Tambang emas Sangihe jadi buah bibir setelah Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong meninggal dunia saat perjalanan udara bersama Lion Air, Rabu (9/6). (Tangkapan layar web momi.minerba.esdm.go.id).

Jakarta, CNN Indonesia --

Tambang emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara kembali menjadi buah bibir oleh banyak pihak. Isu ini kembali mencuat setelah Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontong meninggal dunia saat perjalanan pulang dari Bali menuju Manado lewat Makassar pada penerbangan Lion Air, Rabu (9/6) lalu.

Helmud dikenal sebagai sosok yang menolak tambang emas di wilayah Sangihe, Sulawesi Utara.

Sebelum meninggal, ia diketahui membuat surat permohonan pembatalan izin operasi pertambangan emas di Sangihe kepada Kementerian ESDM. Pasalnya, Ia tak ingin limbah dari pertambangan tersebut merusak kesehatan masyarakat Sangihe.

Lantas, siapa pihak di balik tambang emas di Sangihe tersebut?

Tambang emas Sangihe yang sedang menjadi pro dan kontra dikelola oleh PT Tambang Mas Sangihe (TMS). Pada April 2021 lalu, Direktur Mineral Kementerian ESDM Sugeng Mujianto mengatakan TMS menaikkan tahap kegiatan eksplorasi menjadi tahap operasi produksi pada Januari 2021.

Kegiatan produksi dilakukan setelah Kementerian ESDM mengeluarkan surat perizinan. Surat tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM nomor 163.K/MB.04/DJB/2021.

Sugeng saat itu menjelaskan izin yang dikeluarkan Kementerian ESDM melalui proses yang panjang. TMS sendiri merupakan pemegang kontrak karya (KK) generasi VI dengan pemerintah Republik Indonesia (RI) pada 1997 silam.

Lalu, KK milik TMS sudah diamandemen pada 23 Desember 2015. Sementara, Sugeng menyatakan TMS memiliki rekomendasi dari bupati terkait kesesuaian tata ruang yang diterbitkan pada 16 September 2019 lalu.

Satu bulan setelahnya atau Oktober 2019, Kementerian ESDM mengeluarkan surat persetujuan tekno-ekonomi atas dokumen studi kelayakan lewat Ditjen Minerba.

Selanjutnya, Gubernur Sulawesi Utara menerbitkan persetujuan keputusan kelayakan lingkungan pada September 2020. Lalu, keputusan Menteri ESDM agar TSM bisa menaikkan tahap kegiatannya dari eksplorasi menjadi produksi.

Sebelumnya, sebanyak 12.235 orang menandatangani petisi daring menuntut penolakan izin usaha pertambangan (IUP) TMS di Sangihe. Mereka meminta Menteri ESDM Arifin Tasrif mencabut izin perusahaan dan membatalkan izin lingkungan di lokasi tersebut.

"Kami mendesak kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan, membatalkan izin lingkungan oleh Dinas PTSP Provinsi Sulawesi Utara, dan membiarkan pulau kami tetap seperti saat ini," tulis petisi itu dikutip dari situs Change.org, dikutip Jumat (11/6).

TMS disebut mengantongi IUP dari Kementerian ESDM sebesar 42 ribu hektare (ha) di pulau yang luasnya mencapai 736 km2. Dalam petisi itu disebutkan berarti izin tambang akan menutupi setengah dari luas Kepulauan Sangihe.

Koalisi masyarakat yang menamakan diri Save Sangihe Island (SSI) mengatakan warga di Pulau Sangihe mayoritas mencari nafkah sebagai nelayan maupun berkebun umbi-umbian, kelapa, pala cengkeh dan sagu.

Jika ada aktivitas tambang, mereka khawatir kegiatan pertanian akan terganggu. Selain itu, warga juga khawatir limbah dari aktivitas tambang tersebut akan merusak perairan di sekitar pulau. Sementara, hutan dan laut di Sangihe jadi penopang hidup masyarakat sekitar.

CNNIndonesia.com mencoba menelusuri siapa pemilik dari TMS dengan mencari laman resmi perusahaan. Namun, redaksi belum menemukan laman resmi TMS via Google.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...g-emas-sangihe