Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, bicara soal kemungkinan pecahnya Perang Dunia (PD) III di Laut China Selatan. Dia meminta, Indonesia mewaspadai kemungkinan itu. Yang jadi pertanyaan, apakah Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, sudah siap jika prediksi Jimly ini terjadi?

Kemungkinan pecahnya PD III itu diungkapkan Jimly saat menjadi pembicara diskusi daring bertajuk “Setelah Suga dan Pompeo Bertandang,” kemarin. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini mengungkapkan, kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo dan Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga ke Tanah Air dalam waktu yang berdekatan, merupakan peringatan, dunia tengah berada di ancaman PD III.

“Dunia melihat Indonesia strategis, maka semua kekuatan rebutan bagaimana mempengaruhi Indonesia,” ujar Jimly.

Anggota DPD itu menyebut, masih banyak orang yang tak yakin PD III akan pecah. Padahal, gejala-gejalanya sudah terlihat. Ekonomi Barat saat ini tengah terancam China, yang berpotensi menjadi “the new rulers of the world”.

“Oleh karenanya, ya harus perang sekarang,” imbuhnya.
Dia meminta, pemerintah tak menganggap enteng dan mewaspadai kemungkinan itu. Apalagi, diprediksinya, bukan wilayah dekat Amerika yang jadi medan tempur kalau pecah perang. Tapi, di Laut China Selatan, yang tak jauh dari Indonesia.

“Jadi, kita tetap perlu antisipasi kemungkinan perang ini,” tegas Jimly.

Jimly juga menyarankan agar bangsa ini menyudahi “perang sendiri” di dalam negeri. Pemerintah harus stop berperang dengan rakyat. “Ini kesempatan bagi Indonesia membuktikan tegak lurusnya politik luar negeri non blok, aktif, dan bebas, serta menentukan dan berperan dalam perdamaian dunia,” pungkasnya.

Apakah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah mengantisipasi ancaman tersebut? Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan bahwa Indonesia cukup siaga untuk mengantisipasi jika terjadi konflik.

“Misalnya, terkait dengan makin panasnya Laut China Selatan, untuk menjaga, secara teknis kedaulatan kita tentu angkatan laut, angkatan udara sudah terus berjaga di Laut Natuna. Itu upaya berjaga-jaga,” ujarnya, kemarin.

Namun, Dahnil menegaskan, posisi Indonesia adalah peacemaker. Ini sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. “Kita tidak pernah bergabung dengan Pakta Pertahanan manapun, sehingga posisi kita tentu adalah menjaga jarak yang sama, kedekatan yang sama, dengan semua negara di dunia,” tegas Dahnil.

Bagaimana tanggapan Pengamat Intelijen dan Militer, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati? “Yang harus ditanya bukan Kemenhan saja, tapi secara nyata tiga matra TNI juga,” ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, semalam.

Nuning, sapaan akrabnya, menyebut peribahasa latin “Si vis pacem, para bellum” yang berarti “Jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang” merupakan visi militer secara universal. “Termasuk sistem pertahanan kita,” imbuhnya.

Perkembangan teknologi, lanjutnya, menyebabkan kesiapan itu bukan hanya pada kesiapan perang konvensional, tetapi juga perang modern. Ada tiga ancaman yang mesti dihadapi saat ini, yakni ancaman militer, non militer, dan nir militer. Ancaman nir militer contohnya adalah wabah Covid-19. Pada masa depan, sebutnya, ancaman Nubika (Nuklir, Biologi, Kimia) harus masuk dalam kewaspadaan Indonesia. Senjata biologi dan pertahanan negara anti senjata biologi merupakan ilmu pengetahuan yang harus dikuasai sistem pertahanan Indonesia.

Bersamaan dengan itu, sambung Jimly, sudah muncul letupan-letupan konflik di sejumlah negara yang sebelumnya tak pernah didengar. Di antaranya, perang Armenia-Azerbaijan, India-China, dan Filipina-Malaysia.