lainnya. Namun pernyataan ini dibantah oleh kader PKB lainnya, yaitu Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid.



“Nggak ada bicara penundaan (pemilu) di situ. Cuma Pak Muhaimin kan mengambil kesimpulan bahwa agar stabilitas ekonomi terjaga ya itu, penundaan itu,” terang Jazilul kepada reporter detikX melalui sambungan telepon pekan lalu.

Karena lihat kinerjanya dia (Jokowi), lihat pribadinya, lihat apa yang sudah dicapai dan sekarang sedang bergerak naik ini. Lihat keadaan sekarang ini.”

Dari hasil diskusi bersama pakar ekonomi, Cak Imin kemudian mengajak beberapa kader PKB melaksanakan rapat internal untuk mendiskusikan gagasan tersebut. Dalam diskusi kecil seusai rapat itu, kata sumber detikX, seorang kader sempat menyebut bahwa Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga sepakat dengan usulan ini.

Benar saja, sehari setelah Cak Imin menyampaikan usul penundaan pemilu pada 23 Februari lalu, Airlangga Hartarto pun turut menyampaikan narasi serupa. Disusul Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada Jumat, 25 Februari 2022.

Airlangga menyepakati usul Cak Imin dengan menyebut bahwa, ada petani kelapa sawit yang meminta agar pemilu ditunda. Sedangkan dalih Zulkifli adalah biaya pemilu yang cenderung bakal memberatkan anggaran pendapatan dan belanja negara.

“Pemilu ini biayanya besar ya, terakhir itu yang saya dengar naiknya saja tuh Rp 180 triliun atau Rp 190 triliun,” kata Zulkifli dinukil dari detikcom, Jumat, 25 Februari 2022.

Gagasan dari ketiga ketum partai ini menuai polemik. Sebagian besar partai politik di DPR menolak, termasuk PPP, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan PKS. Begitu pula dengan sebagian besar masyarakat. Itu tecermin dari hasil rekam pendapat empat lembaga survei, yakni Lembaga Survei Indonesia, Lembaga Survei Nasional, Lingkaran Survei Indonesia Denny JA, dan Indikator Politik.

Menyusup Lewat Amandemen UUD 1945


Wacana penundaan pemilu mulai dianggap layu sebelum berkembang setelah Presiden Joko Widodo menyatakan sikap terkait usulan ini. Di Istana Bogor, Jokowi mengatakan akan taat konstitusi yang ada. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E menyatakan pemilu harus digelar 5 tahun sekali.

Meski begitu, bagi para pengusung gagasan penundaan pemilu, pernyataan Jokowi malah dianggap sebagai angin segar. Pasalnya, perubahan konstitusi itulah yang memang dituju sejak awal wacana ini digaungkan. Jazilul Fawaid mengatakan salah satu cara untuk mengejawantahkan penundaan pemilu adalah dengan cara mengamandemen UUD 1945, khususnya pasal terkait pemilu.

Perubahan konstitusi bisa dilakukan asalkan sebagian besar partai setuju. Sesuai Pasal 37 UUD 1945, usul perubahan pasal di UUD dapat diagendakan di sidang Majelis Perwakilan Rakyat apabila diajukan oleh sepertiga jumlah anggota MPR. Sidangnya hanya cukup dihadiri oleh dua pertiga anggota. Sedangkan keputusannya hanya cukup disetujui oleh 50 persen plus satu anggota MPR.




Sumber detikX di PKB mengatakan, saat ini Cak Imin dan sejumlah kader PKB pun sudah bergerak melakukan pendekatan kepada para anggota DPR untuk mengegolkan wacana penundaan pemilu. Empat anggota DPR dari Partai Gerindra, PPP, Demokrat, dan NasDem yang detikX konfirmasi membenarkan bahwa sudah ada beberapa orang yang melobi mereka untuk membawa wacana penundaan pemilu ke sidang MPR. Namun mereka tidak menyebut dari partai mana orang yang dimaksud.

