- Beranda
- Komunitas
- Entertainment
- The Lounge
Resmi, Leasing Bisa Sita Barang Tanpa Proses Pengadilan
TS
arhaab
Resmi, Leasing Bisa Sita Barang Tanpa Proses Pengadilan
Petugas keamanan melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (23/5/2019). (Sumber: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Jakarta, CNN Indonesia --
Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) atau perusahaan pembiayaan, dulu dikenal leasing, bisa menyita barang kredit dari debitur tanpa putusan Pengadilan Negeri. Pasalnya, eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan bukan mandatory atau tidak bersifat wajib.
Ketua APPI Suwandi Wiratno mengatakan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri (PN) hanya alternatif.
Aturan tersebut tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PUU-XIX/2021. Tepatnya, pada halaman 83 paragraf 3.14.3.
"Putusan MK terbaru ini akhirnya mempertegas bahwa proses untuk mendapatkan putusan pengadilan bukanlah wajib, akan tetapi merupakan alternatif," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/9).
Mengutip putusan MK, pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia dapat dilakukan melalui pengadilan, secara sukarela. Apabila tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur, maka bisa dilakukan lewat PN.
"Pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif," tulis MK dalam putusan tersebut.
Sementara, bagi debitur yang mengakui ada wanprestasi, maka ia bisa menyerahkan sendiri objek jaminan fidusia kepada kreditur. Selain itu, eksekusi juga bisa dilakukan langsung oleh kreditur jika debitur mengakui ada wanprestasi.
"Terhadap debitur yang telah mengakui ada wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri," jelas MK.
Mengutip rilis resmi MK, keputusan MK ini merupakan putusan terbaru atas gugatan yang diajukan oleh Joshua Michael Djami yang mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 15 Ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
"Pegawai perusahaan pembiayaan dengan jabatan kolektor internal dengan sertifikasi profesi di bidang penagihan meminta kejelasan terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia. Permohonan uji materi tersebut merupakan buntut putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2-2019," kata MK.
Pada putusan MK 2019 lalu, terdapat beberapa tafsiran berbeda soal eksekusi jaminan fidusia. Ada pihak yang menilai eksekusi bisa dilakukan di luar pengadilan, tetapi ada sejumlah pihak yang mengklaim bahwa eksekusi harus dilakukan lewat pengadilan.
"Dengan putusan (terbaru) MK nomor 2/PUU-XIX/2021 halaman 83 paragraf 3.14.3 dengan jelas dikatakan bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya alternatif dan bukan kewajiban," jelas MK.
(sumur)
JAKARTA, KOMPAS.TV- Industri pembiayaan (leasing) kini mendapat kepastian bisa langsung menyita barang yang kreditnya bermasalah. Hal ini merujuk putusan Mahkamah Konsititusi (MK) 31 Agustus lalu, yang menyatakan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya sebuah alternatif.
Sehingga, jika di awal kreditur dan debitur sepakat dengan penyitaan jika ada masalah, proses eksekusi tak perlu lagi dilakukan melalui pengadilan.
"Diharapkan multitafsir eksekusi jaminan fidusia kini menjadi jelas dan eksekusi melalui putusan pengadilan hanya alternatif atau pilihan bagi penerima fidusia," kata Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno, dikutip dari Kontan(06/09/2021).
Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyebutkan, bagi debitur yang mengakui ada wanprestasi, maka ia bisa menyerahkan sendiri objek jaminan fidusia kepada kreditur. Eksekusi juga bisa dilakukan langsung oleh kreditur jika debitur mengakui ada wanprestasi.
Putusan MK ini berawal dari gugatan Joshua Michael Djami, yang mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 15 Ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Joshua merupakan karyawan di perusahaan pembiayaan dengan jabatan kolektor internal. Ia meminta kejelasan terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia.
"Pegawai perusahaan pembiayaan dengan jabatan kolektor internal dengan sertifikasi profesi di bidang penagihan meminta kejelasan terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia. Permohonan uji materi tersebut merupakan buntut putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2-2019," begitu bunyi putusan MK.
Pada putusan MK 2019 itu, ada sejumlah tafsiran berbeda soal eksekusi jaminan fidusia. Ada yang menyebut eksekusi bisa dilakukan di luar pengadilan. Tetapi da sejumlah pihak yang mengklaim eksekusi harus dilakukan lewat pengadilan.
(sumur)
Anggadaz dan 27 lainnya memberi reputasi
26
15.2K
224
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Tampilkan semua post
Rico_99
#14
Dibaca Juga kalimatnya baik-baik...
... Jika DEBITUR mengakui Wanprestasi
Artinya diri sendiri secara sadar mengakui bahwa dirinya sudah Wanprestasi. Selama yg bersangkutan tidak menyatakan mengakui Wanprestasi, Jelas gak akan bisa.
Yang terjadi sekarang ini kan Leasing alias Perusahaan Pembiayaan sewenang-wenang seenaknya sendiri bikin peraturan.
