Anggi Muliawati, Brigitta Belia Permata Sari, Dwi Rahmawati - detikNews
Sabtu, 06 Apr 2024 09:06 WIB

Sidang MK pada Jumat (5/4/2024)-(Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan empat orang menteri dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Empat menteri itu pun dicecar berbagai pertanyaan, termasuk urusan kunjungan kerja (kunker) dan sumber dana barang yang dibagikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke warga.
Sebagai informasi, ahli dari Tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Vid Adrison, sempat mengaitkan soal kemiskinan, pemberian bansos dan kunjungan kerja Presiden Jokowi dengan raihan suara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Vid, yang merupakan dosen ekonomi dari Universitas Indonesia, menilai ada lonjakan suara Prabowo Subianto di daerah-daerah yang didatangi Jokowi.

Kini, urusan kunker Jokowi yang dipermasalahkan ahli dari Anies itu dibahas oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang menjadi salah satu pemberi keterangan dalam sidang MK, Jumat (5/4/2024). Muhadjir mengatakan Jokowi bukan baru-baru ini saja kunker ke daerah-daerah.

"Mengenai Bapak Presiden jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau," kata Muhadjir.

Muhadjir mengaku paham mengenai hal itu karena pernah mendampingi Jokowi di periode sebelumnya. Muhadjir mengatakan Jokowi sering kunker ke berbagai daerah untuk memastikan bantuan diterima.

"Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau ketika membagi KIP Pak Presiden selalu membagi bagi KIP ke daerah-daerah, tujuannya apa untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan," kata Muhadjir.

Muhadjir mengatakan Jokowi selalu menekankan pentingnya belanja APBN pada awal tahun. Dia menyebut pada saat bantuan sosial diluncurkan, Jokowi juga terjun langsung untuk memantau dan mengecek sasaran bansos tersebut.

"Dan Bapak presiden selalu itu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun, karena itu DIPA itu pasti diberikan November bahkan Desember, sehingga pada Januari sudah kick off semua program termasuk bansos," kata Muhadjir.

"Dan di situ lah presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan mengecek, apa betul semuanya sudah terdeliver sekaligus untuk mendapatkan feed back umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu," ujarnya.

Muhadjir Ditegur gegara Berpendapat soal Kunker Jokowi
Muhadjir sempat berpendapat terkait pengaruh kunker Jokowi. Hakim MK pun menegur Muhajdir.

"Januari sudah kick off semua program termasuk bansos dan di situlah Presiden turun tangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver, sekaligus untuk mendapatkan feedback umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu," ujarnya.

"Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai seribu orang untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog, itu sebetulnya simbolik saja," sambungnya.

Muhadjir mengatakan Jokowi saat ini semakin sering melakukan kunker untuk memastikan tidak ada program prioritas yang mangkrak di akhir masa jabatannya. Dia mengatakan Jokowi juga selalu mengatur kunkernya sekaligus membagi bansos.

"Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi Presiden kemungkinan besar di situ banyak proyek nasional," ujar Muhadjir.

Dia lalu menilai terlalu sulit untuk menilai 100 kunker Jokowi membagi bansos bakal berpengaruh secara nasional. Dia mengatakan hal itu tak masuk akal.

"Sekali lagi, terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan secara simbolik membagi bansos itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira itu doesn't make sense," ucapnya.

Mendengar hal itu, Ketua MK Suhartoyo langsung menegur Muhadjir. Dia mengingatkan Muhadjir untuk tidak menyampaikan pendapat sebagai pemberi keterangan.

"Mohon bapak tidak berpendapat soal itu," kata Suhartoyo.

Sri Mulyani Ungkap soal Anggaran
Hakim MK Saldi Isra pun bertanya asal dana yang dipakai Jokowi saat kunker dan membagikan bantuan ke warga. Dia mengatakan kunker Jokowi sambil bagi-bagi bantuan ke warga itu dipermasalahkan oleh pemohon sengketa hasil Pilpres 2024.

"Masih berkaitan dengan peta ini kira-kira ini alokasi dana yang dibawa kunjungan Presiden itu yang mana saja Pak Menko dan Ibu Menteri, itu satu yang terkait langsung dengan permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon," kata Saldi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian menjawab. Dia mengatakan Jokowi memiliki anggaran untuk bantuan kemasyarakatan yang berasal dari APBN. Dia mengatakan bansos yang dibagikan Jokowi bukan bagian dari perlinsos.