Selain PKB, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga sudah bergerak untuk menyampaikan usulan penundaan pemilu. Secara terang-terangan, Airlangga menemui Ketua Umum NasDem Surya Paloh pada Kamis, 10 Maret lalu. Keduanya mengaku sempat mendiskusikan wacana penundaan pemilu. “Terus terang saja kami mendiskusikan hal itu,” kata Surya Paloh di Kantor DPP NasDem, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Maret 2022.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang sempat diisukan menjadi otak dari wacana ini, sudah secara terbuka menjelaskan ide penundaan pemilu. Di siniar kanal YouTube Deddy Corbuzier, Luhut menyampaikan wacana penundaan pemilu ini berasal dari aspirasi masyarakat. Dia mengklaim pemilih Partai Demokrat, Gerindra, dan PDI Perjuangan mendukung usulan Pemilu 2024 ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden. Luhut mengklaim landasan opininya tersebut berasal dari big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial.

Sembari memuji Jokowi, Luhut mengatakan, perpanjangan masa jabatan presiden selama tiga tahun akan memberikan dampak positif bagi ekonomi. “Karena lihat kinerjanya dia (Jokowi), lihat pribadinya, lihat apa yang sudah dicapai dan sekarang sedang bergerak naik ini. Lihat keadaan sekarang ini,” kata Luhut dinukil dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jumat, 14 Maret 2022.


Dua petinggi partai politik yang detikX hubungi mengaku sudah mengetahui sejak awal wacana penundaan pemilu ini memang merupakan ide yang muncul dari lingkaran Istana.


Luhut disebut sempat beberapa kali melobi para petinggi partai untuk mengegolkan usul tersebut. Seorang kader Gerindra mengatakan Luhut bahkan sempat bertemu Prabowo Subianto untuk membicarakan usulan ini. Namun pernyataan ini langsung dibantah oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco.

“Saya ingin menegaskan bahwa itu tidak benar. Karena Pak Prabowo sedang berada di luar negeri hampir 10 hari ini,” terang Dasco kepada reporter detikX pekan lalu.

Sumber yang sama mengatakan wacana penundaan pemilu bukanlah barang baru di kalangan elite. Sejak tahun lalu, isu ini telah muncul dalam beberapa diskusi anggota DPR RI. Mulanya, usul yang muncul adalah presiden tiga periode.


Namun, lantaran ide itu banyak ditentang, maka usulan berkembang menjadi penambahan masa jabatan presiden. Penundaan pemilu hanya konsekuensi dari penambahan masa jabatan.





Mantan politikus Partai Gerindra Arief Poyuono, yang pertama kali mengemukakan ide presiden tiga periode ke publik, pun membenarkan pernyataan tersebut. Arief bilang sengaja melempar wacana presiden tiga periode tahun lalu karena sudah tahu bahwa ide itu sedang digodok di lingkaran Istana. Tujuannya, kata Arief, agar para elite dan masyarakat waspada untuk mengantisipasi jika kelak wacana itu muncul.

Arief mengatakan informan dia di Istana memberi tahunya bahwa para penguasa membutuhkan penambahan masa jabatan untuk mengamankan kepentingan mereka setelah 2024. Penguasa, kata Arief, butuh waktu untuk mencari calon presiden dan parpol yang bisa diajak bersepakat untuk tidak mengorek-orek borok pemerintahan Jokowi jika kelak tidak lagi menjabat.

“Sepengetahuan saya, sampai sekarang ini belum ada tokoh-tokoh yang punya potensi jadi capres ataupun parpol yang bisa memberikan jaminan kepada Jokowi dan kroninya,” kata Arief melalui sambungan telepon kepada reporter detikX pekan lalu.


Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon turut memberi pernyataan senada. Effendi mengatakan wacana penundaan pemilu sebetulnya bukan datang dari parpol. Ide itu datang dari pihak yang paling punya kepentingan, yakni penguasa.


“Tapi saya nggak sebut nama, ya,” pungkas Effendi kepada reporter detikX pekan lalu.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini membantah tudingan yang mengaitkan pemerintah dengan usul penambahan masa jabatan presiden. Dia bilang, pemerintah tidak pernah memobilisasi para elite untuk mendeklarasikan dukungan terhadap penundaan pemilu ataupun penambahan masa jabatan.

“Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elite-elite partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu,” tegas Faldo saat berbincang dengan reporter detikX, Rabu, 9 Maret 2022 lalu.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi turut membantah tudingan yang mengaitkan Luhut Binsar Pandjaitan dengan wacana penundaan pemilu. Dihubungi reporter detikX untuk bertanya pertemuan dengan Prabowo, dan tudingan yang menyebut Luhut sebagai otak dari wacana penambahan masa jabatan ini, Jodi hanya menjawab singkat. “Tidak ada,” pungkas Jodi.


Detik.com


Persekongkolan untuk mengganti UUD