Jakarta, CNBC Indonesia - Media asing mulai menyoroti keputusan Indonesia yang memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Berita ini dikabarkan sebagian besar kantor berita internasional.

Dari Eropa, media Inggris The Guardians misalnya menyebut pemindahan ini dilakukan karena Jakarta sudah terancam tenggelam. "Dan (Jakarta) merupakan salah satu kota di dunia yang paling cepat tenggelam akibat pengambilan air tanah yang berlebihan," kutipan media Inggris itu dilansir Rabu (19/1/2022).

Hal sama juga diberitakan media Inggris lainnya, Reuters, dalam artikel berjudul "Indonesia Passes Law to Relocate Capital to Borneo Jungle". Disebut bagaimana parlemen setuju memindahkan ibu kota RI Jakarta ke lokasi jauh di dalam hutan Kalimantan.

Dari Amerika Serikat (AS), CNN International menyoroti nama ibu kota baru Nusantara, yang diambil dari nama 'kepulauan'. Media yang bermarkas di Atlanta itu menyebutkan pemindahan ini adalah pemerataan ekonomi.

"Pemindahan ibu kota ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan, keunggulan daerah, dan kesejahteraan. Dengan visi lahirnya pusat gravitasi ekonomi baru di tengah nusantara," tulisnya mengutip Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa.

Angle yang berbeda justru diambil media Asia, South China Morning Post (SCMP). Kantor berita yang berpusat di Hong Kong itu melontarkan kritik soal nama Nusantara yang dipilih Presiden Joko Widodo dimana mereka menyebut bahwa makna Nusantara juga berarti wilayah kepulauan yang ada di sekitar RI.

"Jadi ibu kota Indonesia di masa depan akan disebut 'Nusantara', nama yang sama dengan wilayah bersejarah yang mencakup sebagian besar maritim Asia Tenggara. Di negara yang penduduknya sangat berbakat dengan kreativitas, satu-satunya orang yang tidak memiliki kreativitas adalah birokrat pemerintah," tulis media itu mengutip pengguna Twitter James Louie.

RUU pemindahan ibukota sendiri baru-baru ini disahkan DPR menjadi UU. Nantinya seluruh kegiatan pemerintah pusat akan dialihkan ke IKN mulai 2024 mendatang.

IKN sebenarnya bukan barang baru. Wacana ini diseriuskan oleh Presiden Jokowi ketika 2019 silam, dalam sidang tahunan DPR/MPR. Jokowi menyampaikan ibu kota akan pindah ke Kalimantan Timur (Kaltim) dengan segenap alasan yang dirasa olehnya mendesak.

Periodenya cukup panjang. Selain karena pembahasannya yang sangat kompleks, pada 2020 Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 sehingga seluruh perhatian tak bisa dialihkan dari wabah.

Sementara itu, mengutip Detik, ibu kota baru ini sendiri akan dipimpin oleh sebuah badan otorita yang dikepalai oleh seorang kepala otorita yang posisinya setara menteri. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustofa usai Rapat Panja RUU IKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, awal pekan ini.

"Pihak yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus itu namanya otorita yang dipimpin Kepala Otorita," katanya.

Ada sejumlah nama yang pernah disinggung sebagai Kepala Otorita. Antara lain, Mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro, mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana, dan Mantan Bupati Banyuwangi yang sekarang menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Azwar Anas, dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...ra-hingga-ahok

Semoga lancar pindahannya