Viral kembali video almarhum Gusdur yang sengaja membubarkan lembaga Departemen Sosial yang kini jadi Kementerian Sosial RI

Video cuplikan omongan K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu disampaikan di acara Kick Andy.


Bahkan, Minggu (6/12/2020), nama Gus Dur menjadi trending topik di Twitter dengan 4 ribu lebih cuitan.

Ramainya video almarhum Gusdur ini setelah penangkapan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara oleh KPK, atas dugaan korupsi dana Bansos Sembako untuk warga terdampak Covid-19

Seperti diketahui, penangkapan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara oleh KPK membuat publik terkejut beberapa hari belakangan.

Juliari diduga terlibat dalam korupsi dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 senilai Rp 17 M.

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gusdur pernah membubarkan departemen tersebut.

Namun dihidupkan kembali oleh Megawati Soekarnoputri pada masa dia menjabat sebagai Presiden RI menggantikan Gusdur

Departemen Sosial saat ini dikenal sebagai Kemensos.

Kebijakan itu pada masanya sempat menuai kontroversi.

Pasalnya, Departeman Sosial adalah lembaga yang dibentuk untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu warga tidak mampu agar tercapai kesejahteraannya.

Gus Dur tetap pada pendiriannya, hingga akhirnya mengungkapkan alasannya membubarkan Depsos.

Gus Dur menyampaikan alasannya itu dalam acara Kick Andy yang tayang di Metro TV pada 31 Desember 2009.



Yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kalau Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya sementara banyak orang terlantar harus diayomi oleh departemen itu," tanya Andy F. Noya saat itu.

Gus Dur dengan gayanya menjawab pertanyaan Andy.

Ia gamblang menyebut jika departemen itu ia bubarkan karena ada indikasi korupsi.

"Karena departemen itu yang harusnya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean, sampai hari ini," jawab Gusdur.

Andy F Noya pun terus mencecar Gus Dur.

Ia menganalogikan tindakan Gus Dur itu seperti membakar lumbung padi, bukan membunuh tikus-tikus di dalamnya.

Gus Dur mengakui analogi itu benar dan memberikan jawabannya.

"Memang, tapi karena tikusnya sudah menguasai lumbung," kata Gus Dur.

Ucapan Gus Dur itu langsung disambut tepuk tangan penonton Kick Andy.

Bagaimana sejarah Kementerian Sosial?

Departemen Sosial

Dikutip dari Kompaspedia, (11/11/2020), Kementerian Sosial dibentuk pada 19 Agustus 1945.

Namun, pada masa awal tersebut lembaga ini masih berupa Departemen Sosial (Depsos), dan menteri pertama pada lembaga ini adalah Iwa Kusuma Sumantri.

Pada masa awal pemerintahan RI, Depsos hanya memiliki pegawai tidak lebih dari 30 orang dan hampir semua pegawai belum memiliki pengalaman di bidang perburuhan dan bidang sosial.

Pada 10 Januari 1946, Departemen Sosial pindah ke Yogyakarta karena terjadi konflik gangguan dari NICA secara terus-menerus dan situasi di Jakarta sudah tidak aman lagi sebagai pusat pemerintahan RI.

Setelah pindah di Yogyakarta, Departemen Sosial menyusun beberapa peraturan yang berbentuk maklumat, seperti Maklumat No 3 tentang Pembentukan Panitia Pembantu Sosial untuk usaha santunan terhadap fakir miskin dan anak telantar di kabupaten/kota.

Hingga masa Orde Baru dan menjelang Reformasi, peran Depsos tidak mengalami perubahan signifikan, yakni membantu pemerintah melakukan upaya pengentasan kemiskinan dan penggalangan bantuan sosial.

SDSB dan Porkas Pada masa Orde Baru sempat muncul Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) yang menuai kontroversi.

Pertama, tidak jelas alokasi dana yang berhasil dihimpun. Kedua, SDSB dianggap sebagai perjudian yang dilegalkan oleh pemerintah Orde Baru.

Bersamaan dengan penyebaran undian hadiah SDSB, pemerintah mengeluarkan jenis judi legal lain, yakni Porkas atau akronim dari Pekan Olah Raga dan Ketangkasan.

Undian berhadiah ini berada di ranah olahraga, dan sepak bola menjadi lahan basah untuk praktik perjudian ini. Porkas juga menuai persoalan di kalangan masyarakat.

Dibubarkan Gus Dur

Pergantian kepemimpinan dari Orde Baru ke era Reformasi membawa pengaruh terhadap kabinet dan berimbas pada lembaga tinggi negara dan departemen.

Pada saat Gus Dur menjabat sebagai Presiden, nomenklatur Depsos dihapuskan dari jajaran lembaga kementerian di Indonesia.

Selain Depsos, pada saat itu Gus Dur juga menghapus keberadaan Departemen Penerangan (Deppen).

Dikutip dari Harian Kompas, 19 November 1999, Gus Dur berpendapat bahwa selama Deppen dan Depsos masih ada, masyarakat dan pemerintah tidak dapat sejalan.

Pemerintah menjadi berkuasa dan masyarakat tidak mandiri karena dilayani terus-menerus.

"Masyarakat harus mengambil oper tugas-tugas tersebut, kemudian pemerintah akan mengevaluasi kerja masyarakat. Saya sendiri percaya pada mekanisme masyarakat, percaya pada pers nasional," kata Gus Dur dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, 18 November 1999.

Selain menganggap fungsi dari kedua departemen itu bisa dijalankan sendiri oleh masyarakat, menurut Gus Dur, alasan utama pembubaran Deppen dan Depsos adalah karena efisiensi.

"Apakah negara berfungsi di bidang penerangan atau sosial secara total? Bila sebagian saja (fungsi) di bidang penerangan atau sosial, kita bisa pahami mengapa tidak perlu Deppen atau Depsos," katanya seraya membandingkan dengan Departemen Keuangan yang mutlak diperlukan.

Dikutip dari Harian Kompas, 10 Desember 1999, setelah Depsos dibubarkan, dibentuk lembaga baru untuk menggantikan perannya, yang diberi nama Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN).

Dihidupkan Megawati

Kemudian, pada era pemerintahan Kabinet Gotong Royong yang dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, Kementerian Sosial difungsikan kembali untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Megawati kemudian menunjuk Bachtiar Chamsyah menjadi Menteri Sosial.

Bachtiar menjadi Mensos dengan jabatan terlama, yaitu sejak 10 Agustus 2001 hingga 20 Oktober 2009.

https://makassar.tribunnews.com/2020...ladang-korupsi

Akankah di tutup kembali