WE Online, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyinggung nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam bincang-bincang secara live lewat media sosial Instagram @smindrawati.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu membela Prabowo soal belanja alutsistanya yang cukup besar.

Meski Sri Mulyani mengakui belanja alutsistanya cukup besar, namun menurutnya hal itu memang penting dalam menjaga keamanan negara. Ia menerangkan bahwa setiap belanja kementerian dan lembaga (K/L) di Kabinet Indonesia Maju telah diperhitungkan secara matang untuk kemajuan Indonesia dan masyarakatnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Bicara Kenaikan Aset Negara yang Tembus Rp4.142,2 T Sejak 2015, Total Aset Kini Diatas Rp10.000 T

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam bincang-bincang yang dilakukannya pada Sabtu (18/7/2020) sore live di akun instagramnya @smindrawati, ditengah gencarnya kritikan dari politikus di DPR terkait tepat tidaknya Kemenhan boroskan anggaran untuk alutsista saat wabah COVID-19.

Menurut Sri Mulyani, pembelian alutsista yang menghabiskan dana besar ini merupakan salah satu hal penting yang dilakukan dan telah diperhitungkan secara matang.

"Bagaimana dengan Pak Prabowo Menteri Pertahanan, apakah penting untuk membuat alutsista kita kuat? Penting tidak? Iya, penting," kata Sri Mulyani.

Dia mengungkapkan, dana belanja pemerintah ini besar sekali dan dialokasikan ke banyak pos seperti pendidikan dan investasi di bidang sumber daya manusia yang mendapatkan prioritas. Kemudian untuk kesehatan dan untuk mengurangi angka kemiskinan hingga pembangunan infrastruktur.

Dana belanja yang besar ini bersumber dari penerimaan pajak yang dibayarkan oleh pengusaha, korporasi, pekerja baik aparatur sipil negara (ASN) maupun swasta. Selain itu juga bersumber dari bea dan cukai dan dari penerimaan negara bukan pajak, juga hibah.

Jika penerimaan negara tersebut tak cukup untuk membiayai belanja, maka pemerintah akan mencari sumber pendanaan lain dengan berutang.

"Ada yang menganggap utang itu sebagai suatu yang haram, riba, ada yang benci saja sama utang. Ada yang dia tidak bisa menerima, seolah-olah utang itu sesuatu yang mengkhawatirkan," kata Sri Mulyani.

"Nah dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa pertama, kalau sebagai menteri keuangan, kita semuanya mencoba untuk mengelola keuangan negara, keuangan negara itu ada penerimaan, ada belanja dan ada pembiayaan termasuk investasi," lanjutnya.

Untuk diketahui, untuk memenuhi kebutuhan strategisnya dalam menjaga keamanan NKRI, di dalam APBN 2020, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran APBN terbesar di tahun 2020, yakni sebesar Rp 131 triliun, angka ini meningkat dari anggaran tahun lalu yang sebesar Rp 110 triliun.

Kemudian dalam kebijakan pemerintah refocusing anggaran, anggaran Menhan Prabowo, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, Anggaran Kemenhan kini menjadi Rp 117 triliun.

Selain kebanyakan untuk alutsista, anggaran digunakan untuk gaji dan tunjangan prajurit di tiga matra TNI, yaitu TNI AU, TNI AD, dan TNI AL.

Adapun untuk tahun anggaran 2021, Prabowo untuk Kemenhan telah mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp 129,3 trilliun. Nilai pagu anggaran Menteri Prabowo tersebut terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) Tahun 2021 yang bertajuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.

Tertulis di dalam dokumen tersebut, pagu indikatif Kementerian Pertahanan TA 2021 adalah sebesar Rp 129,3 triliun.

Secara rinci, dokumen tersebut menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari rupiah murni Rp113,1 triliun (87,5%), pagu penggunaan PNBP Rp2,1 triliun (1,6%), pagu penggunaan BLU Rp3,1 triliun (2,4%), dan SBSN Rp900 miliar (0,7%).

Meski pemerintah mengeluarkan anggaran untuk berbagai belanja negara, ia memastikan tugas untuk mengawasi pengeluaran tersebut agar tidak dikorupsi tetap berjalan.

"Jadi, segala sesuatu belanja itu begitu banyak yang harus kita perhatikan yang kemudian kita harus prioritaskan dan tentu kita harus menjaga supaya tidak bocor, tidak dikorupsi, tepat sasaran, tepat kualitas. Itu semua peranan dari kementerian, para menteri, pemerintah daerah, penting banget," sambungnya.

Dia menegaskan pemerintah mengeluarkan anggaran untuk berbagai belanja negara dan memastikan tugas untuk mengawasi pengeluaran tersebut agar tidak dikorupsi tetap berjalan.

"Kita perhatikan belanja anggarannya agar menjaga tidak bocor," tegasnya.

https://www.google.com/amp/s/amp.war...n-pasang-badan