Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada jajarannya untuk tidak melanjutkan pengadaan toa sebagai alat peringatan dini banjir. Anies bahkan menyebut toa yang sebelumnya sudah dipakai dapat dimuseumkan.

"Jadi jangan diteruskan belanja ini (toa) dan ini boleh jadi museum," ujar Anies dalam rapim pembahasan penanganan banjir yang disiarkan Channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (7/8/2020).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu mengatakan, toa yang pernah digunakan itu merupakan hasil hibah dari Jepang. Menurutnya, hibah tersebut merupakan cara promosi Jepang agar Pemprov DKI mau membeli toa di lain waktu.

"Kita mesti benar-benar membuat sistem, ini adalah toa, belum sistem. Saya cek ini, kenapa coba kita pake ini? Dan adanya cuma di 15 kelurahan, awalnya dari mana? dari Jepang ya? hibah, sesudah hibah? Kita pengadaan," katanya.

"Ini (toa) adalah cara promosi (Jepang) paling bagus, hibah dulu habis itu pengadaan dan strategi mereka sukses lalu kita belanja terus ke Jepang, lah buat apa? Ini kalau untuk kasus immediate seperti tsunami boleh. Kalau kita punya musuh perang, ini perlu warning system, ada pesawat perang lewat. Tapi kan tidak, nggak perlu ini semua," katanya.

Berdasarkan catatan detikcom, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menganggarkan Rp 4,073 miliar untuk menambah 6 Disaster Warning System (DWS) pada tahun 2020. BPBD menyebut DWS bukan seperti pengeras suara atau Toa yang umum ditemukan.

"Pengeras ini bukan Toa biasa karena bisa dipantau dari Pusdatin untuk langsung ke lokasi yang ada. Anggaran tersebut sudah ada di e-bugedting," ucap Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Muhammad Insyaf, saat dihubungi, Kamis (16/1).

Secara sederhana, DWS adalah menara yang bisa memberikan peringatan dini bagi kawasan di bantaran kali. Petugas BPBD akan menginformasikan bahwa pintu air sudah Siaga 3 atau waspada. Saat ini sudah ada 14 sistem peringatan dini bencana di Jakarta dan akan ditambah 6 lagi.

"Penjelasan fungsi alat, alat berupa speaker jarak jauh yang berfungsi mengumumkan Informasi kepada masyarakat pada daerah rawan banjir yang dibunyikan saat pintu air sungai alirannya Siaga 3 (Waspada). Rencana pemasangan tahun 2020 di 6 kelurahan," ucap Insyaf.

Rincian anggaran pengadaan DWS bisa dilihat dalam Penyempurnaan RKA (Rencana Kerja Anggaran) RAPBD 2020, yang diunggah di apbd.jakarta.go.id. Berikut adalah rincian biaya pengadaan 6 DWS senilai Rp 4,073 miliar:

- 6 set Stasiun ekspansi peringatan dini bencana transmisi Vhf Radio, Rp 3,122 miliar.
- 6 set pole (menara) DWS, Rp 353,096 juta.
- 6 set modifikasi software untuk Telementry dan Warning Console, Rp 416,215 juta.
- 6 set coaxial arrester, Rp 14,124 juta
- 6 set 30W horn speaker buatan lokal, Rp 7,062 juta.
- 6 set storage battery 20AH, 24V, Rp 70,618 juta.
- 6 set 3 element yagi antenna, Rp 90,392 juta.

Total: Rp 4,073 miliar.

(eva/eva)
https://m.detik.com/news/berita/d-51...rom=wpm_nhl_13