Amman - Salah satu orang terkaya Indonesia, Dato' Sri Tahir bicara soal pekerjaan rumah (PR) Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode keduanya. PR tersebut di antaranya perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan China hingga sektor mana saja yang harus dibenahi pemerintah ke depannya.

Pria dengan kekayaan US$ 4,5 miliar atau setara Rp 63 triliun (kurs Rp 14.000) mengatakan adanya perang dagang AS-China tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia. Padahal, adanya perang dagang AS-China membuat sejumlah perusahaan di China merelokasi pabriknya agar terbebas dari tarif AS. Peluang ini justru didapatkan Vietnam.

"Nah, kelihatannya kita punya pejabat ini ndak tahu nggak membaca atau kurang sigap. Padahal round pertama dua tahun yang lalu itu China sudah kehilangan 10 juta manusia punya employment dan itu ternyata yang mendapatkan keuntungan terbesar Vietnam, karena Vietnam yang paling sigap dia membaca, eh ada kesempatan ini," kata Tahir saat berbincang dengan detikcom di Hotel Fairmont, Amman, Yordania, (3/10/2019) lalu.

Tahir menambahkan, padahal upah buruh di Vietnam cenderung sama dengan Indonesia. Dengan upah buruh yang tidak terlalu tinggi tersebut padahal bisa menarik

"Ya kita ini menurut saya kurang sigap ya. Ini satu kesempatan menurut saya golden opportunity gitu loh," tuturnya.

Pendiri Mayapada Group tersebut juga menyoroti pembangunan infrastruktur yang marak dilakukan Jokowi. Pembangunan yang banyak dilakukan di luar Jawa juga belum banyak berimbas ke pertumbuhan ekonomi nasional karena motor penggerak utamanya berasal dari Jawa.

"Nah, ini dampaknya ke Jawa itu nggak terlalu banyak. Saya mau ingatkan, kita bukan Jawa sentris tapi adalah faktanya 60-70% penduduk ada di Jawa," ujarnya.

Tahir juga menyinggung soal sektor riil. Sektor ini belum banyak diperhatikan oleh pemerintah dalam jangka waktu yang lama.

"Jadi real sector harus digalakan, stimulus adalah untuk bagaimana anda memperluas kapasitas membuat pabrik baru kita kasih stimulus, khususnya kalau misalnya pabrik itu padat karya bisa menghasilkan banyak pekerja atau pabrik orientasi ke ekspor. Ini lah maksud saya stimulusnya terarah," ujarnya.

Masalah perizinan yang masih sulit di daerah juga menjadi PR Jokowi di periode keduanya. Investor yang ingin mendirikan usaha di daerah dihadapkan oleh masalah yang justru mempersulit investasi. Menurutnya juga perlu dibuat kementerian khusus yang menangani investasi.

"Bukan hanya perizinannya, mentalitasnya kita punya pejabat di lokal, lalu belum lagi ketemu-ketemu ya ada putra daerahnya ada kekuatan daerah dan lain-lain ini yang mempersulit investasi kita," katanya.

Selain itu, sektor pariwisata juga harus digarap lebih serius lagi. Langkah Jokowi menggarap 10 Bali baru juga dinilai terlalu banyak, padahal hanya diperlukan beberapa daerah prioritas untuk dikembangkan pariwisatanya.

"Menurut saya cari fokus beberapa daerah, Manado, Bromo, Borobudur, daerah-daerah ini. Misalnya Raja Ampat bagus, Labuan Bajo ini daripada Mandalika itu kita pernah ketemu dirutnya sekarang kita punya izin MotoGP," katanya.

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) juga tidak bisa lagi hanya sekadar slogan. Pemerintah harus fokus pada SDM. Di samping itu, ia juga menginisiasi peningkatan kualitas SDM melalui Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Ini adalah suatu teladan yang luar biasa maka itu kita di wali amanat Gadjah Mada mendirikan namanya Leadership Entrepreneur School, belum ada ini, baru mau dari UGM. Ini leadership perlu karena ingin memproduce manusia-manusia yang unggul di masa depan 20 tahun ini. Caranya melalui pendidikan, nggak ada cara lain," tuturnya.


Sumur: https://m.detik.com/finance/berita-e...e-ii/2/#search


Terimakasih masukan nya untuk negara ini pak,bisa jd pertimbangan untuk pejabat terkait..
Mungkin agan2 dimari ada yg punya pendapat jg?