Seiring dengan makin meningkatnya jumlah kasus positif corona di Indonesia, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni berpandangan perlu adaya pengawasan ketat terhadap mobilitas masyarakat. Sahroni juga mengingatkan pemerintah bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama.

"Keselamatan warga paling penting. Karenanya, jika memang kebijakan yang diambil pemerintah adalah untuk Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB), enforcement-nya harus dipertegas. Misalnya, melalui peran polisi yang lebih aktif dalam mendisiplinkan warga yang masih suka kumpul-kumpul," tutur Sahroni, Selasa (31/3/2020).

Sahroni melihat bahwa kebijakan yang diambi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk menghentikan pengoperasian bus antarkota antarprovinsi (AKAP) adalah tindakan yang tepat, meski akhirnya pelaksanaan kebijakan ini ditunda oleh Menko Maritim dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan.

Saya mendukung kebijakan Gubernur Anies untuk menghentikan operasional bus AKAP walaupun akhirnya kebijakan ini ditunda Luhut. Padahal, hal ini penting sekali demi menghindari penyebaran corona ke daerah-daerah dengan fasilitas kesehatan yang lebih terbatas dibanding Jakarta," sambungnya.

Dalam kondisi darurat seperti saat ini, kata dia, harusnya pemerintah memprioritaskan keselamatan jiwa warga dibanding pertimbangan ekonomi.

"Pak LBP (Luhut) jangan kayak Perdana Menteri Indonesia. Ini kondisi sudah darurat. Pemerintah sudah harus betul-betul memikirkan keselamatan warganya," kata politikus Partai Nasdem ini.

Sahroni juga mengingatkan Luhut untuk bertindak seperti halnya Presiden Ghana Akufo Addo yang ketika mengumumkan kebijakan partial lockdown di Ghana. Presiden Ghana, kata dia, menyebut tahu cara menghidupkan kembali perekonomian, tapi tidak tahu adalah cara menghidupkan kembali manusia.

"Apakah pemerintah kita sudah ada pertimbangan seperti itu?" ujar Sahroni.

https://m.wartaekonomi.co.id/berita2...erdana-menteri

Pulkam jangan ya