Setara Institute: Penangkapan Tersangka Teror Mesti buat MUI Berbenah

CNN Indonesia
Jumat, 19 Nov 2021 02:54 WIB

Ketua Setara Institute, Hendardi. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Jakarta, CNN Indonesia -- Setara Institute menilai penangkapan Ahmad Zain An-Najah oleh Densus 88 Antiteror Polri harus dijadikan momentum pembenahan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan penangkapan Ahmad Zain An-Najah yang merupakan anggota Komisi Fatwa MUI menjadi gambaran bahwa jaringan radikalisme dan terorisme di Indonesia telah menyusup secara sistemik ke berbagai institusi sosial, termasuk institusi keagamaan.

Menurutnya, momentum penangkapan tersebut seharusnya cukup menjadi alasan bagi MUI untuk melakukan pembenahan secara besar-besaran. Hal tersebut perlu dilakukan agar nantinya seluruh pengurus MUI dapat dipastikan tidak terafiliasi dengan jaringan terorisme.

"Penangkapan An-Najah harus menjadi momentum koreksi serius bagi MUI untuk melakukan upaya-upaya ekstra, memastikan kelembagaan MUI tidak menjadi instrumen promosi intoleransi. Bukan hanya MUI di tingkat Pusat, MUI di berbagai tingkatan juga mesti berbenah," jelasnya melalui keterangan tertulis, Kamis (18/11).

Hendardi menilai, MUI telah kecolongan dengan menerima dan menempatkan Ahmad Zain sebagai Anggota Komisi Fatwa MUI. Apalagi tugas komisi tersebut juga bersinggungan dengan pelbagai aliran dan pandangan keagamaan.

Dirinya khawatir, kehadiran sosok seperti Ahmad Zain di tubuh MUI justru hanya akan melegitimasi praktik intoleransi, diskriminasi dan persekusi terhadap warga negara dan kelompok-kelompok keagamaan tertentu.

"Sekalipun dalam perspektif MUI fatwa-fatwa tersebut bagian dari tugas dakwah, tetapi MUI tidak pernah menghitung secara saksama risiko dan dampak yang ditimbulkan dari fatwa terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan," ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya juga mengapresiasi langkah kepolisian yang tidak membiarkan terduga teroris berlindung di balik nama besar institusi keagamaan di Indonesia. Menurutnya, sepanjang bukti permulaan telah cukup, maka tindakan penegakan hukum atas tindakan terorisme sahih untuk dilakukan.

Dia mendorong agar Densus 88 Antiteror Polri agar tetap mengedepankan prinsip due process of law, sehingga upaya pemberantasan terorisme tidak dianggap sebagai tindakan politik negara melemahkan kelompok-kelompok tertentu.

"Setara Institute terus mengingatkan bahwa terorisme adalah puncak dari intoleransi. Karena itu terhadap segala bibit intoleransi, negara dan elemen masyarakat harus terus melakukan intervensi dengan berbagai resep yang proporsional," kata dia.

(tfq/ain)

Sumber:
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...i-berbenah/amp

Berbenahlah dengan baik, terima saran dan kritik, ketimbang bubrah.