Evakuasi Warga Terjebak Banjir di Rawa Jati. ©2021 Liputan6.com/Faizal Fanani


Merdeka.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengingatkan pemerintah provinsi agar tidak lengah menghadapi banjir belakangan ini. Meskipun curah hujan di Jakarta tahun ini tidak lebih tinggi dibandingkan pada 2020.

"Dari pengalaman hujan yang belum begitu banyak, sudah banyak banjir yang harus diselesaikan," kata Ida saat dikonfirmasi, Selasa (9/2).

Dia mengatakan kondisi curah hujan ringan dan sedang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Pemprov DKI membebaskan lahan untuk normalisasi sungai-sungai.

Untuk melakukan pembebasan lahan, Pemprov DKI dapat menggunakan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Ida menyayangkan penggunaan pinjaman PEN oleh pemprov tidak maksimal. Padahal, tahun 2020, pinjaman telah direalisasikan oleh pemerintah pusat berkisar Rp400 miliar.

"Saya juga menyayangkan, tahun lalu ada pinjaman PEN hampir Rp400 miliar tidak terserap untuk pembebasan lahan. Saya tidak tahu terhambatnya di mana, dalam waktu dekat kita panggil dinas terkait minta detailnya kenapa pinjaman PEN hampir Rp400 miliar tidak terealisasi," tuturnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan 1.029 warga yang tinggal di 150 RT DKI Jakarta terdampak banjir. Ketinggiannya pun beragam, mulai dari 10 hingga 150 sentimeter. Warga harus mengungsi di beberapa tempat pengungsian. Mulai dari sekolah, masjid, GOR atau di gedung-gedung milik Pemprov DKI.

Lihat juga: Hapus Program Normalisasi Sungai dari RPJMD DKI, PSI: Anies Tak Beri Penjelasan

Sebagaimana diketahui  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mendapatkan utang dari Pemerintah Pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan nilai total Rp 12,5 triliun. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mempergunakan dana utang dari pusat ini akan untuk berbagai kegiatan pada tahun ini dan tahun depan.

Pada tahun ini rencananya Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan akan mempergunakan dana sebesar Rp 4,5 triliun untuk 2021, sedangkan tahun depan sebesar Rp 8 triliun untuk 2022.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menandatangani perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tentang pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Senin (27/7). 

Adapun utang dari pemerintah pusat ini akan di bayar paling lama selama 10 tahun.

"Saya ingin sampaikan terima kasih kepada Ibu Menteri, kemudian juga seluruh jajaran Kementerian Keuangan dan PT SMI, karena ini pertama kalinya kami mendapatkan pinjaman lewat PT SMI ini. Jadi ada beberapa sektor yang nanti akan dibantu," kata Gubernur Anies Baswedan. 

Adapaun mengenai penggunaan dana ini Gubernur Anies menjelaskan, pertama untuk pendanaan: pengendalian banjir. Kedua untuk peningkatan pelayanan air minum. Ketiga, pengelolaan sampah. Keempat, peningkatan infrastruktur transportasi di Jakarta. 

"Kelima, peningkatan infrastruktur pariwisata dan kebudayaan, dan juga sarana olahraga," ungkap Gubernur Anies Baswedan.

Menurut Gubernur Anies Baswedan Pemprov DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional akan menggunakan sumber pembiayaan dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) ini sebagai stimulus untuk menggerakkan perekonomian. 

Melalui perjanjian kerja sama ini, Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat melanjutkan pembangunan daerah yang sebelumnya tertunda akibat kontraksi ekonomi akibat pandemi virus corona Covid-19.

"Jadi Jakarta memiliki porsi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Karena itu bila kita bisa mempercepat pemulihan di Jakarta akan berdampak nasional,” ujar Gubernur Anies Baswedan.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta mengalami penurunan hingga Rp 31,13 triliun tahun ni sebagai dampak pandemi virus corona Covid-19. 

Beberapa sektor perekonomian yang terdampak dengan pertumbuhan negatif antara lain sektor jasa, konstruksi, pengadaan air, perdagangan, pendidikan, energi (listrik dan gas), dan industri pengolahan.


https://www.google.com/amp/s/m.merde...ah-banjir.html

Abud sontoloyo kezalimannya tak terkira melampaui batas. Pengungsi banjir ribuan tapi Korupsi proyek jalan terus dilindungi sodara di KPK.