Pada hari Jumat, 19 April 2024, ratusan ribu relawan dan pendukung Prabowo – Gibran ingin menggelar aksi damai di depang gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rangka merespons berbagai tuduhan kecurangan yang dialamatkan kepada Prabowo – Gibran dan mendorong MK menolak permohonan yang dilayangkan paslon Anies – Muhaimin dan Ganjar – Mahfud.

Rencana aksi tersebut direspons langsung oleh Prabowo Subianto dengan meminta agar para pendukungnya membatalkan aksi damai tersebut.

Prabowo mengatakan, pembatalan aksi damai harus dilakukan demi menjaga kesejukan demokrasi dan persatuan.

"Saya Prabowo Subianto meminta dengan sungguh-sungguh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya 96,2 juta rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo-Gibran untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat lain, apalagi di jalanan. Demi menjaga kesejukan demokrasi, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, menjaga kerukunan antar seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo, Kamis malam, 18 April 2024.

Dengan kata lain, Prabowo meminta agar aksi dibatalkan agar tidak mengganggu kondusivitas dan stabilitas nasional.

Sumber :

https://nasional.kompas.com/read/202...oogle_vignette

Oleh karena itu, Wakil Koordinator Relawan Prabowo – Gibran, Haris Moti meminta seluruh pendukung 02 membatalkan aksi demo tersebut.

"Jadi arahan Pak Prabowo pada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo-Gibran agar tidak melanjutkan aksi massa damai yang rencananya digelar Jumat 19 April 2024,” kata Haris.

Pembatalan tersebut, kata Haris, dilakukan karena ada arahan langsung dari presiden terpilih Prabowo untuk menghormati proses penanganan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK serta mengutamakan persatuan dan kesatuan.

Sumber :
https://www.liputan6.com/news/read/5...pilpres?page=2
https://www.beritasatu.com/nasional/...lar-aksi-di-mk

Langkah yang diambil Prabowo dan koordinator relawan ini harus diapresiasi, sebagai bukti bahwa Prabowo mengikuti sikap Jokowi. Yakni menang tanpa ngasorake.

Lagipula pihak Prabowo – Gibran meyakini bahwa MK akan menolak seluruh gugatan Ganjar dan Anies.

Sebab ada 3 poin yang tidak tepat dari tuduhan yang dilayangkan kubu 03 dan 01, yakni soal nepotisme, bansos, dan tidak membahas perselisihan suara.

Pertama, soal dalil tuduhan nepotisme yang dinilai tidak tepat terkait Gibran, karena Jokowi tidak mengangkat anak pertamanya itu sebagai pejabat negara. Gibran dipilih langsung oleh rakyat.

Putusan MK yang menyatakan Gibran bisa ikut kontestasi Pilpres pun bersifat self executing, sehingga tanpa perubahan PKPU, putusan itu sudah berlaku.

Kedua, terkait politisasi bansos juga tidak tepat karena baik pihak 03 maupun 01 tidak bisa membuktikannya terjadi di 20 provinsi di Indonesia (lebih dari 50 persen dari total provinsi).

Bahkan, pihak 03 sebagai penggugat hanya membawa 1 saksi terkait kecurangan dan politisasi pembagian beras bansos dan itu pun hanya di Medan saja.

Lagipula soal bansos sudah dipaparkan sejelas-jelasnya oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial dan tidak ada keterkaitan antara pembagian bansos dengan politisasi pemilu.

Ketiga, kubu 01 dan 03 tidak mempersoalkan perselisihan suara. Para pemohon justru mendalilkan kecurangan pemilu yang jelas – jelas bukan wewenang MK untuk mengadili.

Sehingga kubu Ganjar dan Anies salah gugat, karena mengajukan gugatan sengketa pilpres tanpa tahu berapa banyak selisih suara yang dipermasalahkan atau disengketakan

Sumber :



Oleh karena itu, posisi unggul Prabowo – Gibran saat ini tidak perlu diikuti dengan langkah – langkah yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban, seperti rencana aksi massa.