Pegiat media sosial Denny Sirendar mengaku heran mengapa kelebihan bayar yang dilakukan anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di sejumlah proyek tidak dinilai KPK sebagai indikasi korupsi.

“Teruss aja dibilang kelebihan bayar, bukan korupsi,” cuit Denny Siregar lewat media sosial Twitter miliknya, Rabu (21/4).

Menurutnya, KPK lebih baik berganti nama menjadi Komisi Pemberantasan Kelebihan Bayar atau KPKL.

“Mungkin sudah seharusnya KPK_RI ganti nama jadi KPKL, Komisi Pemberantasan Kelebihan Bayar,” ujar Denny.

Denny dalam cuitannya itu juga menyertakan pemberitaan berjudul 'Lagi, Anak Buah Anies Kelebihan Bayar Proyek PLTS Atap Sekolah Rp 1,12 Miliar.

Pemberitaan itu mengungkapkan adanya kelebihan pembayaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat pembelian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap on grid di sekolah negeri.

“Harga riil pembelian barang atas empat paket pekerjaan berdasarkan bukti pembayaran lebih rendah dari harga kontrak yang telah dibayarkan oleh Dinas Perindustrian dan Energi,” demikian laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta.

Laporan tersebut diketahui merupakan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah DKI pada 2019. Laporan terbit pada 19 Juni 2020 yang ditandatangani Kepala Perwakilan BPK DKI Pemut Aryo Wibowo.


Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi atau yang biasa disebut KPK DKI pun mendapat kritik dari banyak kalangan.

Sebab, Pemprov DKI kecolongan kelebihan bayar robot pemadam kebakaran (damkar) senilai Rp 6,5 miliar pada 2019 lalu.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan pun mempertanyakan kinerja KPK DKI besutan Gubernur Anies Baswedan.


https://www.google.com/amp/s/m.winne...-bukan-korupsi



https://mobile.




Siap2 novel baswedan pegawai kpk dimutasikan, kasus2 baswedan bersaudara akan terungkap..