Heboh BEM UI Pasang Foto Prabowo-Gibran: Selamat Datang di Era Demokrasi Otoriter

Minggu, 28 April 2024 | 16:21 WIB
Share
Link Copied!
user-anonim Muhammad Fida Ul Haq
header img
BEM Universitas Indonesia (UI) memasang foto pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan caption Habis Gelap Terbitlah Gelap. (Foto: Instagram BEM UI)
JAKARTA, iNewsSemarang.id – BEM Universitas Indonesia (UI) memasang foto pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan judul foto itu "Habis Gelap Terbitlah Gelap".

Sedikit memodifikasi tulisan RA Kartini Habis Gelap Terbitlah Terang yang selalu diperingati pada 21 April sebagai Hari Kartini. Meskipun putusan ini mengikat, tapi BEM UI menyebut fenomena itu sebagai Demokrasi Otoriter.

Pemasangan foto tersebut merupakan respons BEM UI terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengeluarkan putusan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang menolak seluruhnya gugatan yang diajukan pasangan calon nomor urut 01 dan nomor urut 03. Menanggapi keputusan itu,

Dalam pernyataannya, BEM UI menegaskan bahwa putusan MK menandai akhir dari proses demokratis dalam Pilpres 2024, dengan menunjukkan bahwa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah memanfaatkan berbagai lembaga yang seharusnya demokratis hanya untuk mempertahankan kekuasaannya.

"Lembaga-lembaga tersebut mencakup dewan legislatif, mahkamah konstitusional, pemilu multipartai, media, bahkan masyarakat sipil sendiri yang termobilisasi. Seakan-akan masyarakat dibuai karena tampaknya demokrasi ditegakkan dan diberdayakan oleh pemerintah," tulis BEM UI di Instagram-nya, Minggu (28/4/2024).

Konsep "Democratic Authorianism" yang digulirkan BEM UI menjelaskan bagaimana rezim otoriter memanfaatkan institusi-institusi yang seharusnya mewakili demokrasi untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaannya.

BEM UI menekankan bahwa upaya-upaya ini menunjukkan bahwa Pilpres 2024 dipenuhi dengan kepentingan yang hanya menguntungkan penguasa, sementara keadilan dan kedaulatan rakyat dikesampingkan.

Mereka juga menyoroti bahwa meskipun hukum dan konstitusi ada, namun seringkali terdapat kesenjangan dan ambiguitas yang memungkinkan penafsiran yang menguntungkan pihak berkuasa.


"Seluruh upaya yang tampak sistematis ini sekali lagi menunjukkan bahwa Pilpres 2024 dipenuhi kepentingan sewenang-wenang penguasa," papar BEM UI.

Dalam konteks ini, BEM UI mendorong masyarakat untuk tidak berdiam diri dalam menghadapi fenomena ini. BEM UI menekankan perlunya menjaga rasionalitas dan terus berupaya mempertahankan sisa-sisa kedaulatan yang masih dimiliki oleh rakyat, sebagai bentuk perlawanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan kepentingan yang otoriter.

"Hukum tidak selalu ekuivalen dengan keadilan, konstitusi, sebagaimana ketentuan hukum lainnya selalu memuat kesenjangan dan ambiguitas yang melahirkan beragam penafsiran," jelas BEM UI.

https://semarang.inews.id/read/43631...krasi-otoriter


]Rilis Kajian soal Demokrasi Otoriter, BEM UI: Peringatan bagi Pemerintah, Hentikan Sikap Niretika dan Nepotisme

Ketua BEM UI Verrel Uziel menyampaikan pandangan terkait pesan kebangsaan guru besar UI di pelataran gedung rektorat UI, Depok, Jumat, 2 Februari 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
IKLAN
TEMPO.CO, Jakarta - BEM UI merilis kajian soal authoritarian democracy atau demokrasi otoriter melalui akun instagram @bemui_official pada Ahad, 28 April 2024. Kajian itu menyinggung penetapan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran sebagai langkah menuju iklim demokrasi yang bernuansa otoriter di Indonesia.

Menurut Ketua BEM UI Verrel Uziel, rilis tersebut merupakan bentuk peringatan dari BEM UI untuk pemerintah. “Kami terus berusaha mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat dengan menghentikan sikap niretika dan praktik nepotisme,” kata Verrel melalui pesan singkat pada Ahad, 28 April 2024.

Dalam kajian itu, BEM UI menyoroti sikap lembaga-lembaga negara yang dinilai menggunakan instrumen demokrasi untuk membenarkan pelanggaran etika dan nepotisme di Pilpres 2024. Praktik tersebut mereka anggap sebagai ciri dari demokrasi otoriter yang saat ini terjadi di berbagai negara dunia, termasuk Indonesia.

Kajian bertajuk "Habis Gelap, Terbitlah Gelap: Selamat Datang Era Demokrasi Otoriter” itu juga menyinggung berbagai pelanggaran etika dalam proses Pilpres. Di antaranya mobilisasi aparat dan kepala daerah, keterlibatan menteri dalam kampanye, politik gentong babi, hingga pelanggaran etik di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

BEM UI menganggap pengabaian berbagai pelanggaran dalam Pemilu sebagai bentuk konsolidasi rezim otoriter dengan memanfaatkan instrumen-instrumen demokratis. “Dalam rezim demokrasi otoriter, Pemilu sering kali hanya menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan,” seperti tertulis dalam rilis kajian BEM UI.


Sebagai pimpinan BEM UI, Verrel mengatakan lembaganya menyayangkan sikap MK yang seakan menutup mata atas ketidaknetralan dan nepotisme yang nampak. Pasalnya, dugaan kecurangan Pilpres dinyatakan MK tidak beralasan secara hukum dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU 2024.

Verrel berujar MK seharusnya bisa mengadili berbagai pelanggaran tersebut. “Kalau dibilang terjadi kekosongan hukum, Pemilu Orba pun dipandang sah berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi tetap dianggap curang dan bermasalah,” ucap dia.

Di samping itu, Verrel menyatakan BEM UI khawatir pemerintahan Prabowo-Gibran akan dipenuhi penyempitan ruang sipil. Pembatasan terhadap gerakan mahasiswa dan sipil, kata Verrel, juga terjadi dalam negara yang menuju demokrasi otoriter atau mengalami authoritarian turn.

Dia pun mengungkapkan bahwa sikap BEM UI tersebut sudah melalui berbagai diskusi internal. “Kami sepakat untuk mengangkat doktrin demokrasi otoriter karena pergelaran politik hari ini memang seakan demokratis, tetapi mengarah ke sifat otoriter untuk kepentingan

https://nasional.tempo.co/read/18617...-dan-nepotisme

kekhawatiran BEM UI atas kebebasan demokrasi di Indonesia