Kaya dia yg punya negara. Yang mengajukan Uji Materi kan org dia-dia Juga.
Justru pasal diatas semakin menegaskan fungsi Pengadilan dalam menengahi masalah Perdata ini.
Tapi dibuat seolah-olah Leasing "sah" menyita barang Jaminan seenak udelnya sendiri.
Ingat ini Jaman Pandemi banyak Kredit Macet. Mereka mengajukan Uji materi untuk memuluskan Jalan menarik semua barang Jaminan tanpa dihalangi seolah-olah mereka didukung oleh Undang-Undang.
Dari awal Leasing akan selalu Licik, sampai kapanpun akan tetap Licik. Mereka itu udah seperti kartel, layaknya mafia. Kalau dibilang mafia perbankan nanti banyak yg gak terima 😁
Leasing itu bukan Pegadaian yg menyelesaikan masalah tanpa masalah. Justru mereka itu Menambah Masalah dgn Masalah baru lagi 😁
Udah saatnya masyarakat disadarkan bahwa membeli barang secara kredit itu sebetulnya merugikan bukan seperti slogan kartel leasing selama ini dgn iming-iming mempermudah, bunga ringan, Dp ringan dsb... apalagi barang yg sifatnya konsumtif & depresiasi tinggi.
Justru konsumen dijerat Jebakan betmen dengan berbagai macam bunga ini & itu. Dari awal, Kartel Leasing udah menyiapkan banyak jebakan Betmen untuk si debitur. Makanya posisi debitur selalu lemah & kaLah.
Kalau sudah terlanjur, Lunasi. Jangan pernah berurusan dgn Kartel Leasing lagi. Kalau belum, pikirkan lagi 4-5x dampaknya kedepan. Toh beli skrg dengan nanti gak ada bedanya. Barangnya tetap itu Juga.
Ingat, Leasing selalu merayu calon debitur dgn memainkan perasaan mereka, nafsu mereka. Hawa nafsu dipancing untuk memiliki barang tertentu saat ini juga dgn berbagai macam dalih yg sebetulnya tidak dibeli pun tidak apa-apa.
JANGAN mw terjebak & dibodohi kartel leasing
... Jika DEBITUR mengakui Wanprestasi
Artinya diri sendiri secara sadar mengakui bahwa dirinya sudah Wanprestasi. Selama yg bersangkutan tidak menyatakan mengakui Wanprestasi, Jelas gak akan bisa.
Yang terjadi sekarang ini kan Leasing alias Perusahaan Pembiayaan sewenang-wenang seenaknya sendiri bikin peraturan.
Kaya dia yg punya negara. Yang mengajukan Uji Materi kan org dia-dia Juga.
Justru pasal diatas semakin menegaskan fungsi Pengadilan dalam menengahi masalah Perdata ini.
Tapi dibuat seolah-olah Leasing "sah" menyita barang Jaminan seenak udelnya sendiri.
Ingat ini Jaman Pandemi banyak Kredit Macet. Mereka mengajukan Uji materi untuk memuluskan Jalan menarik semua barang Jaminan tanpa dihalangi seolah-olah mereka didukung oleh Undang-Undang.
Dari awal Leasing akan selalu Licik, sampai kapanpun akan tetap Licik. Mereka itu udah seperti kartel, layaknya mafia. Kalau dibilang mafia perbankan nanti banyak yg gak terima 😁
Leasing itu bukan Pegadaian yg menyelesaikan masalah tanpa masalah. Justru mereka itu Menambah Masalah dgn Masalah baru lagi 😁
Udah saatnya masyarakat disadarkan bahwa membeli barang secara kredit itu sebetulnya merugikan bukan seperti slogan kartel leasing selama ini dgn iming-iming mempermudah, bunga ringan, Dp ringan dsb... apalagi barang yg sifatnya konsumtif & depresiasi tinggi.
Justru konsumen dijerat Jebakan betmen dengan berbagai macam bunga ini & itu. Dari awal, Kartel Leasing udah menyiapkan banyak jebakan Betmen untuk si debitur. Makanya posisi debitur selalu lemah & kaLah.
Kalau sudah terlanjur, Lunasi. Jangan pernah berurusan dgn Kartel Leasing lagi. Kalau belum, pikirkan lagi 4-5x dampaknya kedepan. Toh beli skrg dengan nanti gak ada bedanya. Barangnya tetap itu Juga.
Ingat, Leasing selalu merayu calon debitur dgn memainkan perasaan mereka, nafsu mereka. Hawa nafsu dipancing untuk memiliki barang tertentu saat ini juga dgn berbagai macam dalih yg sebetulnya tidak dibeli pun tidak apa-apa.
JANGAN mw terjebak & dibodohi kartel leasing
Diubah oleh Rico_99 12-09-2021 08:00
EriksaRizkiM dan 19 lainnya memberi reputasi
20
Tutup