Sumber Gambar

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Verrel Uziel, memberikan respon terkait ajakan anggota TNI untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Papua. Sebelumnya, BEM UI melalui akun Instagram telah melayangkan kritikan terhadap anggota TNI yang diduga telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Hal ini pun mendapatkan komentar dari anggota TNI12.

Verrel Uziel menjelaskan bahwa pihaknya hanya ingin mengutarakan apa yang perlu diutarakan. Bagian dari Indonesia, termasuk Papua, adalah wilayah yang setiap suara warganya perlu untuk disuarakan, terutama terkait dengan dugaan pelanggaran HAM di sana. Dia menekankan bahwa sebagai negara hukum, tindakan harus berpedoman pada hukum yang berlaku. Masyarakat sipil tak jarang menjadi korban salah sasaran, dan prajurit pun menjadi korban atas konflik berkepanjangan ini3.

Verrel juga menyayangkan respons anti-kritik oknum TNI. Padahal, Kapuspen TNI sudah mengakui penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI dan meminta maaf serta tidak membenarkan kejadian tersebut. Dia mengimbau agar semua pihak introspeksi dan berbenah. Situasi ini menunjukkan pentingnya dialog terbuka dan penghormatan terhadap perbedaan pandangan dalam masyarakat3.
Kejadian ini mengingatkan kita akan kompleksitas isu-isu di Papua dan perlunya penanganan yang bijaksana serta berlandaskan pada hukum dan hak asasi manusia. Semoga dialog dan pemahaman dapat memperkuat upaya perdamaian dan keadilan di wilayah tersebut124.

Tanggapan dari anggota TNI terkait kritik yang diajukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) mengenai dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua telah menciptakan beragam reaksi:

1. Tantangan KKN di Papua: Beberapa anggota TNI merespons dengan tantangan kepada BEM UI untuk melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Papua. Melalui media sosial TikTok, seorang anggota TNI menyatakan, “Buat kau abang-abang UI, si paling nasionalisme ditunggu KKN-nya di Distrik Okbab, Papua.” Akun tersebut juga menyinggung pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh TNI dan menantang BEM UI untuk merasakan pengalaman KKN di wilayah tersebut1.

2. Penolakan terhadap Kritik: Beberapa anggota TNI merasa keberatan dengan kritik yang diajukan oleh BEM UI. Mereka menegaskan bahwa tindakan yang mereka lakukan di Papua adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah23.

3. Polarisasi Opini: Respons dari anggota TNI mencerminkan polarisasi opini terkait isu-isu di Papua. Beberapa mendukung tindakan TNI, sementara yang lain mengkritik dan meminta transparansi serta akuntabilitas dalam penanganan situasi di sana.

Situasi ini menunjukkan kompleksitas isu-isu di Papua dan perbedaan pandangan yang ada. Semoga dialog terbuka dan pemahaman dapat memperkuat upaya perdamaian dan keadilan di wilayah tersebut.

Sumber: Link Referensi