Papua pasca Pemilu 2024, Direktur Imparsial: pendekatan militer potensial berlanjut
Rekam jejak presiden terpilih Prabowo Subianto dan visi misinya untuk penyelesaian masalah Papua sarat dengan pengerahan kekuatan militer

Diskusi Forum Akademisi untuk Papua Damai dan Imparsial bertajuk Papua Pasca Pemilu 2024: Eskalasi atau Resolusi Konflik, Kamis (24/4/2024). -Dok imparsial.org

Jayapura, Jubi – Pendekatan militer berpotensi tetap menjadi cara pemerintah baru hasil Pemilu 2024 menangani konflik di Papua. Rekam jejak presiden terpilih, Prabowo Subianto, serta visi misinya untuk penyelesaian masalah Papua sarat dengan pengerahan kekuatan militer.
Ghufron Mabruri, Direktur Imparsial mengatakan konflik Papua yang sudah berlangsung lama selalu ditandai dinamika dan eskalasi konflik yang juga semakin meningkat. Hal itu telah menjadi pengetahuan bersama berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan beberapa lembaga HAM di Papua.

“Bagaimana ke depan pasca pemilu 2024? Mari kita lihat dari beberapa indikator, termasuk latar belakang Bapak Prabowo yang mana pernah berkarir di militer dan mempunyai rekam jejak berbagai operasi [militer] baik di Papua maupun di Timor-timur, termasuk juga kekerasan politik dan pelanggaran HAM,” kata Mabruri dalam diskusi Forum Akademisi untuk Papua Damai dan Imparsial bertajuk Papua Pasca Pemilu 2024: Eskalasi atau Resolusi Konflik. Diskusi itu berlangsung secara daring di Kantor Imparsial, bilangan Tebet Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis (25/4/2024).

Dia melanjutkan, belum lama ini Panglima TNI kembali menyebut gerakan bersenjata kemerdekaan Papua sebagai TPNPB OPM menggantikan sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB. Tetapi menurut Ghufron Mabruri instansi Polisi dan Menkopolhukam justru masih menggunakan sebutan KKB.

Hal itu menurutnya jadi pertanda adanya perbedaan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai orang yang berlatar belakang militer membuka kemungkinan menyelesaikan konflik Papua dengan pendekatan kekuatan militer. Ditambah karena cara pandangnya atau perspektif dalam membaca persoalan serta  pengalamanya selama bertahun-tahun akan lebih mendorong presiden terpilih pendekatan kekuatan militer, kata dia.

“Saya rasa dari visi misinya beliau bisa terbaca soal tangani persoalan di Papua, bahkan secara eksplisit menyatakan pentingnya tetap menggunakan pendekatan militer. Lalu indikator lain bisa dilihat dari operasi HABEMA (harus beres maksimal) yang ditetapkan baru-baru ini, termasuk juga perubahan status KKB menjadi OPM, ”ujarnya.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dalam Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Jakarta Timur akhir Februari 2024 mengatakan pihaknya telah membentuk Komando Operasi (Koops) Habema untuk menangani konflik di Papua.

Mengutip CNN Indonesia 28 Februari 2024, Agus menjelaskan strategi yang diterapkan di Papua menggunakan pendekatan smart power yang merupakan kombinasi dari soft power, hard power dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan komando operasi atau koops Habema (harus berhasil maksimal).

Dalam diskusi pemetaan potensi eskalasi atau resolusi konflik di Papua tersebut Imparsial menghadirkan 7 narasumber yang merupakan akademisi serta tokoh yang lama berkecimpung meneliti sejumlah persoalan di Indonesia secara umum dan Papua. Ketujuh narasumber itu Mangadar Situmorang PhD, Koordinator Forum Akademisi; Prof Cahyo Pamungkas dari BRIN; Elvira Rumkabu, Sekretaris Eksekutif Koalisi Kampus untuk Demokrasi; Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia; Pdt Ronald Richard Tapilatu dari PGI; Gufron Mabruri, Direktur Imparsial; dan Dr Al Araf, Akademisi Universitas Brawijaya.

Pada diskusi itu Mangadar Situmorang menyebutkan hasil Pilpres dan persoalan di Papua itu menjadi pekerjaan rumah atau PR tersendiri. Terutama karena persoalan Papua bukan hanya bicara tentang persoalan orang Papua, namun persoalan satu bangsa besar, yaitu Bangsa Indonesia.

“Sekali lagi saya katakan konflik Papua bukan urusan orang Papua, bukan juga persoalan di Menkopolhukam, TNI-Polri atau juga urusan kelompok tertentu, termasuk juga teman-teman yang mengangkat senjata di hutan. Akan tetapi ini persoalan kita bersama sebagai satu bangsa dan juga negara,” kata Situmorang.

Lalu yang kedua, lanjut Situmorang, terkait presiden terpilij Prabowo Subianto menilai persoalan Papua semakin rumit karena menurut Prabowo ada keterlibatan pihak asing yang intens untuk memecah belah bangsa indonesia.

Mangadar Situmorang mengutip jawaban presiden terpilih RI, Prabowo Subianto yang dengan gamblang pernah menjawab pertanyaan dari para panelis debat capres pada Desember lalu terkait persoalan pelanggaran HAM di Papua.

“Papua persoalan yang rumit karena adanya keterlibatan pihak asing. Dengan intens memecah belah bangsa Indonesia. Lalu yang berikut adalah dari pihak kelompok separatis atau kelompok perlawanan yang tidak saja mengakibatkan korban masyarakat sipil, tetapi juga terjadi berbagai macam hal pelanggaran HAM.” ujarnya.

Situmorang mengatakan pernyataan Prabowo tersebut menjadi catatan karena konstruksi persoalan di Papua tidak saja bersifat domestik atau lokal hukum, tetapi juga persoalan politik diplomasi internasional, dan juga persoalan keamanan militer.

“Beliau mengatakan akan mempertegas penegakan keamanan, juga melakukan pembangunan dan layanan sosial.

Pernyataan itu sangat normatif tetapi juga ini menjadi catatan bagi kita akademisi maupun yang lain untuk menagih agar Bapak Prabowo konsisten dalam penegakan hukum, peningkatan layanan sosial dan juga menghormati hak-hak asasi manusia. Kita akan melihat apakah ini prioritas? Jika itu prioritas maka, langkah-langkah apa yang akan dilakukan? atau program apa yang akan dilakukan?” ujarnya.

Situmorang berharap setelah 5 tahun kepemimpinan Prabowo Subianto akan ada capaian yang berarti. “Ada yang boleh kita raih, ada prestasi yang bisa kita apresiasi, dan apa indikatornya [perlu dicermati] sehingga ada legacy yang Prabowo tinggalkan setelah 5 tahun berkuasa di bangsa ini,” katanya. (*


https://jubi.id/polhukam/2024/papua-...ial-berlanjut/

potensi pelanggaran HAM lewat pendekatan militer..