Habib Syakur Sayangkan Pemkot soal Malang Halal City


Banner Malang Tolerant City Not Halal City yang sempat terpasang di Alun-alun Tugu Balai Kota Malang.

MALANG, HOLOPIS.COM – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid menyayangkan sikap Wali Kota Malang Setiaji yang akan membangun konsep Malang Halal City. Apalagi konsep Malang Halang City ini disampaikan sang Wali Kota di acara pelantikan pengurus KAHMI Kota Malang akhir bulan Januari 2022.

“Walikota MoU dengan KAHMI, saya duga ini mau menarik ke perda syariat Islam,” kata Habib Syakur kepada Holopis, (18/2).

Ia pun menganggap wajar banyak masyarakat Kota Malang yang protes, karena selama ini Malang adalah salah satu kota yang sangat toleran, sehingga aneh jika Wali Kota Malang justru membuat konsep Malang Halal City.

Secara tegas, Habib Syakur sama sekali tidak mempermasalahkan label Halal, akan tetapi ruang lingkup kebijakannya harus tepat sasaran. Apalagi Malang juga merupakan Kota yang sangat plurar, sehingga sebuah regulasi harus bisa mengakomodir semua kelompok.

“Kalau wisata halal sih nggak masalah, tapi kalau Malang Halal City ini masalah besar,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa dirinya bersama dengan tokoh lintas agama di Kota Malang yang tergabung di dalam Forum Komunikasi Rakyat Malang (FOKAMORA) melayangkan somasi kepada Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Malang. Setidaknya, mereka ingin mendapatkan penjelasan yang utuh dan kuat atas konsep yang dianggapnya tidak tepat diterapkan di Kota Malang.

“Walikota nggak mau dialog. Disomasi kami nggak direspon, tapi semoga karena belum sampai ke tangan beliau saja. Tapi kami sudah layangkan juga kepada Ketua DPRD,” jelasnya.

Ia khawatir dengan konsep Malang Halal City yang radius kebijakannya seluruh Kota Malang justru akan menghambat Kota Malang sendiri, apalagi kata Habib Syakur, Malang akan menjadi lokasi visit year di tahun 2023.

Untuk itu, Habib Syakur mendesak kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian untuk memanggil Wali Kota Malang Sutiaji dalam konteks pemaksaan kehendak terkait Malang Halal City.

“Malang 2023 itu kan visit year. Kasihan orang asing yang berkunjung ke Malang nggak bisa leluasa. Saya minta walikota diperiksa Mendagri, karena dasar arogansi,” tuturnya.

Pedagang chiness food kena imbas

Lebih lanjut, Habib Syakur pun menyampaikan bahwa atas sikap protes yang keras pihaknya itu, ia menyampaikan bahwa ada salah satu pengusaha restoran non halal mengeluh kepadanya. Di mana ada sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Malang yang mencopot label babi yang terpasang di tokonya.

“Ada pedagang makanan mengandung babi yang ada di Pertokoan Kayutangan. Ia menyampaikan bahwa beberapa anggota Satpol PP mencopot label babi di lampion, alasannya karena di malang nggak boleh menjual babi. Kasihan mereka, toh mereka juga sudah membayar pajak,” papar Habib Syakur.

Baginya, dengan adanya label babi tersebut, justru akan memudahkan masyarakat untuk mengetahui apakah restoran tersebut halal untuk umat Islam atau tidak.

Lebih lanjut, Habib Syakur menyayangkan sikap Ketua DPRD Kota Malang dan Walikota Kota Malang terkait dengan adanya protes dari banyak kalangan terhadap wacana program Malang Halal City tersebut.

“Ketua DPRD Kota Malang tidak memiliki sikap yang tegas dalam mererspon aduan masyarakat, terbukti penolakan kami selaku warga malang atas Halal City melalui Ketua DPRD Kota Malang, tidak mendapatkan tindaklanjut dari DPRD Kota Malang secara kelembagaan,” terangnya.

“Kami protes karena ternyata program itu memang ada di RPJMD (rancangan pembangunan jangka menengan daerah),” imbuhnya.

Oleh karena itu pula, Habib Syakur menyampaikan mosi tidak percaya kepada keduanya. “Menyatakan Mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kota Malang, atas diabaikannya aduan masyarakat perihal pernyataan ajakan mewujudkan halal city Kota Malang,” pungkasnya.

Sumber: https://holopis.com/read/news/ragam/...al-city/?amp=1


Wacana Halal City yang tengah menjadi perbincangan hangat beberapa hari terakhir, padahal kasus Covid-19 di Malang sedang marak sekali.

Halal City sejatinya merupakan sebuah gagasan pengembangan aspek pariwisata di Kota Malang yang digagas tahun 2018 pada serangkaian The Future of Malang. Gagasan ini membahas potensial ekonomi Malang yang memiliki potenai berupa pesatnya ekonomi kreatif yang ada (Suryamalang.com,1/4/19).

Memang..., Halal City bisa menjadi salah satu konsep yang dinilai mampu meningkatkan value kota Malang dalam bidang pariwisata, mengingat hasil survey dunia juga menunjukkan bahwa wisatawan muslim dunia tengah tumbuh. Sehingga seyogyanya tidak heran jika penilik ekonomi melihat ini adalah peluang bisnis yang besar.

Terlepas dari pro-kontra keberadaan Halal City dari aspek ekonomi. Narasi yang mucul ke public justru tidak berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi justru toleransi.

Berbagai kalangan justru meyoroti adanya wacana Halal City adalah bentuk ancaman bagi kebhinekaan serta dinilai tidak toleran dengan agama lain. Alasan ini tumbuh dari prasangka bahwa Halal City hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja, dalam hal ini adalah rakyat Malang yang mencintai syariat Islam. Bahkan kelompok masyarakat tertentu hingga melakukan somasi kepada wali kota Malang (bacamalang.com, 17/02/22).

Alangkah baiknya wacana Halal City ditunda dulu, mengingat masih maraknya islamophobia.