JAKARTA – Mantan Dewan Pakar PKPI, Teddy Gusnaidi menyarankan agar kritik BEM UI diproses secara hukum.

Itu jika memang ditemukan ada unsur pidana dalam kritikan yang disampaikan melalui meme dan diunggah di media sosial tersebut.

Hal tersebut dilakukan supaya tidak ada lagi anggapan bahwa Presiden Jokowi antikritik.

“Kalau BEM UI dalam menyampaikan kritik ditemukan ada unsur pidananya, ya proses saja secara hukum,” tulis Teddy melalui akun Twitter pribadinya, @Teddygusnaidi sebagaimana dikutip Pojoksatu.id, Senin (28/6/2021).

Menurutnya, langkah itu akan lebih baik ketimbang Jokowi yang akan menjadi sasaran framing dan disebut antikritik.

“Jangan sampai pak @Jokowi yang dirugikan lagi, diframing beliau antikritik, padahal beliau tidak menanggapi sama sekali,” lanjutnya.

Teddy juga menyarankan, agar kritikan BEM UI yang menjuluki Presiden Jokowi ‘The King of Service’ tidak ditanggapi berlebihan.

Ia juga menyinggung soal langkah pemanggilan yang dilakukan pihak Rektorat UI.

“Pernyataan BEM UI terhadap Pak @jokowi jangan ditanggapi berlebihan, itu bagian dari kritik dan bisa diperdebatkan, jangan dibungkam oleh Rektorat,” tandasnya.

https://pojoksatu.id/news/berita-nas...us-disalahkan/