PSI Mau Gubernur Baru Jakarta Berani Batasi Kepemilikan Kendaraan Bermotor hingga Tindak Parkir Liar
Selasa, 23 April 2024 14:53 WIB
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana, Rabu (13/9/2023). 

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Jelang Pilkada Jakarta yang akan dilaksanakan November 2024 mendatang, bursa calon gubernur atau cagub terus memanas.
Sejumlah nama tokoh pun bermunculan, mulai dari politikus senior, eks kepala daerah, pengusaha, hingga purnawirawan Polri.
Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, menyebut, saat ini Jakarta butuh sosok pemimpin yang berani mengambil kebijakan yang tepat, meski tidak selalu populer.

“Banyak masalah kronis di Jakarta hanya dapat diatasi melalui langkah-langkah berani yang mungkin dapat menuai berbagai kontroversi,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/4/2024).

“Namun, langkah-langkah ini harus dilakukan dengan tegas karena penanganan setengah-setengah tidak akan pernah membawa perbaikan yang berarti,” sambungnya.
Salah satu masalah kronis yang harus segera dituntaskan ialah terkait buruknya tata ruang di Jakarta.
Menurutnya, sebagian besar masalah di Jakarta timbul akibat buruknya penindakan dan penanganan untuk masalah tata ruang.
Mulai dari pelanggaran zona hijau, maraknya bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merusak fungsi lahan dan sungai, hingga penyalahgunaan trotoar dan bahu jalan.
“Semua ini menjadi permasalahan yang harus segera ditangani pemerintah,” kata politikus muda PSI ini.
Tak hanya itu, Justin juga menyoroti masalah kemacetan lalu lintas yang sampai detik ini belum bisa diselesaikan oleh pemimpin Jakarta.
Justin menilai, perlu langkah progresif yang dilakukan pemimpin untuk bisa menuntaskan masalah tersebut.
“Seperti penindakan parkir liar, pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor, sertifikasi garasi mobil untuk setiap pembelian mobil baru, serta uji emisi,” ujarnya.
“Semua ini harus dilakukan untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai lebih dari 25 juta unit,” tambahnya menjelaskan.
Atas dasar itu, Justin menilai, penyelesaian berbagai permasalahan tersebut hanya bisa dilakukan oleh sosok pemimpin progresif, bukan sekedar retoris.
“Jakarta perlu pemimpin yang siap mengambil kebijakan yang mungkin tidak selalu disukai, bahkan jika itu berarti risiko tidak terpilih kembali demi kepentingan penyelesaian masalah-masalah kronis kita ini dalam jangka waktu lima tahun,” tuturnya.
Justin pun menggarisbawahi pentingnya seorang wakil gubernur yang kuat, sehingga bisa bekerja bahu-membahu dengan gubernur dalam menjalankan agenda progresif.
Duet gubernur dan wakil gubernur serasi pun disebutnya sempat dimiliki Jakarta di era kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan Wagub Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
“Sudah saatnya meninggalkan era gubernur yang hanya berbicara retoris, mari bergerak menuju masa depan yang lebih baik dengan pemimpin yang bertindak nyata,” ucapnya.

https://jakarta.tribunnews.com/2024/...-liar?page=all