Survei: Elektabilitas PDIP Meroket, Lebihi Suara Pemilu 2019

Jakarta, CNN Indonesia --

Hasil survei New Indonesia Research & Consulting menyatakan bahwa popularitas dan elektabilitas PDIP naik tinggi. Bahkan lebih tinggi dari perolehan suara pada Pemilu 2019 lalu.

Pada Pemilu 2019 lalu, PDIP memperoleh 19,3 persen suara nasional. Pada survei yang dilakukan New Indonesia Research & Consulting, elektabilitas PDIP kini mencapai 29,3 persen.

"Elektabilitas PDIP masih tertinggi dan meningkat hingga 29,3 persen, membuktikan bahwa PDIP masih kokoh berada di puncak," kata Direktur Eksekutif New Indonesia Research & Consulting, Andreas Nuryono mengutip Antara, Minggu (28/6).

Masih berdasarkan hasil survei yang sama, Gerindra menyusul di peringkat kedua dengan elektabilitas sebesar 12,5 persen. Elektabilitas Gerindra masih sama seperti perolehan suara pada Pemilu 2019 lalu.

Di posisi ketiga ada Golkar dengan elektabilitas sebesar 9,7 persen. Turun dibanding perolehan suara pada Pemilu 2019 lalu. Diketahui, Golkar mendapat 12,3 persen suara nasional.

Selanjutnya ada PKB dengan elektabilitas sebesar 6,8 persen, PKS 5,5 persen, PSI 4,2 persen, NasDem 4,1 persen, Demokrat 3,8 persen, dan PPP 2,4 persen. Pada Pemilu 2019 lalu, perolehan suara PKB sebesar 9,7 persen, PKS 8,2 persen, PSI 1,9 persen, NasDem 9,1 persen, Demokrat 7,8 persen, PPP 4,3 persen, dan PAN 6,8 persen.

Di deretan papan bawah ada Perindo dengan elektabilitas sebesar 0,9 persen, Berkarya 0,7 persen, Hanura 0,3 persen, PBB 0,2 persen, PKPI 0,1 persen, dan Garuda 0,1 persen.

Sisanya masih ada 17,1 persen yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Survei juga belum mencatat elektabilitas partai baru seperti Gelora atau pecahan PAN kubu Amien Rais.

"Masih ada waktu empat tahun ke depan di mana elektabilitas partai politik bisa meningkat atau menurun," kata Andreas.

Survei New Indonesia Research & Consulting dilakukan pada 8-18 Juni 2020, dengan jumlah responden 1.200 orang.

Survei dilakukan lewat sambungan telepon terhadap responden survei sebelumnya yang dipilih secara acak. Margin of error survei sekitar 2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.
sumber


**************

Mungkin, jika banyak orang mengira kalau penggembosan PDIP kali ini berhasil dengan tudingan (lagi) bahwa PDIP adalah partainya orang komunis, orang itu pasti salah besar dan akan kecewa sekali.

PDIP itu bukan partai kemarin sore yang dibangun karena sakit hati. Bukan. PDIP dibangun kala itu untuk membedakan mana partai yang dibangun karena keinginan rakyat yang merindukan ketokohan Sukarno. Disamping itu, PDIP adalah bentuk perlawanan terhadap Orde Baru yang menyetir 3 partai yaitu Golongan Karya sebagai partai pemerintah (yang saat itu tak mau dianggap sebagai partai), PPP, dan PDI.

Dan sebenarnya, PDIP juga bukanlah partai yang pertama kali dibentuk saat Reformasi bergulir. PRD dengan tokohnya Budiman Sudjatmiko, seorang anak Haji yang taat beribadah, adalah pioner dalam memecah kebuntuan dan kebekuan di alam demokrasi ala Orde Baru.

Mungkin banyak pertanyaan, kenapa PDIP menjadi rumah bagi para pengagum Sukarno? Kenapa PDIP saat itu menjadi tumpuan harapan banyak orang? Kenapa bukan kepada PNI yang dikomandani oleh Sukmawati, atau kepada Partai Pelopor yang dipimpin oleh Rahmawati, yang keduanya adalah anak-anak kandung Sukarno juga? Itu karena ketokohan yang telah teruji. Megawati telah lebih dulu terjun kedalam hiruk pikuk politik praktis dengan ikut pada PDI Soerjadi, bersama Guruh Sukarno Putra. Sementara Sukmawati terlalu sibuk dengan dunianya sendiri yang jauh dari urusan politik. Dan Rahmawati, sibuk dengan urusan Yayasan Pendidikan Sukarno yang selalu dijegal oleh Orde Baru saat ingin mendirikan Universitas Bung Karno, karena membawa embel-embel nama Sukarno, nama yang sangat dibenci oleh Orde Baru, nama yang selalu dideskriditkan sebagai orang PKI. Tapi bukan berarti Rahmawati benar-benar menjauhi politik, sebab hampir setiap minggu, rumahnya di jalan Batu Tulis Raya selalu disambangi oleh para marhaenis dari seluruh pelosok Indonesia. Mereka berdiskusi, menyusun strategi, melawan opini Orde Baru, dan membaur kedalam PDI sekedar menjaga marwah dan nama besar Sukarno. Dan TS kebetulan termasuk yang aktif berdiskusi disana oleh para pemikir politik, para penulis, para tokoh politik tua, termasuk juga berdiskusi dengan Rahmawati dan seorang penulis yang bernama Sutan Ali Asli. Dan pada akhirnya di suatu kesempatan membuat seorang mantan pejuang marah, karena pada sebuah pidato terbuka, berani mengatakan pengecut pada sebuah Organisasi yang bernama Gerakan Rakyat Marhaen. Dia adalah Selamat Ginting, seorang tokoh pejuang di Tanah Karo yang terkenal dengan nama pasukannya yaitu Pasukan Halilintar.

