Sumber Gambar

Menurut Presiden Serikat Buruh, Said Iqbal, sekitar 50 ribu orang akan bergerak ke kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional 2024 atau May Day. Dalam aksi tersebut, buruh menuntut beberapa hal, termasuk penolakan terhadap upah murah dan Undang-Undang Omnibus Law (UU Cipta Kerja). Said Iqbal menyebut bahwa upah buruh di Indonesia saat ini masih berada di bawah upah buruh di negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Singapura.

Said Iqbal juga menjelaskan bahwa upah ideal untuk buruh di wilayah Jakarta seharusnya mendekati nominal Rp7 juta per bulan. Saat ini, besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang berlaku adalah sekitar Rp5,1 juta, yang menurutnya belum memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup buruh. Hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa upah ideal buruh di Jakarta seharusnya di atas Rp5,2 juta per bulan.

Naiknya upah akibat Omnibus Law hanya sekitar 1,58%, yang dinilai tidak layak, dan tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di Bekasi, Tangerang, dan Karawang. Said Iqbal menyoroti bahwa inflasi saat ini mencapai 2,8%, sehingga kenaikan upah yang hanya 1% tidak mencukupi untuk mengimbangi biaya hidup. Semoga tuntutan buruh dapat diperhatikan dan direspons dengan baik oleh pihak terkait!

Pembahasan mengenai upah yang layak bagi buruh adalah topik yang penting dalam konteks keadilan sosial dan ekonomi. Upah yang layak adalah hak yang fundamental bagi setiap pekerja sebagai imbalan atas kontribusi dan waktu yang mereka berikan dalam melakukan pekerjaan. Upah yang layak memastikan bahwa pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan, serta memberikan mereka martabat dan keamanan finansial.

Selain itu, upah yang layak juga mencerminkan nilai dari pekerjaan yang dilakukan dan memberikan penghargaan kepada pekerja atas kontribusi mereka terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Bayaran yang adil mengakui nilai pekerja sebagai manusia yang memiliki hak atas standar hidup yang layak, bukan sekadar komoditas yang dapat dibeli dengan harga yang murah. Ini juga berkontribusi pada penciptaan kondisi kerja yang stabil dan produktif, karena pekerja yang mendapat upah yang layak cenderung lebih termotivasi dan berdedikasi.

Namun, untuk memastikan upah yang layak bagi buruh, diperlukan kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan standar upah minimum yang mencerminkan biaya hidup yang layak di suatu wilayah. Sementara itu, pengusaha diharapkan untuk memberikan upah yang adil sesuai dengan kontribusi dan produktivitas pekerja, serta memastikan bahwa keuntungan perusahaan tidak didapatkan dengan merugikan hak-hak pekerja.

Di samping itu, serikat pekerja juga memegang peran yang penting dalam memperjuangkan upah yang layak dan kondisi kerja yang adil. Mereka dapat melakukan negosiasi dengan pengusaha untuk menetapkan upah yang lebih baik dan melindungi hak-hak pekerja melalui pembentukan perjanjian kerja kolektif. Melalui kekuatan bersatu, serikat pekerja dapat membantu mendorong perubahan positif dalam kebijakan upah dan memperjuangkan keadilan sosial bagi semua pekerja.

Pentingnya upah yang layak bagi buruh tidak hanya berdampak pada tingkat individual, tetapi juga pada kemakmuran ekonomi secara keseluruhan. Upah yang layak memungkinkan pekerja untuk memiliki daya beli yang cukup untuk mengonsumsi barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja tambahan. Ini juga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, dengan memberikan akses yang lebih adil terhadap kesempatan dan keuntungan ekonomi.

Link Referensi