Foto: Donald Trump (kiri), G.W Bush (tengah) dan Al Gore (kanan) (CNN Photo)

Washington DC - 

Capres dari Demokrat, Joe Biden menjadi pemenang sementara dalam Pilpres AS 2020 ini, menunggu hasil hitung ulang di dua negara bagian seperti yang diperintahkan Mahkamah Agung. Namun, tim petahana Presiden Donald Trump juga sedang menyiapkan gugatan atas hasil perhitungan suara di negara-negara bagian kunci. Lantas, mungkinkah peristiwa zaman Bush vs Al Gore terulang?

Dilansir BBC, Senin (9/11/2020) pengacara Trump, Rudy Giuliani mengatakan kepada Fox News bahwa bakal keliru jika Trump mengakui kekalahan karena "Ada bukti kuat bahwa di setidaknya tiga atau empat negara bagian, dan mungkin 10, hasil pemilu telah dicuri."

Tim kampanye Trump masih terus menyediakan "bukti kuat" yang dimaksud, namun mereka berencana melayangkan gugatan di sejumlah negara bagian pada Senin (09/11).


Hingga sekarang, hanya pemilu 2000 yang kasus sengketa pemilunya diputuskan Mahkamah Agung. Saat itu, kandidat partai Republik, George Bush berhadapan dengan kandidat partai Demokrat, Al Gore.


Seperti dilansir CNN, kontroversi yang mungkin paling diingat publik adalah pilpres AS tahun 2000, saat capres dari partai Demokrat, Al Gore berhadapan dengan capres dari partai Republik, George Bush.

Al Gore berhasil memenangkan hati rakyat dengan merebut suara (popular vote) lebih banyak daripada Bush. Menurut laporan di sejumlah negara bagian, kedua capres bersaing dengan sangat ketat. Florida menjadi wilayah yang disorot pada saat itu.

"Di Palm Beach, sejumlah besar suara yang ada didiskualifikasi. Suara-suara tersebut dianggap tidak sah karena diduga yang melakukan pengisian pada kertas suara adalah bukan orang yang berhak," demikian diberitakan media CNN kala itu.

Baca juga:Gugatan Apa yang Sedang Direncanakan Tim Kampanye Trump?

Melihat hal itu, kubu Bush melakukan penghitungan ulang dan akhirnya mereka melihat mereka unggul 300 suara dari jumlah total 6 juta suara. Bush pun meminta pengadilan untuk intervensi dan melakukan penghitungan ulang. Pengadilan Tinggi Florida akhirnya memerintahkan untuk dilakukan penghitungan ulang secara manual. Mahkamah Agung pun kemudian ikut menangani masalah ini dan akhirnya menentukan standar baru untuk mencari pemenang di pemilu ini.

Menurut lembaga politik Eagleton, kala itu, dengan adanya standar baru yang ditetapkan ini, membuat beberapa wilayah di negara bagian kesulitan untuk melakukan proses penghitungan ulang. Saat itu, batas waktu yang diberikan oleh Mahkamah Agung AS adalah hingga 12 Desember.

Akhirnya setelah dilakukan penghitungan ulang, para electoral college bertemu, dan Bush menerima 271 suara dibandingkan dengan Al Gore yang hanya memperoleh 266 suara. Al Gore pun harus mengaku kalah pada Bush meski dirinyalah yang berhasil merebut popular vote lebih banyak dibanding Bush.

Hakim Agung Pilihan Trump

Untuk diketahui, Hakim Agung Amy Coney Barrett yang sedang memimpin Mahkamah Agung AS saat ini merupakan pilihan Trump.

Barrett dikenal sebagai sosok favorit kelompok sosial konservatif. Saat Barret terpilih, Trump memuji penetapan Barrett sebagai 'hari sangat penting bagi Amerika'.

Seperti dilansir AFP dan Associated Press, Selasa (27/10/2020), Barrett diambil sumpahnya dalam seremoni perayaan yang digelar di area outdoor di South Lawn Gedung Putih pada Senin (26/10) malam waktu setempat. Trump hadir dalam seremoni pengambilan sumpah tersebut.

Barrett lolos menjadi hakim agung terbaru untuk jabatan seumur hidup setelah hasil voting Senat AS pada Senin (26/10) waktu setempat menunjukkan 52 suara mendukung dan 48 suara menolaknya. Dengan dukungan mayoritas Senat AS, Barrett yang ditolak para politikus Partai Demokrat ini, resmi ditetapkan menjadi Hakim Agung.

Pertanyaannya adalah: Apakah MA yang 3 Hakim Agungnya beraliran liberal Demokrat dan 6 Hakim Agungnya beraliran konservatif Republik- yang mana 3 diantaranya diangkat oleh Presiden Donald Trump- akan berpihak pada presiden ketika tim Trump membawa kasus sengketa hasil pilpres ke MA?

Keputusan MA akan mengacu kepada keputusan MA negara bagian setelah melihat hasil penghitungan ulang (recount) surat suara. Dengan keunggulan selisih suara Biden di Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Nevada dan Georgia masing-masing +3%, +0,62%, +0,68%, +3% dan +0,21%, hanya Wisconsin dan Georgia yang mewajibkan penghitungan ulang suara. Pihak Trump bisa mengajukan recount dengan bukti masif, tapi jika tanpa bukti-bukti yang pelanggaran yang kongkrit, recount hanya buang-buang uang karena tim Trump harus membayar biaya recount dan tentunya pengacara mereka. 

https://news.detik.com/internasional...-gore?single=1

wow ternyata..
ada kecurangan TSM, menarik ditunggu hasil putusan MA