PDIP komunis? Hehehehe...
Kalau PDIP dianggap komunis, artinya bolehlah PPP dan seluruh partai Islam setelahnya adalah pengusung DI/TII. Lho koq bisa begitu?
Begini. Saat Orde Baru, hanya boleh ada 3 partai. Dan itu adalah Golkar, PPP, PDI. PPP dan PDI adalah partai hasil fusi maksa, sebuah penggabungan yang dipaksakan atas dasar ketidaksukaan Orde Baru dengan alasan penyederhanaan partai. Padahal sebenarnya tidak sesederhana itu menggabungkan partai-partai dengan ideologi berlainan kedalam sebuah partai. Tapi itulah yang terjadi. Yang beraliran Islam, dipaksa bergabung kedalam PPP. Yang beraliran non Islam dan Nasionalis, dipaksa bergabung ke PDI. Akhirnya? Stereotip PDI identik dengan partai Kristen. Ini dipakai oleh Orde Baru untuk menjauhkan PDI dari kaum muslim. Sementara bagi PPP, dihembuskan isu partainya orang DI/TII. Ini untuk menjauhkan dari kaum Nasionalis. Berhasilkah strategi? Ya, berhasil. Bahkan era tahun 80an, PDI diidentikan dengan partai komunis! Dan cara ini dipakai hingga sekarang, bukan hanya oleh para petinggi Orde Baru dan seluruh keturunannya yang sakit hati Orde Baru runtuh, tapi juga oleh kalangan Islam sendiri yang sebenarnya sama-sama menderita dan dirugikan dijaman Orde Baru. Lha PPP aja tidak boleh memakai lambang Ka'bah dengan alasan bukan budaya Indonesia. Ka'bah bukan hanya milik warga PPP. Tidak sesuai dengan Pancasila, sehingga PPP harus merubah lambangnya menjadi Bintang.

Dan ketika hari ini PDIP kembali diguncang oleh isu komunis, itu lagu lama dengan aransemen baru. Karena yang menyuarakan kini adalah ormas-ormas baru. Tapi dibelakang mereka, berbaris para manusia-manusia sakit hati. Ada tokoh politik jaman Orba. Ada dari keluarga penguasa Orba. Lihat saja foto-foto yang bertebaran di internet. Semua mudah dilacak jejak digitalnya koq. Disamping itu, ada juga diantara mereka adalah anak-anak keturunan orang-orang DI/TII yang menginginkan Indonesia menjadi Negara Islam! Yang sekarang ini bermetamorfosa kedalam partai-partai "Allah". Yang menuntut diberlakukannya kembali Piagam Jakarta.

Jadi, ini adalah strategi mereka.
Didepan, tangan mereka mengepalkan tangan dan berteriak cinta dan membela Pancasila. Pancasila 18 Agustus katanya, bukan Pancasila 1 Juni. Dengan bentuk yang sekarang ini.
Tapi dibelakang mereka, mereka menghina Pancasila sekarang dan menginginkan Pancasila versi Piagam Jakarta, tak mengakui Pancasila 1 Juni atau 18 Agustus.

Pertanyaan mendasarnya : bagaimana mungkin kita bisa percaya kepada mereka yang menginginkan sistem Tata Negara diubah, serta menginginkan berdirinya Khilafah di Indonesia itu benar-benar membela Pancasila? Lelucon apa ini? Apalagi dengan menebar narasi tentang komunis Trisila dan Ekasila? Sungguh pembelaan yang tak beretika. Memfitnah dengan bertopeng agama. Itu sangat berbahaya sekali.

Perlu diingat.
Jejak PDIP ada di antara darah reformasi yang tercurah ke jalan.
Jejak PDIP ada diantara sejarah tumbangnya Orde Baru.
Jejak PDIP ada diantara hiruk pikuknya kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul saat ini.
Sebajingan-bajingannya para kader PDIP, lebih bajingan mereka yang pura-pura mencintai Pancasila tapi menghina terang-terangan dan ingin mengganti dengan ideologi agama ditengah keragaman bangsa Indonesia ini.
Itu.