JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Usamah Abdul Aziz meyakini hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berani melawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dijadwalkan Senin 22 April 2024, besok.

Diketahui Timnas AMIN melalui Tim Hukum Nasional (THN) menggugat agar mendiskualifikasi kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam salah satu gugatannya.

"Terkait putusan MK tanggal 22, Saya rasa Hakim MK tak akan berani melawan Jokowi. Meski fakta telah diungkap di persidangan, para saksi ahli sudah bicara dengan tegas, meski saksi yang kami siapkan banyak yang batal bersaksi akibat adanya intervensi, tapi fakta dan bukti bisa dijabarkan," kata Usamah kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (21/4/2024).

Usamah menambahkan penilaiannya pada Hakim MK dengan melihat putusan meloloskan Gibran untuk ikut kontestasi Pilpres 2024. Sehingga dirinya meyakini Hakim MK tak akan berani melawan penguasa.

"Saya meragukan Hakim MK bisa memutuskan sesuai kehendak ilmu dan hatinya, kita tahu putusan meloloskan Gibran menyalahi etik, tapi nyatanya terus dilanjutkan, karenanya saya yakin kali ini hakim MK tidak akan berani melawan kehendak penguasa," ujarnya.

Lebih lanjut, Usamah mengungkap bahwa pasangan AMIN rencananya bakal menghadiri putusan hasil PHPU besok di MK.

"Rencananya begitu," pungkasnya.
https://nasional.okezone.com/read/20...i-lawan-jokowi


Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024 Momentum Mengembalikan Muruah MK


JAKARTA - Sidang putusan sengketa Pilpres 2024 yang digelar Senin 22 April besok jadi momentum bagi Mahkamah Konstitusi untuk megembalikan muruah sebagai benteng penjaga konstitusi dan demokrasi.

Dosen dan advokat alumnus School of Law University of Warwick Inggris, TM Luthfi Yazid menilai putusan tersebut akan tercatat dalam sejarah dan mengembalikan maruah MK setelah beberapa kali terlilit persoalan hukum memalukan.

"Sejak hakim MK Akil Mochtar, Patrialis Akbar yang keduanya masuk bui, lalu paling belakangan Ketua MK Anwar Usman yang diberhentikan Mahkamah Kehormatan MK karena dianggap melakukan pelanggaran etika berat terkait persyaratan cawapres," kata Luthfi kepada wartawan, Sabtu 20 April 2024.

"Ini merupakan momentum emas bagi Mahkamah Konstitusi untuk bisa mengembalikan maruah setelah selama ini banyak dililit berbagai persoalan hukum," sambungnya.

Luthfi menilai, Pilpres 2024 memang seru dan hiruk pikuk. Terlebih, satu cawapres yang merupakan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang semula tidak memenuhi syarat karena belum cukup umur pada akhirnya bisa maju dalam Pilpres.

Semua itu, kata Luthfi, berkat campur tangan pamannya yang merupakan mantan ketua MK, Anwar Usman. Dengan kasak kusuknya, Anwar memberi jalan kepada keponakannya itu melalui kotak katik Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai kontroversial.

Luthfi pun menyinggung pernyataan Prof Yusril Ihza Mahendra yang menilai Putusan MK tersebut mengandung cacat hukum serius, bahkan mengandung penyelundupan hukum. Yusril merasa, Putusan MK Nomor 90 itu problematik dan berdampak jangka panjang.

"Kalau saya Gibran, saya tidak akan maju dalam pencawapresan," kata Luthfi, mengutip Prof Yusril.

Sejatinya, lanjut Luthfi, Putusan MK Nomor 90 bukan self-executing, sehingga harus ditindaklanjuti KPU dengan mengubah Peraturan KPU Nomor 19/2023 yang lama.

"Tapi, itu tidak dilakukan KPU, dan semua itu dilengkapi Bawaslu yang cuma bersikap pasif," katanya.

Di sisi lain, Luthfi mengatakan, politisi bansos tidak kalah seru. Bahkan, orang-orang Istana seperti Presiden Jokowi turun langsung memastikan kemenangan putranya.

"Netralitas Polri, TNI dan birokrasi turut jadi persoalan penting yang diperdebatkan dalam sidang MK," ucapnya.

https://nasional.okezone.com/read/20...ikan-muruah-mk
momentum emas maksudnya mengabulkan semua gugatan? Kalau ditolak sebagian atau seluruhnya berarti marwah MK jelek?