1. Stabilitas Politik Dan Keamanan

Kita semua tentu masih ingat peristiwa demo besar pada saat pembacaan penetapan pemenang pemilu bulan Mei 2019 lalu dan yang paling baru adalah demo besar menolak pengesahan revisi undang-undang KPK September 2019. Terlihat dari dua peristiwa tersebut, rupanya stabilitas politik di Indonesia sangat berdampak pada stabilitas keamanan. Bagaimana sebuah keputusan politik yang dilakukan oleh para pelaku politik ternyata bisa membawa negara ini ke sebuah keadaan yang tidak nyaman. Kita sudah tidak perlu lagi mengorbankan nyawa generasi muda untuk hal-hal seperti ini, oleh karena itu dibutuhkan kedewasaan para politisi untuk tidak sembarangan mengambil keputusan atau langkah politik yang sifatnya kontroversial, karena hanya akan menimbulkan pertentangan di masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan pada periode ke-2 kepemimpinan Bapak Jokowi, bisa dengan tegas dan mengutamakan musyawarah mufakat untuk selalu merangkul seluruh pihak yang berpartisipasi dalam bidang politik untuk menghasilkan keputusan politik yang dapat membahagiakan hati masyarakat.

Wacana kenaikan BPJS adalah masalah pada sektor kesehatan yang saat ini paling gencar menjadi sorotan. Program ini sebenarnya sudah sangat baik, yaitu membantu masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis. Meski sudah banyak yang merasakan program ini, namun pada akhirnya BPJS harus mengumumkan bahwa mereka harus menderita kerugian yang teramat besar, sehingga diputuskan untuk menempuh cara terakhir yaitu menaikan tarif iuran BPJS. Hal ini tentu saja mendapat penolakan yang cukup luas di masyarakat. Terutama pengguna jasa kelas 3 yang umumnya adalah para pembayar secara mandiri. Tidak semua pengguna BPJS adalah pekerja yang memiliki penghasilan tetap, bisa membayar secara rutin saja sudah sangat baik, namun bila akhirnya dinaikan dan para pengguna tidak berkenan, tentu akan berakhir dengan semakin merugikan BPJS itu sendiri. Dalam hal ini kami sebagai rakyat hanya berharap pemerintahan Bapak Jokowi periode ke-2 mampu menemukan solusi lain selain membebankan biaya kepada masyarakat.

3. Peningkatan Mutu Pendidikan

Sebenarnya bila dilihat dari sudut pandang waktu, tentu mutu pendidikan di Indonesia sudah meningkat seiring berjalan nya waktu. Namun apakah sudah cukup sampai disini, tentu tidak. Bila dibandingkan dengan negara tetangga yang mempunyai fasilitas pendidikan yang sangat luar biasa, Indonesia masih belum memiliki fasilitas yang merata untuk semua sekolah di seluruh wilayahnya. Jangankan laboratorium komputer atau laboratorium fisika, beberapa sekolah di daerah masih ada yang bangunan nya roboh atau akses menuju sekolah menjadi sangat sulit di musim-musim tertentu. Dampak dari kurang merata nya fasilitas pendidikan tentu berdampak langsung terhadap mutu pendidikan masyarakat di sekitar. Pemerintah pada periode ini diharapkan mampu segera menyelesaikan banyak  pembangunan fasilitas sekolah, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersekolah dan tentu saja tidak melupakan peningkatan mutu pendidikan di sektor pendidikan non formal.

4. Penegakan Hukum

Sebuah bangsa yang maju pasti didukung oleh warganya yang tertib hukum. Namun bila tingkat kesadaran akan hukum di masyarakat terlalu rendah, maka mau tidak mau, pemerintah sebagai unsur yang menjalankan sebuah negara, harus mendorong warga nya supaya patuh terhadap hukum. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan mendorong lahirnya aturan hukum yang menitik beratkan pada bidang ketertiban sosial. Seperti salah satunya segera mengesahkan RUU KUHP yang baru, dan memperberat aturan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan cara memperkuat KPK. Kami sebagai warga negara hanya ingin melihat pembangunan negara ini semakin maju dengan tidak diganggu oleh perusak ketertiban umum dan mental-mental pelanggar hukum.