- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Ramai soal Rp 11.000 Triliun di Medsos hingga Kemenkominfo Angkat Bicara
TS
valkyr9
Ramai soal Rp 11.000 Triliun di Medsos hingga Kemenkominfo Angkat Bicara
JAKARTA, KOMPAS.com - Di media sosial tengah ramai diperbincangkan uang sebesar Rp 11.000 triliun yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
Jokowi diketahui pernah menyebut uang sebesar RP 11.000 triliun di acara sosialisasi tax amnesty (pengampunan pajak) di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 2016.
Dalam acara sosialisasi tersebut Jokowi mengatakan harta orang Indonesia yang tersimpan di luar negeri itu jumlahnya sangat banyak dan dari laporan yang ia terima jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 11.000 triliun.
"Data yang ada di kementerian kurang lebih Rp 11.000 triliun. Daftarnya ada di kantong saya," kata Jokowi kala itu.
Adapun program tax amnesty bertujuan memberikan pengampunan pajak kepada warga negara yang belum membayarkan pajak dari hartanya yang belum terlaporkan. Hal itu juga berlaku bagi mereka yang menyimpan hartanya di luar negeri.
Namun, dalam keriuhan di media sosial saat ini, ada narasi yang berkembang bahwa seolah pemerintahan Presiden Joko Widodo menyimpan uang sebesar Rp 11.000 triliun. Narasi tersebut diangkat oleh salah satu akun di Facebook.
"Alhamdulillah, pemerintah rupanya memiliki uang simpanannya di luar negeri Rp 11.000 triliun, mudah-mudahan ditarik untuk mengatasi wabah, bantuan sosial masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain," tulis akun tersebut.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun mengategorikan unggahan akun tersebut sebagai hoaks dan disinformasi.
"Faktanya, klaim bahwa Pemerintahan Jokowi memiliki dan menyimpan uang Rp. 11 ribu Triliun di luar negeri adalah salah," tulis Kementerian Kominfo dalam situs resminya.
Kementerian Kominfo menyatakan hal tersebut merupakan data tentang nilai aset sejumlah WNI secara perorangan atau bukan, di luar negeri.
"Jika ditelisik lebih lanjut, Presiden Jokowi memang pernah menyinggung soal Rp. 11 ribu Triliun. Ia mengklaim mengantongi data tersebut," tulis Kementerian Kominfo.
"Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo menjelaskan duduk perkara Rp 11 ribu Triliun. Ia mengatakan hal tersebut merupakan data aset yang dimiliki WNI di luar negeri," lanjut keterangan resmi Kementerian Kominfo.
https://nasional.kompas.com/read/202...-angkat-bicara
Kok isu hoax-nya bisa sama ma d sini ya?.. Satu guru satu ilmu kah??..
Quote:
Makanya belajar baca yg bener.. Kata "data" dan "daftar" itu beda dg "dana"..
Diubah oleh kaskus.infoforum 05-08-2021 03:27
viniest dan 30 lainnya memberi reputasi
29
11.5K
286
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Tampilkan semua post
poetra09
#45
Ini tolong yg bisa bantu jawab, entah relawan jokowi atau buzzer atau cebong atau kadrun
Lha masalahnya data 11.000 T itu beneran punya apa cuma NLNL, (ngibul lagi ngibul lagi) ???
Menit 5:00 sampai menit 7:00
"disitu dihitung ada 11 rb Triliun, yg disimpan di luar, di kantong saya BEDA lagi, LEBIH BANYAK, karena sumbernya berbeda"
Jadi sebenarnya total data yg harusnya dipunyai pemerintah lebih dari 11 rb Triliun, dari pidato presiden bisa kita simpulkan MINIM ada 22rb Triliun
lalu ada data dari kemenkeu
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...ncana-jilid-ii
diketahui dari Nilai harta yang diungkap sebesar Rp4.854,63 triliun. didapat pajak dari uang tebusan sebesar Rp114,02 triliun. coba bayangkan jika pemerintah bisa "memaksa" WP agar mendklarasikan semua hartannya, uang tebusan bisa mencapai 400 T. tp kenapa itu gak terjadi?? padahal toh seharusnya pemerintah sudah punya DATA nya??
Kalau sudah ada DATAnya kan tinggal jalankan peraturan yg berlaku, entah WP dikenai denda, sampai penyitaan atau dibawa ke ranah hukum/persidangan. tp nyatannya tidak ada yg terjadi, WP yg tidak mendeklarasikan hartannya, tetap nyaman2 saja.
Jadi pertanyaan paling besar, benarkah pemerintah mempunyai DATA 22rb Triliun ??
Lha masalahnya data 11.000 T itu beneran punya apa cuma NLNL, (ngibul lagi ngibul lagi) ???
Menit 5:00 sampai menit 7:00
"disitu dihitung ada 11 rb Triliun, yg disimpan di luar, di kantong saya BEDA lagi, LEBIH BANYAK, karena sumbernya berbeda"
Jadi sebenarnya total data yg harusnya dipunyai pemerintah lebih dari 11 rb Triliun, dari pidato presiden bisa kita simpulkan MINIM ada 22rb Triliun
lalu ada data dari kemenkeu
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...ncana-jilid-ii
diketahui dari Nilai harta yang diungkap sebesar Rp4.854,63 triliun. didapat pajak dari uang tebusan sebesar Rp114,02 triliun. coba bayangkan jika pemerintah bisa "memaksa" WP agar mendklarasikan semua hartannya, uang tebusan bisa mencapai 400 T. tp kenapa itu gak terjadi?? padahal toh seharusnya pemerintah sudah punya DATA nya??
Kalau sudah ada DATAnya kan tinggal jalankan peraturan yg berlaku, entah WP dikenai denda, sampai penyitaan atau dibawa ke ranah hukum/persidangan. tp nyatannya tidak ada yg terjadi, WP yg tidak mendeklarasikan hartannya, tetap nyaman2 saja.
Jadi pertanyaan paling besar, benarkah pemerintah mempunyai DATA 22rb Triliun ??
Diubah oleh poetra09 06-08-2021 02:02
lonelyboy13 dan 3 lainnya memberi reputasi
4
Tutup