Jakarta - Ada yang tidak biasa dalam sambutan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara Pembukaan Kongres Ekonomi Umat Islam Ke-II. Jokowi memilih tidak membacakan teks pidato karena pernyataan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas.

Dalam acara itu Anwar Abbas mendapatkan kesempatan lebih awal menyampaikan pidatonya. Dia melontarkan beberapa kritik yang membuat Jokowi memilih untuk menjawabnya langsung daripada menyampaikan pidato yang telah disiapkan.

"Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya, tapi saya setelah mendengar tadi Dr. Buya Anwar Abbas menyampaikan itu, saya nggak jadi juga pegang ini. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Buya Anwar Abaas akan lebih baik menurut saya dalam forum yang sangat baik ini," ucap Jokowi disiarkan dari kanal YouTube Official TVMUI, Jumat (10/12/2021).

Lalu apa pernyataan Anwar Abbas hingga membuat Jokowi enggan membacakan pidatonya?

Dalam sambutannya, Anwar Abbas melontarkan kritik bahwa diakuinya pemerintah sudah berhasil menyejahterakan rakyatnya. Namun dia mengkaitkan itu dengan dunia usaha, menurutnya yang disejahterakan hanya mereka yang ada di kelompok usaha besar, menengah, dan kecil.

"Sementara mereka-mereka yang berada di level usaha mikro dan ultramikro, itu tampak oleh kita belum begitu terjamah, terutama oleh dunia perbankan, sehingga akibatnya kesenjangan ekonomi dan sosial di tengah-tengah masyarakat tampak semakin terjal," tuturnya.

Anwar Abbas mengakui memang indeks ketimpangan atau gini ratio di era Jokowi memang turun. Dari 0,41 sebelum Jokowi menjabat, kini sudah berada di posisi 0,39.

Namun dia melontarkan kritik, bahkan ketimpangan di bidang pertanahan masih sangat dalam jurangnya. Dia menyebut saat ini 1% penduduk Indonesia menguasai 59% lahan yang ada di Indonesia.

"Cuma dalam bidang pertanahan, indeks gini kita sangat memprihatinkan itu 0,59. Artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya sekitar 99% itu hanya menguasai 41% lahan yang ada di negeri ini," tuturnya.

Jokowi pun menjawab pernyataan tersebut. Baca di halaman berikutnya.
Jokowi menegaskan, apa yang terjadi dalam gini ratio di bilang pertanahan di Indonesia adalah bukan kehendaknya.

"Pertama yang berkaitan dengan lahan dengan tanah, penguasaan lahan, penguasaan tanah, apa yang disampaikan Buya betul. Tapi bukan saya yang membagi, harus saya jawab," tegasnya.

Jokowi juga menekankan bahwa pemerintah saat ini juga tengah melakukan reformasi agraria. Pemerintah akan menyisir lahan-lahan konsesi yang diberikan kepada segelintir orang baik dalam bentuk HGU maupun HGB, namun ditelantarkan.

"Mungkin insyaallah bulan ini akan saya mulai atau mungkin bulan depan untuk saya cabut satu per satu yang di telantarkan. Karena banyak sekali. Konsesinya diberikan sudah lebih 20 tahun lebih 30 tahun tapi tidak diapa-apakan. Sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain," tuturnya.

Lalu dia juga menjawab terkait pernyataan pelaku usaha ultra mikro yang tidak tersentuh pembiayaan dari lembaga keuangan. Dia menjawab bahwa saat ini pemerintah sudah menjalankan program pembiayaan ultra mikro melalui PNM Mekaar.

"Memang banyak yang nggak tahu, tapi nanti bulan Januari, Februari kalau boleh saya ajak nanti dari MUI dipimpin juga Pak Buya Anwar Abbas. Nggak apa-apa entah 5 orang, entah 10 orang. Akan saya ajak apa yang sudah kita bangun yang namanya Mekaar, PNM," tuturnya.

Jokowi menjelaskan, 2015 program itu hanya bisa menyalurkan kepada 500 ribu pelaku usaha ultra mikro dengan pinjaman paling besar Rp 5 juta. Namun sekarang jumlah nasabahnya sudah mencapai 9,8 juta.

"Grameen Bank totalnya hanya 6,5 juta dia mendapatkan nobel. Ini kita sudah 9,8 juta tapi nggak dapat nobel. Akan saya tunjukkan bagaimana PNM Mekaar ini bekerja. Yang kecil-kecil dikelompokkan, kemudian gandeng renteng, kalau satu nggak bisa mengangsur, siapa yang membantu. Sistem ini sudah berkembang," terangnya.

Jokowi yakin pada 2024 penyaluran pembiayaan ultra mikro lewat PNM Mekaar bisa mencapai target 20 juta nasabah. Meskipun dia mengakui, itupun masih kurang besar karena total jumlah pelaku usaha ultra mikro di RI mencapai 64 juta.

https://finance.detik.com/berita-eko...ca-teks-pidato

Dan anwar abbas langsung "d tampol" ma jokowi..

Harusnya jokowi singgung masalah pencabulan d pesantren oleh ulama d depan MUI..