Rudiantara Belum Beri Kepastian Cabut Izin Bolt

CNN Indonesia | Jumat, 16/11/2018 19:09 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengaku belum pasti akan mencabut izin lisensi frekuensi 2,3 GHz yang saat ini digunakan PT Internux untuk layanan Bolt 4G LTE. Walaupun, besok, Sabtu (17/11), merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHP) Internux.

"Ya kalau kita lihat besok hari libur ya artinya gini, tanggal 17 [November] tidak harus tanggal 17 pasnya. Bisa saja tanggal 17 karena kan hari libur namanya juga. Bisa saja besok, bisa saja Senin lihat kepraktisannya lah," kata Rudiantara saat ditanyai CNNIndonesia.com usai acara LINE Creative, di Senayan City, Jakarta Pusat, pada Jumat (16/11).

Rudiantara menjelaskan bahwa di dalam masalah Internux ini ada dua perkara yang secara bersamaan berproses di pengadilan. Pertama, yang berkaitan dengan utang maka masalah itu tunduk pada undang-undang perdata. Kedua, masalah penggunaan frekuensi tunduk kepada undang-undang publik.


"Jadi dua hal yang bisa dipisahkan," lanjutnya.
Dua isu ini masing-masing masih berjalan di Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta dan Pengadilan Tata Niaga Jakarta Pusat. Soal hutang, Internux telah mengajukan proposal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dan disetujui oleh Majelis Hakim PN Niaga Jakarta.

Sementara itu, sidang kedua mengenai penggunaan frekuensi akan digelar pada Senin (19/11). Kominfo sendiri mendaftarkan tagihan dalam PKPU Internux senilai Rp 463 miliar atas biaya penggunaan frekuensi 2,3 GHz yang belum dibayar Internux sejak 2016-2018.

Hingga saat ini, Rudiantara mengaku belum berhubungan secara langsung dengan pihak Internux dan perusahaan Lippo lainnya yang terjerat masalah ini.

"Saya sih tidak. Komunikasi ini bukan hanya saat sekarang ada masalah. Ini kan surat peringatan dikirimkan berkali-kali. Jadi komunikasinya juga sudah berkali-kali dari temen-temen SDPPI," kata Rudiantara.
Soal keputusan lanjutan jika hingga besok ketiga perusahaan Lippo tak membayar, Rudiantara meminta publik menunggu.

"Tunggu aja besok seperti apa. Namanya hari libur. Pasti diputuskan, namanya aturan, kecuali mereka mengusulkan pembayaran atau mau bayar. Sekarang belum ada juga," tutupnya. (kst/age)
https://www.cnnindonesia.com/teknolo...abut-izin-bolt