Perjanjian Minsk adalah upaya untuk mengamankan gencatan senjata antara pasukan Pemerintah Ukraina dan separatis yang didukung Rusia di timur Ukraina. Perjanjian yang juga dikenal sebagai Kesepakatan Minsk itu dinamai sesuai nama ibu kota Belarus, Minsk, tempat ditandatanganinya pada 2014 dan 2015. Kesepakatan yang ditandatangani pada 2014 disebut sebagai Perjanjian Minsk I, dan yang 2015 adalah Perjanjian Minsk II.

Perjanjian Minsk I dan II juga menyusun tata cara pemilu di wilayah pendudukan di Luhansk dan Donetsk, serta rencana mengintegrasikan dua wilayah itu ke Ukraina. Namun, dikutip dari Sky News pada Senin (14/2/2022), interpretasi perjanjian oleh Kiev dan Moskwa pada dasarnya berbeda.

Pemerintah Ukraina memandang Perjanjian Minsk sebagai sarana untuk menyatukan kembali Ukraina dan sepenuhnya memulihkan kedaulatan Ukraina, meskipun dengan kekuasaan tertentu yang diberikan kepada Luhansk dan Donetsk. Sebaliknya, Rusia meyakini bahwa Perjanjian Minsk memberikan status khusus kepada Luhansk dan Donetsk sebelum dipersatukan kembali dengan Ukraina. Itu akan memastikan Rusia mempertahankan pengaruhnya atas negara itu dan Ukraina tidak akan pernah bisa benar-benar berdaulat.


Poin utama dalam Perjanjian Minsk

Ada 13 poin terbaru dari Perjanjian Minsk II yang ditandatangani pada 2015. Sebanyak sembilan dari 13 poin tersebut mencakup manajemen konflik aktual di wilayah pendudukan seperti gencatan senjata, penarikan senjata berat, amnesti bagi yang terlibat dalam pertempuran, pertukaran sandera dan tahanan, serta penarikan semua formasi bersenjata asing, peralatan militer, juga tentara bayaran dari Ukraina.

Poin itu akan mencakup apa yang dikatakan pejabat Ukraina sebagai personel militer swasta dan reguler Rusia. Gencatan senjata sudah ada tetapi dilanggar hampir setiap hari, dengan tembakan dari pihak separatis ke arah pasukan Ukraina yang berbasis di sepanjang garis kontak yang memisahkan kedua belah pihak.

Adapun empat poin lainnya dari Kesepakatan Minsk II membahas politik, termasuk dialog tentang pemilihan lokal, undang-undang sementara untuk memberikan status khusus kepada Luhansk dan Donetsk, serta pembentukan kembali kontrol penuh atas perbatasan Ukraina-Rusia oleh Pemerintah Ukraina.


Masalah di Perjanjian Minsk

Masalah inti di Perjanjian Minsk adalah interpretasi kedaulatan Ukraina yang tidak dapat didamaikan, menurut Duncan Allan, mantan diplomat Inggris dan rekan sejawat di Russia and Eurasia Programme Chatham House.

Ukraina percaya negara mereka sepenuhnya berdaulat, tetapi Rusia ingin kedaulatan tersebut dibatasi dengan menggunakan pengaruhnya atas dua wilayah yang saat ini diduduki, untuk mempngaruhi pengambilan keputusan Ukraina yang lebih luas melalui status khusus yang akan mereka berikan.

"Ini selalu menjadi bahaya dari perjanjian Minsk II," kata Allan dikutip dari Sky News.

“Itu berlanjut di status khusus. Rusia menuntut otoritas Ukraina memberikan otonomi atau status sosial yang sangat jauh ke Donbass wilayah yang diduduki, kemudian akan secara resmi dimasukkan kembali ke Ukraina secara konstitusional, tetapi sebenarnya akan menjadi kuda Trojan dalam sistem politik Ukraina dan dikendalikan oleh Rusia, yang karenanya akan mampu mengendalikan Ukraina dari dalam," terangnya.

Perancis dan Jerman memainkan peran kunci dalam menengahi Perjanjian Minsk dengan Rusia dan Ukraina melalui pengelompokan yang disebut Format Normandia atau Normandy Format. Format Normandia menyediakan mekanisme bagi keempat negara tersebut untuk duduk bersama dan berdiskusi, taktik yang membantu mengurangi kesalahpahaman dan membangun hubungan.

Namun, setelah hampir delapan tahun mencoba baik di Perjanjian Minsk maupun Format Normandia, belum juga ada kemajuan signifikan.


Sumber : https://internasional.kompas.com/rea...page=all#page2