REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jajaran pengurus dan anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seluruh Bali disebut mengundurkan diri dari keanggotaan PKS, Jumat (28/9). Ratusan perwakilan anggota dari delapan kabupaten dan kota di Pulau Bali juga telah menandatangani surat pernyataan berhenti dari keanggotaan di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Bali.

Ketua DPP PKS Ledia Hanifa yang dikonfirmasi mengenai kebenaran pengunduran kader PKS se-Bali tersebut mengaku baru mendengar kabar tersebut. Karenanya, ia ingin terlebih dahulu mengecek informasi tersebut.

"Nanti saya cek dulu ya. Saya sendiri juga baru denger kabarnya, karena kemarin saya dapat musibah, jadi tidak konsentrasi ke situ," ujar Ledia saat dihubungi wartawan, Jumat (28/9).

Ia pun enggan menjelaskan lebih jauh saat ditanyai terkait mundur kader PKS se-Bali karena alasan kekecewaan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS dianggap bersikap otoritarianisme yang menabrak anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepartaian. Sikap otoritarianisme DPP dinilai saat melakukan pergantian sepihak dan mendadak pimpinan PKS di wilayah Bali.

"Kalau pergantian pengurus itu memang biasa. cuma sebetulnya seperti apa saya belum tau, makanya saya mohon waktu buat cek itu dulu," kata Ledia.

Sebelumnya, Ketua DPW PKS Bali, Mudjiono mengatakan, pengunduran diri seluruh kader PKS di Bali tersebut dikarenakan kekecewaan atas sikap otoritarianisme Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kepada kader. Karenanya, ada lebih dari 4.800 kader PKS seluruh Bali dan dipastikan hampir 90 persennya mengundurkan diri.

"DPP menabrak AD/ ART dan melakukan persekusi terhadap kader-kader yang dituduh tidak loyal," kata Mudjiono dijumpai Republika.co.id, Jumat (28/9).

Mudjiono menceritakan pada Kamis (28/9) sekitar pukul 16.14 WITA, dirinya dan jajaran pengurus wilayah mendadak diundang melalui pesan berbasis aplikasi Whatsapp untuk menghadiri pelantikan pengurus baru pukul 20.00 WITA. Ini menimbulkan tanda tanya besar bagi pimpinan daerah yang sah terkait penggantian sepihak dan mendadak kepengurusan oleh DPP.

"Tak ada sedikitpun pemberitahuan dari yang melantik dan yang akan dilantik. Tentu saja ini masalah bagi saya dan organisasi. Saya tak mengetahui alasan pusat memberhentikan secara sepihak," ujarnya.

https://m.republika.co.id/amp_version/pfrngl335