1 - Pemulihan ekonomi Indonesia terhambat akibat ulah pemerintah daerah (pemda) yang menahan pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hingga Maret 2021, total dana 'ngendon' mencapai Rp 182 triliun. Ini merupakan tanggung jawab dari semua kepala daerah.
"Satu hal buat menghambat adalah realisasi APBD belanja barang jasa dan pegawai mengalami kontraksi," ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers, Rabu (5/5/2021)

"Presiden sudah ingatkan daerah realisasi anggaran ada, kalau bisa diwujudkan maka konsumsi pemerintah akan bantu pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan cukup kuat," jelasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi tanah air -0,74% secara year on year (yoy) dan -0,96% qtq. Komponen konsumsi pemerintah tumbuh 2,96% yang ditopang oleh realisasi belanja barang dan jasa pemerintah pusat.

"Kenaikan realisasi barang jasa ini semua terjadi pada semua komponen kecuali belanja perjalanan dinas, dan ini meningkat karena berkaitan dengan penanganan covid 19 baik pengadaan obat-obatan dan vaksin," terangnya.

Konsumsi rumah tangga membukukan pertumbuhan -2,23% yoy. Sementara investasi atau Penanaman Modal Tetap Bruto (PDB) masih terkontraksi 0,23% yoy.

Dalam situasi sekarang, belanja pemerintah sangat dibutuhkan untuk menggenjot kembali perekonomian. Sebab swasta maupun rumah tangga tidak beraktivitas normal. Bila pemerintah juga tidak belanja, maka aktivitas ekonomi tidak terjadi.

Pemerintah pusat telah mempercepat transfer ke daerah sejak awal pandemi karena mengetahui penerimaan asli daerah pasti ambrol. Tapi sayangnya baik Gubernur, Walikota maupun Bupati tidak meneruskan ke rakyat.

"Padahal yang namanya perputaran uang di sebuah daerah itu sangat menentukan pertumbuhan ekonomi. Jadi transfer pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank," kata Jokowi beberapa waktu lalu.


Dalam situasi sekarang, belanja pemerintah sangat dibutuhkan untuk menggenjot kembali perekonomian. Sebab swasta maupun rumah tangga tidak beraktivitas normal. Bila pemerintah juga tidak belanja, maka aktivitas ekonomi tidak terjadi.
Pemerintah pusat telah mempercepat transfer ke daerah sejak awal pandemi karena mengetahui penerimaan asli daerah pasti ambrol. Tapi sayangnya baik Gubernur, Walikota maupun Bupati tidak meneruskan ke rakyat.

"Padahal yang namanya perputaran uang di sebuah daerah itu sangat menentukan pertumbuhan ekonomi. Jadi transfer pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank," kata Jokowi beberapa waktu lalu.



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan ini adalah permasalahan klasik di daerah. Pada Oktober 2020 lalu, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sudah disalurkan sebesar Rp 697,9 triliun atau 91,4% dari pagu. Tapi belanja daerah secara keseluruhan baru 53,3% atau senilai Rp 693,4 triliun.

Saldo kas pemda justru alami peningkatan menjadi Rp 247,5 triliun dari posisi Juni yang sebesar Rp 196,2 triliun. Kemudian kondisi yang sama juga terjadi pada awal tahun.

"Tidak semakin turun, semakin naik. Naik 11,2%. Artinya tidak segera dibelanjakan. Gimana pertumbuhan ekonomi daerah mau naik kalau uangnya disimpan di bank? Hati-hati," tegas Jokowi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membongkar nama daerah dengan simpanan terbanyak di bank. Selanjutnya pemerintah bisa menahan transfer ke daerah sampai uang tersebut dibelanjakan.

"Kalau kita lihat ada yang tidak bergerak dananya, saya akan minta ke Menkeu saran kami kita gunakan transfer berbasis kinerja, kalau kinerja enggak bergerak, transfer ditahan dulu sampai di belanjakan," ujar Tito.

Sumber