BPN: Pengerahan Polisi ke Desa Wadas Atas Permintaan Warga yang Setuju

Beranda
Komunitas
News
Berita dan Politik
BPN: Pengerahan Polisi ke Desa Wadas Atas Permintaan Warga yang Setuju

KangPri

10-02-2022 04:25

BPN: Pengerahan Polisi ke Desa Wadas Atas Permintaan Warga yang Setuju

Quote:

[QUOTE]
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebut pengerahan polisi ke Desa Wadas dilakukan atas permintaan warga yang menyetujui pembangunan Bendungan Bener.

Staf Khusus Menteri ATR/ Kepala BPN Bidang Kelembagaan Teuku Taufiqulhadi mengatakan tak semua warga Desa Wadas menolak Bendungan Bener. Dia menyebut warga yang setuju pun mendukung pengukuran lahan pada Selasa (8/2).

"Kantah (Kantor Tanah) Purworejo, Balai Besar Wilayah Sungai PUPR, dan warga yang setuju melalui LBH Nyi Ageng Serang meminta bantuan pengamanan pengukuran ke kepolisian," kata Taufiqulhadi lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/2).

Dia berkata usulan tersebut pun dibahas dalam rapat di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Setelah itu, pemerintah memutuskan untuk melakukan pengukuran lahan di Desa Wadas dengan pendampingan polisi.

"Negara pasti akan melindungi warganya agar tidak dirugikan," tutur Taufiqulhadi.

Sebelumnya, pemerintah mengerahkan ribuan polisi ke Desa Wadas, Selasa (8/2). Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut pengerahan aparat dilakukan untuk mendampingi pengukuran lahan Bendungan Bener.

Pada saat pengukuran berlangsung, aparat kepolisian melakukan kekerasan kepada warga Wadas. Polisi mempersekusi warga yang menolak pembangunan Bendungan Bener.

Sebanyak 64 orang warga, termasuk anak-anak dan lansia, ditangkap polisi dalam kejadian itu. Mereka baru dibebaskan pada Rabu (9/2) setelah desakan publik.

Bendungan Bener adalah salah satu program strategis nasional (PSN) yang telah direncanakan sejak 2013. Pembangunan bendungan itu sedang dalam sengketa di Mahkamah Agung karena penolakan warga Desa Wadas.

Iink

ea ea ea

Nembak itu BPN duIu baru Gubernur
Ternyata oh ternyata

Diubah oleh KangPri 10-02-2022 04:54

sorken dan 10 lainnya memberi reputasi

1.9K

Kutip

Balasan

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Tampilkan semua post

Go.Mi.Nam

10-02-2022 06:30

#14

Jadi kalo sudah dikasih nama "Proyek Strategis Nasional" apapun itu, pokoknya namanya itu, maka pemerintah berhak memaksa mengambil alih tanah warga, menggusur warga, pemilik proyek akan kebal hukum. Aparat pun diizinkan anarkis.

Kutip

Balas

Tutup