Jakarta, Beritasatu.com - Pernyataan Kiai Said Aqil dalam sebuah wawancara dengan Najwa Shihab di media audio visual, dilaporkan ke kepolisian oleh pihak yang terkait dengan timses paslon 02.

Damai Hari Lubis adalah orang yang menggalang gerakan dalam upaya memenjarakan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj.

Dalam pelaporannya, Damai, yang juga anggota Badan Pemenangan Prabowo-Sandi, merasa tidak terima atas analisis akademik Kiai Said Aqil.

Ketika dihubungi, Direktur Said Aqil Siroj (SAS) Institute, M Imdadun Rahmat mengatakan, gugatan itu tidak berdasar. Karena itu pihaknya tenang-tenang saja dan mempersilakan prosesnya dilanjutkan

"Ini sebagai wujud NU menghormati hukum. NU siap menghadapinya," ujar Imdadun Rahmat, di Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Imdadun menegaskan, apa yang disampaikan Kiai Said adalah fenomena nyata berdasarkan fakta empiris dan akademis. Pandangan dan faham radikal-ekstrem dianut oleh beberapa ormas Islam termasuk HTI yang sudah dibubarkan pemerintah dan diputus terlarang oleh pengadilan.

"Fakta empiris menunjukkan pendukung HTI bergabung dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok pro paslon 02. Serangkaian aksi massa 212 yang berlangsung berkali-kali didukung dan dihadiri orang-orang HTI. Massa pendukung negara khilafah dengan atribut bendera HTI selalu marak dalam aksi-aksi itu," terang dia.

Fakta lain yang menguatkan hubungan dekat HTI dengan paslon 02 adalah bahwa partai-partai pengusung Prabowo-Sandi menolak keras pembubaran HTI. Mereka membela HTI sejak wacana ini muncul hingga saat ini.

"Demi HTI pembelaan mereka sampai mengenyampingkan prinsip dan komitmen kebangsaan. Maka HTI balas jasa dengan dukungan. Ini gayung bersambut" tambah Imdadun.

Menurut Imdadun, sinyalemen bahwa kelompok radikal pro kekerasan dekat dengan paslon 02 mestinya menjadi warning bagi mereka agar menjaga jarak dengan kelompok anti NKRI itu.

"Kiai Said menyampaikan fakta yang argumennya kuat. Beliau bukan hanya ulama, juga akademisi yang paham betul soal gerakan radikal, bahkan terorisme. Beliau itu anggota dewan penasehat BNP. Analisanya bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah akademik" papar Imdadun.

Menurutnya, pernyataan Kiai Said tidak bisa dikategorikan hate speech atau provokasi kekerasan. Pasalnya, pernyataan tersebut adalah analisis ilmiah, tiidak ada mens rea atau niat jahat ujaran kebencian.

"Kiai Said bersih dari rekam jejak provokasi atau agitasi kekerasan. Beliau anti kekerasan kepada siapa saja. Publik mengakui beliau tokoh perdamaian dan pluralisme. Yang jelas Kiai Said tegas pada radikalisme apalagi teror," terangnya.

Secara lugas Imdadun mengatakan, ini bukan soal mendukung salah satu paslon, karena sebagai Ketua Umum PBNU Kiai Said diwajibkan netral.

"Namun, beliau prihatin, bahwa kelompok HTI turut mendukung Paslon 02. Itu kan jelas organisasi terlarang. Mereka masuk kedalam Paslon Prabowo-Sandi hanya demi tujuan eksis kembali. Ini malah merugikan 02 kan? " lanjut Imdadun Rahmat.

Menurut doktor ilmu politik ini, kalau memusuhi Kiai Said ini diterus-teruskan akibatnya akan buruk bagi paslon 02.

"Warga NU akan ngumpul semua ke paslon 01. Atau jangan-jangan, pendukung paslon 02 memang memiliki niat menghancurkan Nahdlatul Ulama? Belum berkuasa saja, sudah melaporkan Ketua Umum PBNU. Bagaimana nanti berkuasa, bisa-bisa membubarkan NU," kata Imdadun.

Sementara Ketua PBNU bidang Hukum, HAM dan Perundang-Undangan, Robikin Emhas mengungkapkan alasan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyebutkan hal itu, mengacu pada hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

Berdasarkan rilis survei LSI Denny JA pada 5 Maret 2019 disebutkan Prabowo-Sandiaga lebih unggul di kelompok Muslim konservatif atau kelompok Muslim yang menginginkan Indonesia seperti di Timur Tengah. Dari total 87,8% pemilih Muslim, ketika diminta mencoblos simulasi surat suara, mayoritas di antaranya atau 55,7% menyatakan akan memilih Jokowi-Ma'ruf Amin. Sementara 33,6% memilih Prabowo-Sandiaga Uno.

Muslim yang akan memilih Jokowi-Ma'ruf Amin terafiliasi dengan kelompok Nahdlatul Ulama (NU). Sementara itu, muslim pemilih Prabowo-Sandiaga lebih cenderung masuk kelompok konservatif yang terafiliasi dengan PA 212 dan FPI.

"Terkait adanya radikalisme yang ditandai sikap intoleran, berbagai hasil survei sudah melansir hal itu. Bahkan gamblang diketahui publik adanya kampanye khilafah yang cukup marak sebelum HTI badan hukumnya dicabut," tuturnya, Rabu (20/3).

Dia berpandangan bahwa kelompok muslim konservatif yang berencana mendirikan negara berbasis khilafah akan menghapus sekat-sekat bangsa dan negara dan merupakan ancaman nyata terhadap keutuhan NKRI.

"Bagi NU, agama dan negara tidak perlu lagi dipertentangkan. Keduanya bisa saling mengisi, bisa harmonis. NU mengharmoniskan dengan jargon hubbul wathon minal iman," katanya.

Sumber: https://www.beritasatu.com/nasional/...a-fakta-ilmiah