02 Januari 2019


Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti klaim keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama empat tahun memimpin. Menurutnya, klaim itu banyak yang tak sesuai kenyataan dan bertolak belakang dari rencana awal yang dijanjikan.

"Pemerintah tak punya road map yang jelas, karena orientasinya menjadikan pembangunan hanya etalase politik," kata Fadli dalam keterangannya, Rabu (2/1).

Padahal, kata dia, pembangunan adalah bentuk kewajiban bagi pemerintahan manapun, dan bukan bentuk prestasi. Dapat dikatakan prestasi jika cetak biru (blue print) yang direncanakan dapat terealisasi dan menstimulus ekonomi.

Berdasarkan catatannya, Fadli menganggap pembangunan yang dilakukan era Jokowi-JK justru gagal menstimulus pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan sebesar 7-8 persen. Klaim-klaim keberhasilan itu dinilai cenderung membohongi publik.

"Saya juga melihat klaim-klaim keberhasilan pembangunan ekonomi pemerintah cenderung membodohi publik," ujarnya.

Fadli mencontohkan klaim keberhasilan pembangunan jalan tol. Padahal, menurutnya jalan tol bukan bentuk infrastruktur publik, melainkan swasta atau privat.

Infrastruktur publik itu menurutnya adalah jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan bukan jalan tol. Dengan jalan tol, kata Fadli, masyarakat yang melewatinya harus membayar.

"Masalahnya, alih-alih memperbaiki jalan lintas Sumatera, misalnya, atau jalan-jalan arterinya yang rusak, pemerintah malah berniat membangun jalan tol lintas Sumatera. Lalu di mana sifat 'publik'-nya?" ujar Fadli.

Klaim keberhasilan pembangunan jalan tol itu, lanjutnya, bukan hanya membodohi, namun juga tak mendidik masyarakat tentang paradigma kebijakan transportasi yang benar. Jalan tol dinilai sebagai obsesi pembangunan yang salah, karena jalan tol dianggap hanya bentuk infrastruktur bagi kendaraan pribadi.

"Padahal yang mestinya dibangun pemerintah adalah sarana transportasi publik berbasis rel, bukannya jalan tol," kata dia.



Fadli menilai pemerintah tak konsisten dengan janjinya membangun tol laut. Alih-alih fokus dalam pembangunan tol laut, Jokowi justru kata dia, sibuk membangun tol darat.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kata Fadli, ada beberapa rencana terkait tol laut yaitu, mengembangkan dan membangun 24 pelabuhan hingga 2019, dengan target rata-rata membangun 5 pelabuhan per tahun.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga berencana mengembangkan 210 pelabuhan penyeberangan dan terakhir pembangunan atau penyelesaian 48 pelabuhan baru harus selesai pada 2016 dan total 270 pelabuhan pada 2019.

"Tapi, bagaimana realisasinya? Kalau dari sisi klaim pemerintah, hingga tahun ini mereka telah mengklaim membangun 27 pelabuhan baru. Saya masih cek detailnya. Tapi, yang harus kita perhatikan adalah utilisasi trayek tol laut," ujarnya.

Menurut data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Fadli mengatakan pada 2017 realisasi muatan tol laut hanya mencapai 212.865 ton, atau baru 41,2 persen dari target 517.200 ton. Sementara itu, realisasi muatan baliknya jauh lebih kecil, karena baru mencapai 20.274 ton.

"Rata-rata okupansi kapal di trayek tol laut juga masih kecil, baru sekitar 60 persen. Sementara untuk muatan balik okupansinya malah hanya berkisar di angka 6 persen saja. Jadi, masih sangat rendah sekali," katanya.

Klaim keberpihakan terhadap pembangunan maritim, dinilai tak sejalan dengan perbaikan nasib para nelayan. Contohnya, sebagian nelayan dan usaha penangkapan ikan justru harus berhenti beroperasi karena masalah perizinan.







Selain menyoroti pembangunan infrastruktur dan tol laut, Fadli juga mengkritik klaim keberhasilan pemerintah soal penurunan angka pengangguran yang disebut terkecil sepanjang sejarah.

"Saya cek, dari sisi persentase memang jumlah persentasenya kecil, yaitu hanya 5,34 persen. Namun jika kita periksa datanya, klaim tadi cenderung membodohi kita," kata Fadli.

Fadli membeberkan pada Agustus 2014, atau dua bulan sebelum Jokowi dilantik, angka pengangguran mencapai 7.244.905 orang, atau sebesar 5,94 persen. Pada Oktober 2018, jumlahnya turun menjadi 7 juta orang, atau persentasenya kini menjadi 5,34 persen.

Dalam arti lain, kata Fadli, selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK, jumlah pengangguran hanya berkurang sebesar 240 ribuan orang. Angka tersebut dinilai buruk karena menunjukkan laju penurunan angka pengangguran justru melambat.

"Belum lagi kalau kita bicara ukuran pengangguran itu apa. Orang yang bekerja sejam dalam seminggu saja sudah dihitung bukan pengangguran. Itu kan kriteria aneh," kata dia.

Fadli menganggap pemerintahan Jokowi-JK terlalu banyak melakukan klaim di berbagai bidang. Ditambah, klaim-klaim itu juga dinilai tengah menyembunyikan berbagai persoalan.

"Yang jelas, masyarakat pada umumnya merasakan hidup semakin sulit, mencari pekerjaan sulit, harga-harga kebutuhan pokok melonjak dan daya beli melemah," kata Fadli. (swo/pmg)

Kolam : https://www.cnnindonesia.com/nasiona...unan-jalan-tol

Ini soal ketepatan bukan kecepatan, lanjut demi kerakyatan bukan untuk golongan.
Auto diolok-olok bani berudu a.k.a cebong, karena yang mengkritisi bukan dari kalangan mereka. Tragis dan pilu.