"Telah disampaikan oleh Bapak Menko (Airlangga Hartarto) tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari perlinsos, anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan dana itu bisa dipakai untuk kegiatan seperti keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dia juga mengatakan dana itu bisa saja dibagikan ke masyarakat dalam bentuk barang dan uang.

"Bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang," ujarnya.

Dia mengatakan pada tahun 2019 dana operasi presiden berjumlah Rp 110 miliar. Realisasinya, kata Sri Mulyani, berjumlah Rp 57,2 miliar atau 52 persen.

"Tahun 2020 alokasi anggaran Rp 116,2 miliar, realisasi Rp 77,9 miliar atau 67 persen," ucapnya.

Pada tahun 2021, katanya, anggaran itu berjumlah Rp 119,7 miliar dengan realisasinya Rp 102,4 miliar atau 86 persen. Di tahun 2022, alokasi anggaran Rp 160,9 miliar, realisasi Rp 138,3 miliar atau 86 persen.

"Tahun 2023, alokasi anggaran Rp 156,5 miliar, realisasinya Rp 127,8 atau 82 persen dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan Rp 138,3 miliar, sampai dengan bulan ini bulan Maret April ya adalah Rp 18,7 miliar atau baru 14 persen," ujarnya.

https://news.detik.com/pemilu/d-7281...bahasan-di-mk.

Tutup Kans Hadirkan Jokowi, MK: Sidang Pembuktian Sengketa Pilpres Sudah Selesai

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat, 5 April 2024.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat, 5 April 2024. (Antara Foto/Galih Pradipta)
Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan sidang pembuktian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 telah selesai. MK dipastikan tak akan mengundang pihak-pihak lain untuk memberikan keterangan terkait dalil-dalil yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD selaku pemohon.

Pernyataan Enny menutup peluang usulan menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sidang MK. Termasuk sejumlah pihak yang diusulkan hadir, seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, hingga Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Sudah selesai. Sudah selesai, sudah dipandang cukup karena memang speedy trial ya, tidak mungkin kita mengundang sekian banyak pihak, kecuali kalau sidang PUU (pengujian undang-undang) beda," ujar Enny di gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Enny meminta para pihak untuk segera menyerahkan kesimpulan seluruh proses persidangan sengketa Pilpres 2024 di MK. Batas waktu penyerahan kesimpulan pada 16 April 2024.

"Kebetulan kali ini dibuka kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, sehingga para pihak bisa menyampaikan kesimpulan sebagaimana yang mereka tangkap di seluruh proses. Kita tunggu saja nanti tanggal 16," tandas Enny.

Sementara itu, kata dia, hakim MK sudah mulai menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk menyampaikan pandangan masing-masing hakim hingga pengambilan putusan terhadap sengketa Pilpres 2024.

Diketahui, MK menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024 pada Rabu (27/3/2024) lalu. Agenda sidang MK saat itu adalah mendengarkan permohonan kubu Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud. Keesokan harinya atau Kamis (28/3/2024) giliran KPU sebagai termohon dan kubu capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan atas permohonan kubu Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud. Selanjutnya, Bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan menyampaikan keterangannya dalam persidangan pada Jumat (29/3/2024).


Sidang sengketa hasil Pilpres lalu dilanjutkan pada Senin (1/4/2024) dengan sidang pembuktian. Saat itu, kubu Anies-Cak Imin menghadirkan tujuh ahli dan 11 saksi.

Kubu Ganjar-Mahfud mendapat giliran menghadirkan saksi dan ahli sehari kemudian atau Selasa (2/4/2024). Saat itu, mereka menghadirkan sembilan ahli dan 10 saksi untuk untuk membuktikan dalil mereka.

KPU sebagai pihak termohon menghadirkan seorang ahli. Sedangkan saksi yang hadir adalah pengembang Sirekap dari ITB Yudistira Dwi Wardhana Asnar, dan Andre Putra Hermawan dari Pusdatin KPU dalam sidang pada Rabu (3/4/2024).

Sementara, kubu Prabowo-Gibran menghadirkan delapan ahli dan enam saksi dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Kamis (4/4/2024).
https://www.beritasatu.com/nasional/...-sudah-selesai
tinggal nunggu pengumumannya tanggal 22...