Anggota keluarga memperbaiki posisi foto Sudirdjo, seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu serentak 2019 yang meninggal dunia usai mendapatkan perawatan di rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (23/4/2019).
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ungkap penyebab meninggalnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Seluruh pihak, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), kubu 01, dan 02 mengimbau agar politisasi fenomena ini dihentikan.

Kemenkes telah merampungkan investigasi penyebab kematian petugas KPPS. Investigasi ini dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) di empat provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, dan Kepulauan Riau.

Dalam siaran pers, Sabtu (11/5), Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi mengungkap hasil investigasi.

Di Jakarta ada 22 korban jiwa. Penyebab kematian adalah infarc myocard, gagal jantung, koma hepatikum, strok, respiratory failure, dan meningitis.

Di Jawa Barat, ada 131 petugas KPPS meninggal. Penyebabnya gagal jantung, strok, respiratory failure, sepsis, dan asma.

Sementara di Kepulauan Riau, tiga petugas KPPS tewas karena gagal jantung dan kecelakaan, di Sulawesi Tenggara ada enam petugas KPPS meninggal dengan penyebab kematian kecelakaan.

Menukil Republika, Kemenkes juga sudah melakukan investigasi penyebab kematian petugas pemilu di 11 provinsi lain.

Jumlah petugas KPPS meninggal di Jawa Tengah 44 jiwa, Jawa Timur 60 jiwa, Banten 16 jiwa. Sementara di Bengkulu ada tujuh jiwa, Bali dua jiwa. Di Kalimantan Selatan delapan jiwa, Kalimantan Tengah tiga jiwa, Kalimantan Timur tujuh jiwa, Gorontalo tidak ada, Kalimantan Selatan 66 jiwa, dan Sulawesi Utara dua jiwa.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, Widyawati menyebutkan, penyakit lain yang juga merenggut nyawa petugas KPPS adalah diabetes melitus, gagal ginjal, tuberkulosis (TBC), dan kegagalan multi organ. "Kebanyakan usia korban meninggal di kisaran 50-59 tahun," terangnya.

Oscar menyatakan, bergugurannya petugas KPPS merupakan fenomena yang tak diharapkan. "Namun karena pekerjaan sebagai petugas pemilu juga dituntut kondisi kesehatan yang prima, maka para petugas pemilu yang mengidap penyakit-penyakit tertentu akan terpicu bila tidak mengatur waktu bekerja yang berlebihan," tegasnya.

Kemenkes, kata Oscar, sudah mencoba mengantisipasi kondisi dengan memperkuat kesiapsiagaan tenaga kesehatan di penjuru negeri. Meski surat edaran baru dikeluarkan enam hari setelah pemungutan suara, menurut Oscar komunikasi sudah dilakukan bahkan sebelum pencoblosan (17/4).

Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/1681/2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Petugas KPPS/PPK yang Memerlukan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan dikeluarkan pada 23 April 2019.

“Tenaga kesehatan itu men-support dari segi pelayanan kesehatan untuk penyelenggaraan pemilu di daerah, baik untuk petugas penyelenggara pemilu maupun masyarakat,“ jelas Oscar.

Selain itu, Surat Edaran Nomor HK.02.02/III/1750/2019 tentang Audit Medis dan Pelaporan Petugas KPPS/PPK/Bawaslu yang sakit dan meninggal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada 29 April 2019, dan Surat Edaran Nomor HK.07.01/III/1792/2019 tentang Pelaksanaan Review Kematian dan Laporan Pelayanan pada 7 Mei 2019.

Warga mengusung jenazah petugas KPPS, Tommy Heru Siswantoro ke tempat pemakaman umum Karang Gayam Teratai Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/4/2019).
Oscar mengimbau masyarakat tidak terpancing isu. "Kepada masyarakat jangan terlampau tegang, mari percayai apa-apa yang dilakukan oleh Kemenkes," tulisnya.

Beberapa waktu lalu muncul hoaks yang menyebutkan petugas KPPS Sita Fitriati meninggal karena diracun.

Kakak almarhumah tak tinggal diam. Mereka melaporkan hal ini ke polisi."Kita juga sempat laporan ke Polsek Kiaracondong," kata Muhammad Rizal.

Komisioner KPU, Viryan Aziz pun geram. "Akun tweet yang posting berita tersebut harus bertanggung jawab atas posting-annya. Bila yang di-posting hoax, kami minta diberi sanksi pidana yang berat karena menyebarkan berita hoax di tengah kedukaan yang ada," tegas Viryan dikutip detikcom.

Viryan mengimbau, "Jangan mempolitisir petugas KPPS yang gugur. Hormati perjuangan mereka yang bekerja dengan semangat sukarela dan telah ikut aktif mensukseskan Pemilu 2019," tandasnya.

Imbauan senada disampaikan Komisioner Bawaslu, Mochammad Afifuddin. "Kita sangat sedih kalau ada pihak memberitakan bohong atau fitnah, dipolitisasi seakan-akan korban meninggal akibat itu. Padahal faktornya sudah jelas karena kelelahan dan lain-lain," tukasnya.

Kata Afif, dari sekian banyak penyebab kematian petugas KPPS, kelelahan dan tekanan publik adalah salah satu pemicunya. Jadi, selain fisik yang sakit, secara psikologis juga terdampak.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin meminta seluruh pihak menghargai perasaan keluarga petugas KPPS yang meninggal. "..meninggalnya KPPS ini dijadikan bahan komoditi politik. Sebenernya terlalu berlebihan dan sungguh kita prihatin, orang jadi korban tapi dijadikan alat politik," ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berpendapat sebaiknya tak ada politisasi kematian petugas KPPS. Setidaknya, demikian menurut juru bicara BPN, Andre Rosiade.

"Intinya kami mengimbau, kita prihatin, berduka yang mendalam terhadap meninggalnya para pejuang demokrasi ini. Kita mengimbau semua pihak tidak mempolitisasi ini. Jangan menyebarkan hoax, kita serahkan ke aparat keamanan, kepolisian dan keluarga," papar Andre.

Hingga jumat (10/5), jumlah penyelenggara pemilu ad hoc yang meninggal dunia adalah 469 orang. Sebanyak 4.602 lainnya dilaporkan sakit.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...top-politisasi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Rutan Siak rusuh, narapidana kabur

- Izin FPI, setan gundul, dan berita populer lainnya

- Kurma kena virus Corona hanya hoaks semata